Gunungsitoli (SIB)

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Nias, Armansyah Harefa SE, meminta penegak hukum untuk segera mengaudit proyek perpipaan BRR pada Satuan Kerja Pengadaan Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah berbiaya Rp. 1,7 miliar kerena diduga terjadi mark up dan merugikan keuangan negara.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Nias Armansyah Harefa SE kepada Wartawan, Jumat (2/3) di Gunungsitoli menanggapi penunjukan langsung (PL) proyek perpipaan oleh BRR Satker Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah senilai Rp. 1,7 miliar.

Menurut Armansyah Harefa, penunjukan langsung suatu proyek sudah ada aturan baku melalui Keppres 80 tahun 2003 maupun perubahannya. Namun dalam hal ini panitia hanya mencari-cari alasan dengan menyebutkan sangat mendesak. Padahal paket poyek pembangunan jaringan distribusi oleh NGO GTZ Jerman dari Binaka menuju Gunungsitoli juga masih belum selesai. Sehingga alasan panitia bahwa pembangunan pipa besi di 7 (tujuh) titik jembatan sudah mendesak dan menjadi dasar untuk mem PL kan proyek dimaksud sangatlah tidak masuk akal.

Dijelaskan Ketua Komisi DPRD Nias yang membidangi pembangunan tersebut, proyek senilai Rp,1,7 miliar untuk pembangunan pipa jaringan distribusi  air minum di tujuh titik jembatan dari Binaka menuju  Gunungsitoli disinyalir anggarannya  telah di mark up, sehingga khusus paket proyek ini tidak ikut ditenderkan seperti 6 paket proyek lainnya dengan sumber dana Anggaran Biaya Tambahan tahun 2006.

Armansyah Harefa yang juga mantan rekanan itu mengatakan, untuk membangun pipa besi di tujuh titik jembatan dari Binaka menuju Gunungsitoli, dana yang diperlukan sewajarnya tidak mencapai Rp. 1  miliar. Namun sangat mengherankan oleh Satker Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah BRR Nias menganggarkan dana untuk proyek dimaksud mencapai Rp. 1,7 miliar dan diduga telah merugikan keuangan negara.

“Sangat tidak masuk akal hanya untuk pembangunan pipa besi untuk jaringan distribusi air minum di tujuh titik jembatan dari Binaka menuju Kota Gunungsitoli dapat menghabiskan dana Rp. 1,7 miliar. Saya menduga Satker Air Bersih dalam melakukan perencanaan diduga melakukan mark up anggaran sehingga khusus paket proyek dimaksud tidak ikut dilakukan pelelangan dan justru di PL kan kepada rekanan tertentu,” ujar Armansyah.

Untuk itu Armansyah Harefa mendesak penegak hukum untuk segera mengaudit dan mengusut proyek perpipaan dimaksud karena diduga kuat telah terjadi mark up anggaran yang merugikan keuangan negara.

Sebelumnya Ketua Panitia, Siduhu Aro Dachi yang dikonfirmasi Wartawan belum lama ini mengatakan dalam hal proses penunjukan langsung proyek perpipaan kepada rekanan CV Karya Nusantara telah sesuai prosedur dan tidak ada kerugian negara. (Rd/h)

Sumber: www.hariansib.com
Tanggal: 12 Maret 2007

Facebook Comments