Medan, (Analisa)

Penasehat Presiden SBY, Letjen TNI (Purn) TB Silalahi menyatakan, pada prinsipnya setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tapi dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi secara ilmiah.

“Pada prinsipnya saya setuju pembentukan provinsi tapanuli, tapi ada syaratnya,” sebut TB Silalahi kepada wartawan di VIP Room Bandara Polonia, Jumat (2/2).

Sejumlah syarat yang dimaksudkan TB Silalahi, yakni, harus dilihat dulu dari sisi geografi, demografi dan sumber daya alamnya.

Dari sisi geografi, lanjutnya, pembentukan provinsi seharusnya tidak pada posisi terkunci (lock posisition), sehingga pasca terbentuknya daerah itu bisa berkembang. Seperti, adanya akses hubungan laut ditambah batas minimal kabupaten yang setuju untuk bergabung.

Dia tidak melihat, persoalan pembentukan Protap tersebut pada perbedaan suku atau agama, tapi lebih menjurus pada kemampuan daerah itu berkembang atau tidak setelah pemekaran.

Selain itu, TB Silalahi juga menyatakan, proses pembentukan Protap juga harus mendapat persetujuan dari segenap kalangan, baik anggota dewan di sejumlah kabupaten yang akan bergabung, serta sejumlah tokoh lainnya yang ada di Sumatera Utara maupun di Jakarta. Begitupun, juga harus dilihat juga pendapatnya rakyat di lapangan.

Persetujuan itu, sebut TB Silalahi, tidak harus berupa referendum atau jajak pendapat, tapi lebih menjurus pada kesiapan segenap pihak untuk bergabung dalam provinsi tapanuli. Sehingga, tidak terlihat ada kesan pemaksaan.

POTENSI ORANG BATAK

Dia mengakui, jika dilihat dari sisi sumber daya manusia (SDM), untuk pembentukan Protap tidak masalah. Karena, potensi ‘orang Batak’ cukup bisa diandalkan dan sangat mampu.

“Bayangkan saja, kalau terbentuk nanti untuk calon bupati saja dari orang Batak bisa ada 500 orang yang siap. Begitu juga dengan calon gubernur ada 100 orang yang mampu. Tapi, pada umumnya, mereka itu saat ini berada di luar daerah,” jelas TB Silalahi.

Persoalan lain, lanjutnya, agar proses pembentukan Protap tidak menimbulkan tarik menarik antar daerah dan kepentingan, jangan dulu berpikiran taktis, dengan menentukan ibukota provinsi.

Kalau selama ini ada wacana ingin membuat ibukota Siborong-borong, tambahnya, jika ditinjau dari sisi letak geografisnya, posisi Siborongborong memang berada di tengah. Namun, letak itu bukan berarti strategis untuk dijadikan ibukota provinsi.

Bahkan, katanya, jika dilihat dari sisi centre of grafitynya, malah Sibolga paling strategis untuk dijadikan sebagai ibukota provinsi. Alasannya, lanjut TB Silalahi, Sibolga selain memiliki wilayah akses kelautan, juga telah memiliki infrastruktur yang memadai.

“Kalau nanti sudah terbentuk, dan ingin dipindahkan ibukotanya, tak masalah. Seperti, waktu Indonesia merdeka dulu, ada wacana ibukota di Yogyakarta, tapi dari sisi percepatan pembangunan maka dibuat ibukota di Jakarta,” ungkapnya.

PAHAM

Dia memahami pasca reformasi, persoalan pemekaran di seluruh daerah di Indonesia sangat banyak. Bahkan terjadi semacam dipaksakan dan terkesan buru-buru untuk membuat pemekaran daerah kabupaten atau provinsi, sehingga menimbulkan berbagai ekses negatif.

Jika dilihat beberapa dekade ke belakang, sebut TB Silalahi, sebenarnya ide untuk otonomi daerah itu sudah dilakukannya sejak dia menjabat sebagai Menteri Aparatur Negara (Menpan).

Waktu itu, otonomi daerah yang diharapkan hanya untuk kabupaten/kota tidak untuk pemekaran provinsi.

“Masih ingat, sudah ada sejumlah kabupaten yang dijadikan pilot project untuk otonomi daerah ketika saya Menpan. Walaupun, waktu itu hanya ada dua kota yang mampu melakukan otonomi daerah dengan baik, yakni Malang dan Surabaya,” tutur Penasehat Presiden SBY itu.

Tapi, pasca reformasi muncul sebuah paradigma baru untuk berlomba-berlomba untuk pemekaran kabupaten dan provinsi.

Seperti di Papua, jelas TB, walau hanya berpenduduk berkisar dua juta jiwa, namun mereka meminta untuk membuat tiga atau empat provinsi. Kalau ini terjadi, berarti ada ratusan ribu jiwa untuk satu provinsi. Jumlah tersebut, sangat berbeda jauh dibandingkan satu kabupaten di Jawa Timur yang penduduknya lima juta jiwa.

“Tapi, saya tidak salahkan paradigma baru pasca reformasi tersebut. Artinya, bukan berarti Sumut melakukan pemekaran karena ikut-ikutan. Tapi, lebih kepada untuk pembangunan. Karena, jika tak dimekarkan akan ketinggalan,” sebut TB Silalahi. (nai)

Facebook Comments