Medan (SIB)

Komisi B DPRD Sumut menegaskan, maraknya pungli (pungutan liar) terhadap para investor dan terus berlangsungnya krisis listrik dan gas serta rumitnya atau berbelit-belitnya pengurusan izin investasi merupakan penghambat terbesar bagi investor menanamkan modalnya di daerah ini, sehingga Pempropsu dan aparat penegak hukum perlu segera mengatasinya.

Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sumut dengan manajemen PT CPI (Charoen Pokphand Indonesia) yang dipimpin Ketua Komisi B Ahmad Hosen Hutagalung dan dihahiri Wakil Ketua dan anggota Komisi Ir Tosim Gurning, Drs Pangihutan Siagian, Rafriandi Nasution SE MT, Sobambowo Bu’ulolo, Belly Simanjuntak, Amas Muda Siregar dan Riri Kartini Bertauhid, Kamis (29/3) di DPRD Sumut.

“Pungli terhadap investor serta mengatasi krisis listrik dan gas harus segera diakhiri sekaligus diharapkan kepada Pempropsu untuk segera merealisasikan pelayanan satu atap (one stop service) dalam kepengurusan izin usaha, guna meningkatkan investasi di daerah ini yang dalam tahun terakhir mengalami kelesuan,” ujar Tosim Gurning..

Selain itu, ujarnya, pemerintah juga diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap investor, karena hingga saat ini masih maraknya Pungli yang mengganggu pertumbuhan investasi, termasuk menuntaskan kirisis listrik dan gas yang terus menjadi pengganjal investor, sehingga investasi menjadi bergairah kembali.

Kesimpulan tersebut disampaikan Tosim, setelah manajemen PT CPI Koordinator Community Development Regional Sumatra Rudy Sudjadi SE, Manager Legal dan Permit Eko Setyono, Manager Procurement Hartono menyampaikan beberapa kendala bagi investor yang ingin masuk ke Sumut, seperti maraknya pungli, krisis listrik maupun gas serta berbelit-belitnya pengurusan izin investasi.

“Sumut merupakan daerah yang familier bagi investor, sehingga perlu dihapuskan beberapa kendala yang dinilai mempersulit majunya dunia investasi. Misalnya, persolan perizinan yang sulit dan mahal, keamanan, kutipan liar serta krisis listrik dan gas harus segera diatasi,” ujarnya sembari mengharapkan Pemrovsu segera merealisasi pelayanan satu atap serta menertibkan kutipan liar yang masih berlangsung.

Kepada manajemen PT CPI, Pangihutan Siagian dan Belly Simanjuntak diminta untuk meningkatkan comunity development serta meningkatkan kerjasama dengan peternak, petani tambak dan petani jagung di daerah ini, guna meringankan beban petani yang selama ini kehidupannya semakin terjepit.

Sementara, dalam paparnya, Koordinator Community Development Regional Sumatra PT CPI Rudy Sudjadi SE menjelaskan, perusahaannya yang bergerak memproduksi makanan ternak beroperasi sejak 1979 merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).

Disebutkan, program cummunity development yang aktif memberikan sumbangan sosial, seperti bantuan bencana alam di Aceh, Nias, Bukit Lawang. Program anak asuh dengan memberikan bea siswa kepada pelajar di Medan, Langkat dan Deli Serdang, dan membina kelompok-kelompok tani. (A13/u)

Sumber: www.hariansib.com
Tanggal: Mar 30, 2007 at 09:03 AM

Facebook Comments