Jakarta, (Analisa)

Mantan Ketua DPR, H Akbar Tanjung menyatakan menolak pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Pasalnya, bila provinsi ini dibentuk dikhawatirkan mobilitas suku batak bisa terhambat dan hanya ‘berkutat’ di kawasan Tapanuli semata.

“Wajar, kalau sebagian masyarakat di Sumut melakukan penolakan terhadap Propinsi Tapanuli. Bagi saya, aspirasi masyarakat ini harus diikuti untuk menolak provinsi ini, sebelum ada penelitian objektif tentang studi kelayakan pembentukan Provinsi Tapanuli,” kata Akbar Tanjung ketika menerima delegasi Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Tengah/Sibolga (FKMTTS), di kantor Akbar Tanjung Institut (ITI), di Kuningan A-9, Jakarta, kemarin.

Saat menerima delegasi FKMTTS itu, romobongan dipimpin Drs H Mustafa Sibuea, Ketua I Prof Dr Hasyimsyah Nasution MA, Ketua II H Irmansyah Batubara SH SpN. Sekretaris Rusli Siburian, Wakil Sekretaris I Drs Zahrin Piliang, Wakil Sekretaris II Drs Wirman Lumban Tobing dan Bendahara Amirsyah Djalaluddin.

Rombongan juga diikuti, Ketua Umum PP Majelis Budaya Pesisir dan Pariwisata Sibolga/Tapteng Radjoki Nainggolan SE MA dan Hafcin Lie SE MSi.

Andaikata Provinsi Tapanuli tetap dibentuk, ujar Akbar, sebaiknya harus dilakukan penelitian yang obyektif seperti syarat ekonomi, sosial dan geografi. Alasan jumlah penduduk juga harus dipertimbangkan untuk pembentukan sebuah provinsi.

PEMEKARAN KABUPATEN

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, menegaskan yang dibutuhkan saat ini, bukan untuk pemekaran provinsi, tapi yang terbaik adalah pemekaran kabupaten.

Kabupaten menurutnya harus diperbanyak, sehingga di kemudian hari peluang pembentukan provinsi semakin kuat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Kata dia, di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, pemerintah sangat setuju apabila kabupaten yang harus diperbanyak.

Tapi, menurutnya, jika Provinsi Tapanuli dibentuk, maka mobilitas suku batak akan terhambat dan hanya berkutat di tanah batak saja. “Jadi, untuk memajukan Tapanuli seharusnya kabupaten yang dimajukan,” katanya.

Disebutkan, selama ini banyak pemekaran daerah justru yang membebani pemerintah pusat. Depdagri RI diminta jangan terlalu gampang membuat satu pemekaran. Sebab, katanya jika daerah yang tak mampu mandiri dimekarkan jelas memberatkan keuangan Negara.

“Saya melihat, sebagian besar pemekaran hanya memberatkan daerah. Daerah yang dimekarkan hanya mengharap DAU/DAK dari pusat,” kata Akbar.

Pemerintah pusat kata Akbar, diminta segera mempertimbangkan aspirasi masyarakat Dariri dan Phakpak Bharat yang telah menyampaikan penolakan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli, ujar Akbar. (rel/sug)

Sumber: Analisa Online, 2 Februari 2007

Facebook Comments