Medan, (Analisa)
Seribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pakpak Medan sekitarnya dan Ikatan Mahasiswa Tapanuli Tengah Sibolga (Imatapsi), Himpunan Mahasiswa Muslim Sibolga Tapanuli Tengah (HIMMSI Tap-Teng) Selasa (6/2) siang menggelar aksi di halaman gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menyampaikan sikap penolakan bergabung dengan Provinsi Tapanuli.

Dalam orasinya, Ketua Marga Ujung Medan Sekitarnya Kamaruddin Ujung dan Penasihat Sanusi Ujung menegaskan, hanya angin surga jika Pakpak Bharat dan Dairi bergabung ke Provinsi Tapanuli, masyarakatnya semakin sejahtera.

“Bukan tidak mungkin, jika bergabung dengan Provinsi Tapanuli, etnis Pakpak di Dairi justru akan semakin terpinggirkan,” kata Kamaruddin.

Lebih jauh dikatakan Kamaruddin, sejak Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, berdiri di Wilayah Provinsi Sumut masyarakat merasa aman, damai, rukun, tenteram, dengan kemajemukannya.

Sehingga tidak perlu digabungkan dalam provinsi yang diwacanakan dan lebih memilih tetap bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Pada bahagian lain Ketua HIMMSI Tap-Teng Medan Sumut, Hamdan Simbolon, mengatakan, pembentukan Protap justru akan menyengsarakan rakyat. DPRD Sumut harus bijak dan jangan salah mengambil keputusan yang akan menggagu suasana yang kondusif.

“Sebagai putra Tapteng menolak untuk bergabung dengan Protap karena tidak menginginkan terjadi konflik,” kata Simbolon.

Alasan lain, lanjut Hamdan Simbolon, kondisi Tapteng yang tergolong miskin, jika bergabung dengan Protap justru menambah kesengsaraan rakyat. Karena dari berbagai aspek tidak ada yang mendukung.

Dalam pada itu Ketua Forum Masyarakat Pakpak Medan Sekitarnya Mochtar Maha mengatakan, secara sosial budaya etnis Pakpak dengan etnis yang ada di Tapanuli sangat jauh berbeda.

Dikatakan, pada etnis yang berdiam di Tapanuli adatnya dikenal dengan istilah dalihan na tolu (Tungku yang tiga), sedangkan pada etnis Pakpak dikenal sulang silima sehingga tidak ada persamaan budaya.

FATWA MUI
Sementara itu, pengunjuk rasa juga membagi-bagikan pernyataan (fatwa) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sibolga tentang pembentukan Protap. Dalam surat Dewan Pimpinan MUI Kota Sibolga yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sibolga, bahwa pembentukan Protap secara jelas dan terang tidak ada manfaatnya.

Motif pembentukan Protap hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan dan hawa nafsu kelompok tertentu dan sarat dengan muatan kepentingan politis. Karenanya, melalui sepanduk pengunjuk rasa menuliskan “MUI Sibolga mengharamkan Sibolga untuk bergabung dengan Protap”.

Pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe didampingi wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih Sekretaris Fraksi PPP Banuaran Ritonga, anggota Fraksi Golkar Syukron Tanjung dan Nurdin Ahmad, Ketua Komisi A Dahlan Hasibuan.

Menurut Wahab, aspirasi pengunjuk rasa menolak Protap akan ditampung dan ditindaklanjuti ke Pansus Pembentukan Protap.

“Sampai saat ini proses pembentukan protap masih digodok oleh panitia khusus yang melibatkan semua fraksi di DPRD Sumut. Aksi ini akan dijadikan sebagai masukan tim Pansus dam mengambil sikapnya melalui paripurna dewan,” ujar Wahab.

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar, Syukron Tanjung menjelaskan, secara kelembagaan, Partai Golkar belum menentukan sikap.

Namun secara pribadi dia menegaskan menolak pembentukan Protap. “Secara pribadi saya menolak Protap walaupun mendapat ancaman,” tegas Syukron.

Setelah mendengar pernyataan anggota DPRD Sumut, pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Gubernur Sumut.

KANTOR GUBSU
Dalam orasinya mereka menyatakan pembentukan Protap sudah tidak layak dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibentuk berdasarkan SK Gubsu Nomor 130.05/2442.K/2004.

Dalam penelitian tersebut, salah satu yang menjadi alasan penolakan pembentukan Protap karena kabupaten yang akan bergabung di dalamnya merupakan kabupaten yang menjadi peta kemiskinan di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, para pengunjukrasa menegaskan, dari segi hukum, sosial politik, pertahanan keamanan, keuangan daerah dan sosial budaya, tidak ada aspek yang menguntungkan kecuali sangat merugikan dibanding tetap dalam bagian Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bagian Pengembangan Daerah Biro Otonomi Daerah Syaiful Hutasuhut dan Kasubag Pengembangan Daerah Fajri Effendi Pasaribu usai menerima pernyataan sikap para pengunjukrasa menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan meraka dan menyampaikan pernyataan sikap tersebut kepada pimpinannya. (sug/msm)

Sumber: Analisa Online, 7 Februari 2007

Facebook Comments