Tahap-tahap Pembentukan Propinsi Tanö Niha

Monday, March 12, 2007
By nias

Oleh: Restu Jaya Duha

Catatan Redaksi: Artikel ini adalah tanggapan Restu Jaya Duha terhadap komentar Kris J. Mendröfa atas tulisan: Prospektif dan Wacana Pemekaran Kabupaten Nias Menuju Pembentukan “Propinsi Tanö Niha”.

Pembentukan Propinsi Tanö Niha yang kami idekan, dilalui dalam beberapa tahap. Pentahapan ini tidak mutlak diikuti, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan Kabupaten Nias ke depan serta atas usul dan keinginan masyarakat.

Ada beberapa tahap yang penulis paparkan sebagai berikut :

  1. Tahap Pertama, Pemekaran Kecamatan
  2. Tahap Kedua, Pembentukan Kabupaten Nias Raya ( Kabupaten Nias Selatan)
  3. Tahap Ketiga, Pembentukan Kota Gunung Sitoli
  4. Tahap Keempat, Pembentukan Kabupaten Nias Yöu (Kabupaten Nias Utara)
  5. Tahap Kelima, Pembentukan Kabupaten Nias Aekhula (Kabupaten Nias Barat)
  6. Tahap Keenam, Pembentukan Kota Teluk Dalam.
  7. Tahap Ketujuh, Pembentukan Kabupaten Pulau Pulau Batu
  8. Tahap Akhir, Pembentukan Propinsi Tanö Niha

Pada tahap pertama dalam pembentukan Propinsi Tanö Niha adalah Pemekaran kecamatan, dari 22 kecamatan sekarang (2002)akan dimekarkan menjadi kurang lebih 60 kecamatan. Dasar pemikiran utama usulan pemekaran adalah berdasarkan pembagian “Öri” (Negri). Öri adalah satuan wilayah terkecil dibawah afdeeling, khusus berlaku di Nias sampai tahun 1965, yang terdiri dari beberapa “Banua” (desa) dan dikepalai oleh seorang “Tuhenöri” (Kepala Negri). Pembagian Öri dahulu berdasarkan antropologi, adat-istiadat dan kekerabatan dan lain sebagainya. Pertimbangan lain pemekaran kecamatan adalah pertimbangan sejarah, keadaan geografi, keadaan teritorial, ketersediaan sarana prasarana, keadaan penduduk dan perkembangan ekonomi serta pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai hasil survei lapangan dan wawancara kepada tokoh baik yang ada di dalam maupun di luar Nias.

Seluruh pertimbangan yang dipakai secara proporsional dan purposive penulis tetapkan pemekaran kecamatan dan ditambah dengan pengalaman penulis di lapangan.

Öri dapat tetap hidup karena kemampuan satu Öri untuk tetap bertahan dan bersatu, dan juga dapat berkurang karena satu “Banua” (desa) pindah Öri atau satu “Banua” (desa) hancur disebabkan perang, serta Öri juga dapat bertambah karena pemecahan Öri atau tidak bersatunya Öri.

Öri masih berlaku di Kabupaten Nias hingga penghapusan Öri tahun 1965, dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 222/V/GSU tanggal 26 Juli 1965, tanpa alasan-alasan yang jelas.

Mengapa sistem pemerintahan Öri dihapus pada tahun 1965 di Kabupaten Nias, ada beberapa alasan yang penulis kemukakan, antara lain :

  • Struktur baru dalam pemerintahan Republik Indonesia yang diberlakukan yaitu kabupaten membawahi kecamatan dan kecamatan membawahi desa/kelurahan.
  • Öri tidak mampu bertahan untuk tetap hidup dan Tuhenori atau Pemerintah Kabupaten Nias saat itu tidak mampu memperjuangkan kepada pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar Öri tetap dipertahankan.

Mengapa Öri dasar pemikiran penulis untuk pemekaran kecamatan di Kabupaten Nias? Ada beberapa alasan yang perlu penulis kemukakan, antara lain :

  • Öri merupakan salah satu kekuatan adat istiadat dan akar budaya di Kabupaten Nias yang sangat erat untuk mempersatukan “Banua” (desa), sehingga pada saat sekarang sangat relevan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dan wilayah baik di desa maupun di kecamatan dan bahkan di tingkat Kabupaten. Kekuatan ini modal dasar untuk kemajuan “Tanö Niha” (Nias) ke depan.
  • Öri dapat memperlancar pemerintahan pada masa itu, baik dibidang pembangunan maupun dibidang adat istiadat, misalnya dalam rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Hal inilah juga sangat tepat pada saat ini dalam pembangunan baik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan “Tanö Niha” (Nias).
  • Öri juga merupakan salah satu pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Nias dalam setiap pemekaran kecamatan selama ini.

