Medan (SIB)
Tahun 2007 Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias akan melelangkan sejumlah proyek besar bidang infrastruktur di antaranya empat pelabuhan laut dengan total nilai Rp 50 miliar serta pengembangan lanjutan Bandara Binaka dan pembangunan Bandara Teluk Dalam dengan total nilai mencapai Rp 15 miliar. Sedangkan anggaran yang disiapkan BRR untuk tahun 2007 mencapai Rp 1,2 triliun untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan.
Selain empat pelabuhan itu, BRR juga akan melelangkan pembangunan Pelabuhan laut Gunung Sitoli dengan nilai konstruksi mencapai Rp 80 miliar yang tendernya dilakukan dengan mengikutsertakan peserta dari luar negeri.
Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar mengungkapkan hal itu menjawab wartawan di Bandara Polonia, Rabu (14/3) sesaat akan bertolak ke Banda Aceh mengikuti pertemuan dengan BRR NAD.

Menurutnya, empat pelabuhan yang akan dibangun itu masing-masing pelabuhan laut di Teluk Dalam, Sirombu, Pulau Tello dan Lolowau.

Selain pembangunan sektor infrastruktur bidang transportasi itu, tahun 2007 ini katanya, BRR juga akan menggenjot program pemberdayaan ekonomi dengan menyalurkan kredit mikro. Untuk penyalurannya, kini tengah dijajaki kerjasama dengan bank-bank yang memiliki jaringan luas di Nias dan Nias Selatan di antaranya BRI dan Bank Sumut.
Ia menargetkan BRR akan menyelesaikan pekerjaan jalan hingga akhir tahun 2007 hingga 50 persen dari sekira 400 kilometer total panjang jalan Propinsi di Pulau Nias. Ini terus dipacu agar sebelum berakhirnya masa tugas BRR di Nias tahun 2009 seluruh jalan Propinsi yang menjadi prioritas bisa mulus.

Selain telah melaksanakan pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi itu, BRR kata William tetap melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terkait pelaksanaan pembangunan baik para kontraktor pelaksana hingga para jajaran BRR sendiri yang menangani langsung satuan kerja masing-masing. BRR Perwakilan Nias katanya juga tetap mengawasi para penerima aliran bantuan baik rumah, bantuan bibit maupun bantuan kredit mikro bagi usaha kecil menengah agar benar-benar tepat sasaran. Karena ternyata belakangan, banyak kasus yang didapati adanya penggandaan maupun manipulasi data korban dan nilai kerugian serta penerima bantuan itu bahkan bukan si korban.

Di jajaran BRR sendiri ada beberapa kasus yang melibatkan kontraktor dan beberapa Kasatker yang telah ditindak dan dilanjutkan ke jalur hukum seperti dialami Kasatker Perumahan pada pertengahan tahun 2006 dan Kasatker Ekonomi pada akhir tahun 2006. “Jadi selain diputus kontraknya, para pelaku yang tak bertanggungjawab itu juga kita serahkan ke jalur hukum. Hanya saja kita terkadang tidak mengekspose penindakan itu ke publik,” ujarnya.
Selain itu, PT Adhi Karya selaku BUMN bergerak bidang konstruksi juga telah ditegur oleh Pengawas BRR Letjen (Purn) TB Silalahi karena mengalami keterlambatan selama 3 bulan dalam menyelesaikan pembangunan 4 unit jembatan yang panjang totalnya 300 meter. Pekerjaan itu yang dimulai pertengahan tahun 2006 itu kata William, ditargetkan selesai akhir Desember 2006, tetapi molor.

Memang lanjutnya, keterlambatan pekerjaan itu diakibatkan dua faktor yakni adanya kekurangan material atau bahan dan adanya kerusuhan masyarakat sekitar. “Untuk itu pak TB Silalahi kemarin di Jakarta telah mengultimatum agar Adhi Karya harus menyelesaikan paling lambat 4 April 2007 mendatang. Kalau terlambat akan didenda, bahkan kalau terlambat sampai 50 hari maka Adhi Karya siap diputus kontraknya,” ujar William yang dalam pertemuan itu ikut mendampingi TB Silalahi.

Pak TB Silalahi kata William juga mengingatkan PT Adhi Karya selaku BUMN agar memberi contoh yang baik bagi kontraktor-kontraktor dalam melaksanakan seluruh pekerjaan yang dimenangkannya. (B3/y)

Sumber: www.hariansib.com
Tanggal: Mar 15, 2007 at 08:48 AM

Facebook Comments