DPRD Nisel Tetapkan RPJP dan RPJM

Monday, March 26, 2007
By nias

Nias Selatan, (Analisa)

DPRD Nias Selatan menggelar sidang paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan hasil revisi bersama untuk menjadi Perda Kabupaten Nias Selatan yang akhirnya diterima dengan beberapa catatan.

Sidang paripurna penetapan RPJP dan RPJM Kab. Nisel dipimpin langsung Ketua DPRD Nias Selatan, Hadirat Manao dihadiri Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia, SH, MH, Wakil Bupati Nisel, Daniel Duha, SH, para Kadis/Kakan/Kaban jajaran Pemkab Nisel, Camat Teluk Dalam, Faatulo Sarumaha, S.IP serta tokoh masyarakat, agama, pimpinan Parpol dan LSM.

Pada penyampaian pendapat akhir Fraksi pelopor yang dibacakan Ketua fraksi, Faonaso Halawa, A.Md, mengatakan menyimak nota jawaban Bupati Nias Selatan atas pemandangan umum anggota DPRD pada sidang paripurna 27 Februari 2007 yang lalu masih belum menyentuh titik persoalan seperti tanggapan dan jawaban tentang adanya pungutan bagi CPNS jalur honorer dengan dalih data administrasi kurang lengkap sehingga alasan ini dijadikan kesempatan emas oknum kepegawaian melakukan pungutan secara terang-terangan di lingkungan Setda Kab. Nisel.

Dari 12 Ranperda yang diajukan sebelumnya oleh Pemkab Nisel, fraksi pelopor hanya dapat merekomendasi 7 Ranperda yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

Sedangkan beberapa Ranperda yang ditolak diantanya tentang status bagian kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian Daerah, Ranperda tentang RT/RW hasil produk Bappeda karena menurut Fraksi Pelopor berpendapat untuk sementara waktu perlu pengkajian ulang.

Pada kesempatan itu Fraksi Pelopor juga mengusulkan segera dibenuk pelayanan pengurusan SIM serta pembentukan Samsat untuk mempermudah bagi masyarakat Nisel yang hendak mengurus surat-surat kendaraan bermotor yang selama ini harus dilakukan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Sementara pendapat akhir Fraksi Kebangsaan dibacakan Bambowo Laia, MA, menerima RPJP dan RPJM yang telah direvisi dengan beberapa catatan.

Fraksi Kebangsaan menyarankan agar Bupati Nisel, Fahuwusa Laia, SH, MH meninjau kembali penempatan para kepala dinas karena dinilai banyak yang tidak bermutu dan berkinerja lemah seperti Kadis Pertanian dimana selama kepemimpinannya sejumlah proyek berpagu dana ratusan juta rupiah gagal total.

Kegagalan dimaksud di antaranya pembibitan kakao unggul dengan dana proyek Rp160 juta, pengadaan bibit karet okulasi klom BB 260 diubah menjadi bibit kakao, pengadaan benih padi 5 ton, kulkas es bantuan gubernur sebanyak 5 buah yang seharusnya untuk nelayan justru masuk ke tangan pengusaha 3 buah dan di tangan PNS 2 buah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nisel mengatakan, kiranya hasil RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Nisel murni dari hasil pemikiran dan pembahasan eksekutif bersama anggota DPRD dan bukan hasil jiplakan karya orang lain, karena RPJP dan RPJM adalah menyangkut kebutuhan dan pondasi progam pembangunan Kab. Nisel untuk masa yang akan datang. (yh)

Sumber: Analisa, 24 Maret 2007

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita