MEDAN (Berita):

Suatu fakta yang paling spektakuler tergambar dalam sidang paripurna pemandangan umum anggota dewan dalam usulan R APBD 2007, yakni usulan dana senilai Rp 800 juta untuk biaya pengamanan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Menurut Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumut, H Raden Muhammad Syafii, jumlah demikian besar, yang ’ngotot diminta pihak panitia pembentukan Protap itu dianggapnya sebagai suatu usulan ’gila.’

Kalau memang pembentukan Protap dinilai aman, kenapa mengusulkan dana pengamanan demikian besar, tuding Raden Syafii, yang akrab disapa Romo, kepada wartawan, Rabu (21/03) siang di ruang fraksi PBR DPRD Sumut.

Apalagi, kata Raden, Fraksi PBR juga menaruh curiga adanya kepentingan orang orang maupun kelompok tertentu, sehingga begitu ’ngototnya meminta Protap dibentuk.

Apalagi menurut Raden pembentukan provinsi tersebut terkesan dipaksakan.

Tudingan tersebut, kata Raden bukanlah tanpa alasan, karena jika ditinjau dari beberpa aspek Protap memang tidak layak.

Dia bahkan memaparkan beberapa alasan, seperti jika ditinjau dari kesejarahan, keresidenan kawasan Tapanuli tidak terlepas dari beberapa sumber inkut, yakni Tapanuli Utara yang kini terbagi empat bagian, Tapsel 5 bagian, Tapanuli Tengah 2 bagian dan Nias dua bagian.

Sedangkan yang menyetujui terbentuknya Protap hanya Tapanuli Utara, sementara daerah lainnya seperti Tapteng, Tapsel dan Nias lebih banyak yang tidak setuju.

”Jadi jika memang terentuk provinsi baru jagan Protap namanya, tapi Provinsi Tapanuli Utara, ujar Raden yang juga Wakil Ketua DPP PBR.

Selain itu, ketidaklayakan terbentuknya Protap, lebih terlihat lagi dari sisi ekonomi. Pasalnya semenjak Tapanuli Utara dimekarkan, namun sampai saat ini ternyata daerah tersebut bukan semakin mandiri, bahkan semakin membebani tidak hanya APBD Sumut bahkan APBN.

Raden mencontohkan, APBN maupun DIPA, alokasi bantuan pendidikan untuk Taput untuk anggaran 2007 dianggap masih cukup besar senilai lebih dari Rp176 miliar, bahkan jumlahnya jauh lebih besar dibanding bantuan pendidikan untuk Kota Medan yang digabung dengan Labuhan Batu yang hanya senilai Rp 18,9 M.

’Padahal siapapun tahu basis pendidikan itu di Medan, ujar Raden. Dia juga menyesalkan kenyataan yang ada Taput bukannya semakin mandiri dan kondisi ini sangat bertentangan dengan azas pemekaran.

Sementara itu, jika ditinjau dari sisi Soisla Budaya, Raden juga menganggap Protap sangat sangat tidak layak, yang dikhawatirkan akan memicu konflik horozontal yang sangat membahayakan.

Faktanya, papar Raden biasanya untuk satu daerah yang ingin dimekarkan biasanya diwarnai dukungan masyarakat kawasan yang akan dimekarkan yang banyak diberitakan di media.

Namun untuk pemekaran Protap, cenderung dibanjiri berita yang bersifat konflik dari elemen masyarakat kawasan yang ingin dimekarakan tersebut.

’Sehingga usulan gila yang ngotot diminta pihak panitia pembentukan Protap, untuk dana pengamanan senilai Rp. 800 juta membuktikan pembentukan protap benarbenar tidak aman, cetus Raden.(irm)

Sumber: www.beritasore.com
Tanggal: Mar 22, 2007 at 02:48 PM

Facebook Comments