Sejalan dengan itu menurut Ketua NCF (Nias Forum Community) Fenueli Zalukhu, (2001, “Nias, NCF dan “Tuhenori”) salah satu cara untuk membawa Nias kepada kemajuan adalah mengembalikan diberlakukannya Tuhenöri. Sistem tata masyarakat tradisional Nias, yang biasanya mencakup lima sampai enam desa, ini memberdayakan strata-strata sosial masyarakat . Terus terang, sejak sistem pemerintahan model sekarang diberlakukan, yaitu adanya camat dan lain-lain, banyak masalah menjadi sulit ditangani. Sebagian besar masyarakat Nias masih lebih bisa menerima pendekatan tradisional dan pendekatan persuasif dari Tuhenöri.

Menurut Pendapat Aro Daeli (2002) Ada beberapa alasan mengapa pada masa pemberlakuan Öri di Kabupaten Nias, pemerintahan pada masa itu dapat lancar dan efektif, karena :

  1. Masyarakat mengakui kepemimpinan Tuhenöri.
  2. Masyarakat patuh kepada peraturan dan aturan adat-istiadat
  3. Masyarakat percaya kepada Tuhenöri mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara adil dan jujur.
  4. Tuhenori mempunyai kharisma dan kekuatan untuk memimpin masyarakat.

dilanjutkan dengan pendapat Ir. N. Gulo, MSi.(2002) sebaiknya sitem Öri dihidupkan kembali dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Nias atau di Propinsi Tanö Niha yang akan dibentuk, dengan menghilangkan kecamatan, dengan alasan sebagai berikut :

  1. Sejarah Kabupaten Nias tergali, sehingga budaya Nias akan semakin dikenal oleh masyarakat Nias khususnya dan masyarakat Indonesia dan internasional umumnya.
  2. Memperpendek struktur pemerintahan di Kabupaten Nias
  3. Mempersempit luas daerah yang akan diawasi atau memperpendek rentang kendali.

Disamping itu jika ada permasalahan dan ada program pembangunan, jika jalur budaya pendekatannya di Nias, maka penyelesaian masalah dan pelaksanaan program pembangunan jauh lebih efektif.

Keyakinan penulis bahwa Öri sebaiknya menjadi dasar pemikiran untuk mengembangkan kecamatan di Kabupaten Nias, sangatlah tepat, juga dengan adanya pendapat-pendapat sebelumnya. Untuk itu penulis menelusuri seluruh Öri yang ada di Kabupaten Nias sebelum di hapus pada tahun 1965.

Jumlah Öri di Kabupaten Nias lebih 70 Öri dan nama-nama Öri dirinci menurut kecamatan dapat dilihat pada buku tersebut Bab IV hal. 65-73.

“Bagaimana kalau “öri” dibangkitkan lagi di Nias seperti Nagari di Sumatera Barat?” sesuai harapan Pak Mendrofa, saya mengungkapkannya mengapa tidak?

9 Responses to “Tahap-tahap Pembentukan Propinsi Tanö Niha”

  1. 1
    Kris J. Mendröfa Says:

    Ya`ahowu pak Restu Jaya Duha,

    Terima kasih atas tanggapan dari Bapak, saya cukup puas dengan tanggapan diatas. Semoga “öri” sebagai salah satu unsur budaya Nias tidak dilupakan oleh generasi mendatang.

    Sebenarnya kalau pemerintah daerah Nias dan Nias Selatan berkomitmen dan mau menghidupkan “öri” di Nias masih sangat dimungkinkan, apalagi di era otonomi sekarang ini.

    Misalnya saja, kita ganti nama kecamatan dengan kata “öri” dan kata desa dengan “banua”. Pemerintah kan menjamin dan melindungi kelangsungan kebudayaan setiap daerah, bukan sebaliknya mencabut/menghapus kebudayaan daerah.

    Dan ini yang terjadi selama ini, walaupun undang-undang kita menjamin akan melindungi setiap kebudayaan yang masih hidup di masyarakat, akan tetapi “öri” sebagai kebudayaan Nias yang hidup (pada tahun 1965) justru “dipaksa” harus menerima sistem pemerintahan desa (desa berlaku di pulau Jawa) yang sebenarnya tidak sesuai dengan akar budaya Nias.

