Gunungsitoli, WASPADA Online
Sejumlah elemen masyarakat meminta penegak hukum mengusut dugaan praktek KKN pada BRR Nias Satker Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah yang melakukan Penunjukan Langsung proyek perpipaan untuk jaringan distribusi dari Binaka menuju Gunungsitoli senilai Rp1,7 milliar.

Direktur LPM Gerakan Pemberantasan Korupsi dan Diskriminasi (LPM-Garansi), Y Restu Gulo, SH, Kamis (15/2) di Gunungsitoli menyebutkan, proses penunjukan langsung proyek perpipaan untuk jaringan distribusi air bersih dari Binaka senilai Rp1,7 miliar diduga sarat KKN dan telah merugikan negara. Dijelaskan, proyek perpipaan dimaksud, dananya bersumber dari anggaran biaya tambahan (ABT) 2006, satu paket dengan 6 proyek air bersih lainnya yang telah ditenderkan. Namun yang menjadi pertanyaan, khusus paket proyek perpipaan jaringan distribusi air bersih dari Binaka menuju Gunungsitoli tidak ditenderkan, justru dilakukan PL oleh Satker Air Bersih dan pengolahan air limbah melalui panitia lelang kepada CV Karya Nusantara sebagai kontraktor pelaksana.

Panitia tender dalam hal ini jelas-jelas telah mengangkangi Keppres 80 tahun 2003 yang menyebutkan, PL dilakukan untuk proyek yang anggarannya dibawah Rp100 juta. PL juga dapat dilakukan karena paket proyek dimaksud pernah dua kali dilakukan pelelangan namun tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang. Selain itu, situasi dan kondisi suatu daerah dalam kondisi darurat sehingga dimungkinkan untuk dilakukan PL. Diduga panitia tender sengaja tidak melakukan pelelangan paket proyek bersama 6 paket lainnya yang telah dilakukan 20 November 2006, justru main mata dengan rekanan mencari keuntungan pribadi dan merugikan negara. Dia meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktek KKN dilakukan BRR Satker Air Bersih dan Pengolahan Limbah bersama panitia dan kontraktor yang mendapat pekerjaan.

Ketua Panitia Lelang Satker Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah, Siduhu Aro Dachi, saat itu merangkap Manajer Infrastruktur BRR Perwakilan Nias dikonfirmasi Waspada melalui telepon selulernya, Kamis (15/2) mengatakan, perihal penunjukan langsung (PL) proyek tersebut telah sesuai aturan dengan alasan proyek pembangunan pipa jembatan untuk jaringan distribusi air bersih dari Binaka menuju Gunungsitoli satu konstruksi dengan pembangunan pipa yang telah dilaksanakan NGO GTZ. “Jika proyek ini diberikan kepada kontraktor lain maka ditakutkan pelaksanaannya tidak sesuai konstruksi pemasangan pipa jaringan distribusi,” jawab Dachi.

Disinggung jika ada dana sisa tender yang akan kembali ke kas negara, Dachi mengatakan, walau tidak ditender, dalam hal ini tidak ada kerugian negara karena pihak panitia telah melakukan harga negosiasi dengan rekanan pelaksana. Didesak berapa sisa harga negosiasi dengan rekanan yang dikembalikan ke kas negara, Dachi tidak dapat menjelaskan dengan alasan datanya tidak ingat. Secara terpisah, Ketua Gabpeknas Nias, Ir. Otorius Harefa mengatakan, panitia dalam hal mem PL kan proyek perpipaan di BRR Nias jelas mengangkangi Keppres 80 tahun 2003, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

“Alasan panitia mem PLkan proyk senilai Rp1,7 M hanya mengada-ada dengan menyebutkan satu konstruksi dengan pembangunan pipa sebelumnya. Jadi hal ini diduga telah terjadi kongkalingkong antara panitia dengan rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana.” Dia meminta Kepala Bapel BRR NAD-Nias segera mengevaluasi proses penunjukan langsung proyek perpipaan di Satker Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah BRR Nias, bila perlu segera dibatalkan dan dilakukan pelelangan untuk menyelamatkan uang negara, termasuk menertibkan personil panitia yang terindikasi KKN. (cbj) (wns)

Sumber: Waspada Online, 16 Februari 2007

Facebook Comments