G. Sitoli, WASPADA Online
Dua tahun pasca gempa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nias yang disusun BRR Perwakilan Nias dan baru disosialisasikan, perlu pengkajian lebih mendalam, sekaligus untuk mendapatkan legitimasi atau payung hukum dalam pelaksanaan ke depan.

Hal itu disampaikan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH pada sosialisasi produk Penatan Ruang dan pemanfaatannya bertempat di aula Lantai II Kantor Bupati Nias, baru-baru ini, dihadiri Ketua DPRD Nias, M. Ingati Nazara, A. Md, Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa, Sekda, Drs. FGM Zebua, mewakili Bupati Nias Selatan, Herman Laiya, Kepala BRR Distrik Nias, Jupiter Gulo, Deputi Tata Ruang BRR NAD-Nias, Erwin Efendi, para Kadis/Kakan/Kaban jajaran Pemkab Nias.

Menurut Bupati Nias, produk RTRW yang disusun dan disosialisasikan ini perlu pengkajian lebih mendalam karena produk ini bukan hanya kepentingan dalam waktu satu dua tahun, tetapi tetap digunakan dalam hal pelaksanaan pembangunan Nias secara menyeluruh. Untuk itu perlu mendapatkan legitimasi hukum dan dijadikan Perda yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD Nias.

Dikatakan, rencana tata ruang yang telah dikerjakan BRR perlu dikaji dalam artian perlu pembahasan lebih jauh dan Pemkab Nias harus tahu mendetail tentang isi tata ruang yang telah diselesaikan tersebut. Apakah relevan untuk Nias ke depan atau tidak, apalagi pembuatan produk tersebut dilakukan di luar Nias. Memang pernah di bahas bersama dengan Pemkab, namun hanya dilakukan sekilas dan pemeritah daerah tidak terlibat hingga selesai.

Mewakili BRR perwakilan Nias, Koni Samdhi mengatakan, sosialisasi yang dilakukan merupakan produk-produk penataan yang sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2005, yang memiliki lokasi di wilayah BRR regional VI dan ada beberapa rencana lain yang sedang dalam penyelesaian akhir.(a35) (wns)

Facebook Comments