  2. 2
    Restu Jaya Duha Says:

    Ya’ahowu Pak Kris J. Mendrofa

    Terima kasih atas tanggapan ulang dari Bapak, ternyata jawaban saya membuat Bapak merasa sebagai berikut: “saya cukup puas dengan tanggapan diatas. Semoga “öri” sebagai salah satu unsur budaya Nias tidak dilupakan oleh generasi mendatang”.

    Demikian juga harapan kami (saya dan Noniawati Telaumbanua) sebagai penulis, bahwa salah satu unsur budaya leluhur Ono Niha tidak terlupakan, setidaknya sudah tertulis dan terdokumentasi secara lengkap di dalam buku kami. Seandainya, kita menginginkan untuk kembali menganut sistem pemerintahan “Öri”, maka data dan informasi ini dapat digunakan.

    selanjutnya saya sangat mendukung harapan Pak Mendrofa : “Sebenarnya kalau pemerintah daerah Nias dan Nias Selatan berkomitmen dan mau menghidupkan “öri” di Nias masih sangat dimungkinkan, apalagi di era otonomi sekarang ini. Misalnya saja, kita ganti nama kecamatan dengan kata “öri” dan kata desa dengan “banua”. Pemerintah kan menjamin dan melindungi kelangsungan kebudayaan setiap daerah, bukan sebaliknya mencabut/menghapus kebudayaan daerah. Dan ini yang terjadi selama ini, walaupun undang-undang kita menjamin akan melindungi setiap kebudayaan yang masih hidup di masyarakat, akan tetapi “öri” sebagai kebudayaan Nias yang hidup (pada tahun 1965) justru “dipaksa” harus menerima sistem pemerintahan desa (desa berlaku di pulau Jawa) yang sebenarnya tidak sesuai dengan akar budaya Nias”.

    Sejalan dengan itu, saya berpendapat selain pemerintah daerah Nias dan Nias Selatan berkomitmen dan mau menghidupkan “öri”, juga sebaiknya didukung oleh seluruh strata masyarakat di Nias, baik berkapasitas sebagai Tokoh Nasional maupun daerah; Pejabat, Tokoh Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan/Cendikiawan, Tokoh Ekonomi/Pengusaha, Tokoh Budaya, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, LSM, Tokoh Media massa dan Pemuda/Pelajar/Mahasiswa.
    Kalau seluruh unsur bersatu dan menginginkan “Öri” kembali dianut sebagai sistem pemerintahan di Nias yang berbasis budaya Ono Niha, saya yakin keinginan tersebut kedepan akan tercapai.

    Demikian yang dapat saya diskusikan. Selamat berkarya.

    Karlsruhe-Jerman, 13 Maret 2007

    Restu Jaya Duha

  3. 3
    Kris J. Mendrofa Says:

    Ya`ahowu,

    Terima kasih Restu Jaya Duha atas kesediaannya berdiskusi dengan saya.

  4. 4
    Pemerhati Says:

    Saya meragukan sistem pemerintahan öri akan lebih berterima di zaman pasca-reformasi ini. Alasan saya adalah sebagai berikut:
    (1). Sistem pemerintah öri sudah lama dibekukan oleh pemerintah dan sejalan dengan itu sebagian besar para Tuhenöri telah meninggal. Anak-anaknya tentu tidak lagi memiliki pengetahuan yang baik tentang adat istidadat Nias dan cara memerintah layaknya sebagai Tuhenöri.
    (2). Seiring dengan dibekukannya sistem pemerinatahan öri, wibawa mantan Tuhenöri itu juga jatuh, dan anak-anaknya sulit diharapkan bisa mengembalikan wibawa ketuhenörian seperti yang dimiliki bapaknya. Di beberapa daerah, anak-anak Tuhenöri itu bahkan bernasib tragis, tak dihargai orang lagi dan juga jatuh miskin.
    (3). Mengembalikan sistem pemerintahan öri berarti mengembalikan sistem pemerintahan “otokratik”, di mana dalam pertemuan-pertemuan adat hanya beberapa orang saja yang berani bicara. Rakyat biasa biasanya hanya menerima apa saja keputusan para tua-tua adat itu. Kalau dulu masalah cepat selesai, ya mungkin karena faktor ini: rakyat kebanyakan tak boleh membantah putusan para tua-tua adat itu, apalagi “titah” Tuhenöri.
    (4). Lanjutan (3), siapa yang masih mau jadi Tuhenöri di alam modern sekarang ini ? Siapa yang mau menghabiskan hartanya untuk diangkat lagi dalam kedudukan pemerintahan adat tertinggi ala Nias itu ? Bukankah wibawa Tuhenori juga terkait dengan status sosialnya di sejumlah desa yang bergabung dalam öri itu ? Dan status sosial juga selalu terkait dengan masalah duit.
    (5). Saya juga tidak yakin masyarakat masa kini, yang sudah mulai berani berbicara dalam pertemuan desa-desa, mau menerima begitu saja “titah” Tuhenöri.
    (6). Karena sistem pemerintah Tuhenöri telah dibekukan pada tahun 1965 (seperti ditulis Bapak Restu Jaya Duha), kita juga akan mengalami kesulitan “merekrut” Tuhenöri baru. Bagaiamana sistem rekrutmen para Tuhenöri ini ?
    (7). Terlepas dari lemahnya sistem pemerintahan kecamatan saat ini, akuntabilitas masih ada, bukan ? Mereka adalah pegawai yang diangkat, digaji dan bertanggung jawab kepada atasannya dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan kata lain, sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan apabila mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya (sekurang-kurang ini di atas kertas). Lantas bagaimana kalau sistem pemerintahan ori dihidupkan kembali. Apakah Tuhenori digaji atau tidak ? Apakah mereka bisa diberhentikan atau memerintah tanpa batas waktu ?

