T. Dalam, Nisel WASPADA Online
DPRD Nias Selatan menggelar sidang paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang merupakan hasil revisi bersama untuk menjadi Perda Kab. Nias Selatan yang akhirnya diterima dengan beberapa catatan, Sabtu (17/3).

Pada penyampaian pendapat akhir fraksi pelopor dibacakan Ketua fraksi, Faonaso Halawa, A.Md, mengatakan menyimak nota jawaban Bupati Nias Selatan atas pemandangan umum anggota DPRD pada sidang paripurna 27 Februari 2007 yang lalu masih belum menyentuh titik persoalan seperti tanggapan dan jawaban tentang adanya pungutan bagi CPNS jalur honorer dengan dalih data administrasi kurang lengkap sehingga alasan ini dijadikan kesempatan emas oknum kepegawaian melakukan pungutan secara terang-terangan di lingkungan Setda Kab. Nisel.

Sementara pendapat akhir Fraksi Kebangsaan dibacakan Bambowo Laia, MA, menerima RPJP dan RPJM yang telah direvisi dengan beberapa catatan. Fraksi Kebangsaan menyarankan agar Bupati Nisel, Fahuwusa Laia, SH,MH meninjau kembali penempatan para kepala dinas karena dinilai banyak tidak bermutu dan berkinerja lemah seperti Kadis Pertanian, dimana selama kepemimpinannya sejumlah proyek berpagu dana ratusan juta rupiah gagal total.

Kegagalan di antaranya pembibitan kakao unggul dengan dana proyek Rp160 juta, pengadaan bibit karet okulasi klom BB 260 dirubah menjadi bibit kakao, pengadaan benih padi 5 ton, kulkas es bantuan gubernur sebanyak 5 unit yang seharusnya untuk nelayan justru masuk ke tangan pengusaha 3 unit dan di tangan PNS 2 unit.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nisel mengatakan, hasil RPJP dan RPJM Nisel murni dari hasil pemikiran dan pembahasan eksekutif bersama anggota DPRD, bukan hasil jiplakan karya orang lain, karena RPJP dan RPJM menyangkut kebutuhan dan pondasi progam pembangunan Kab. Nisel untuk masa datang.(cbj) (wns)

Sumber: Waspada, 19 Maret 2007

Facebook Comments