    Semoga pertanyaan-pertanyaan ini mendapat penjelasan dari Bapak Restu Jaya.

    Salam,

    Pemerhati

  5. 5
    Restu Jaya Duha Says:

    Yth. Bapak/Ibu Pemerhati

    Saya sangat senang ada tanggapannya dan sekaligus memberikan pertanyaan untuk didiskusikan.

    Saya sudah berusaha untuk mencoba menformulasikannya dalam sebuah artikel kecil dengan judul : Öri Sebuah Refleksi Budaya Nias. Artikel tersebut telah terkirim ke Redaksi.

    Semoga dapat bermanfaat.

    Salam

    Ya’ahowu !

    Restu Jaya Duha
    Karlsruhe-Jerman

  6. 6
    Zichazataro W'au Says:

    Ya’ahowu,
    Apapun bentuk dan ragam pemerintahannya semoga Tano Niha tetap jaya. Biarpun miskin harta, akan tetapi jangan miskin moral.
    Kiranya segenap Ono Niha tidak melupakan warisan nenek moyang kita yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan moralitas tinggi.
    Tano Niha tetap jaya!
    Ono Niha tetap jaya!

    Shalom,
    Zichazataro W’au

  7. 7
    zul fadli al quddus Says:

    Ya’ahowu Pak Restu Jaya Duha..
    saya Zul Fadli Al Quddus Tempat Tinggal Kelurahan Saombo kodya G.sitoli. Saya mahasiswa USU Jurusan Sosiologi FISIP. Saya Sangat Tertarik Dengan Tulisan Bapak, berhubung juga karena saya sekarang sedang meneliti tentang Ori dalam skipsi saya. SAya ingin bertanya pada Bapak, apakah konsep Ori dalam kehidupan sosial masyarakat Nias masih Tetap hidup? apakah Pemerintah saat ini juga tetap mempertahan kan secara yuridis tradisi ori pada masyarakat Nias?
    demikian pertanyaan dari saya, sebelumnya saya ucap kan terima kasih kepada Bapak.
    Ya’ahowu..!

  8. 8
    wiLL Says:

    saya suka dengan artikelnya 😀

  9. 9
    Gamaliel Halawa Says:

    saya sang at setuju dengan diberlaukakanya ori di Nias,karna ori adalah sebuah ciptaan leluhur jaman dulu.tidaklah mudah membentuk sebuah ori but uh pengorbanan yang tidak sedikit.Maka ori sang at ideal untuk p.nias.yang ke dua adalah,nama p.nias itu sendiri yang tidak mempunyai arti dalam bahasa Nias ataupun artists dalam bahasa Indonesia atau lainya.itu lah sebabnya masyarakat Nias itu sendiri kehilangan jati diri.saya mau usulkan kepada saudara saudara sekalian’ P.nias kita usulkan bersama menjadi Pulau Baluse,karna pulau kita menyerupai Baluse,perhatikan saja dgn baik.dahulu kala leluhur kita membuat Baluse mencontohi pulau itu sendiri. mari kita angkat jempol untuk leluhur kita. yaahowu.Halawa batam

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Kalender Berita