Medan (SIB)

Kalangan anggota DPRD Sumut mengingatkan agar Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk Pimpinan Dewan segera melakukan ‘gerak cepat’ membahas usulan pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah disampaikan Gubsu Drs Rudolf Pardede ke lembaga legislatif, agar jangan sampai masyarakat menuduh dewan tidak serius dan sangat lamban merespon usulan rakyat.

Pressure tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Sumut H Nailul Amali dan Penasihat FP Golkar Drs H Mahmuddin Lubis kepada wartawan, Selasa (23/1) di DPRD Sumut menanggapi adanya keputusan Pimpinan Dewan membentuk Pansus membahas Propinsi Tapanuli, bukan diserahkan pembahasannya ke Komisi A bidang pemekaran, hukum dan pemerintahan.

“Jika pimpinan dewan telah sepakat membentuk Pansus membahas Propinsi Tapanuli, kita harapkan kinerjanya cepat dan tepat sasaran, sesui dengan keinginan rakyat hasilnya. Jangan lagi diperlama-lama, sebelum rakyat datang berbondong-bondong ke DPRD Sumut dan menuding kinerja Pansus lamban memproses Propinsi Tapanuli itu,” ujar Nailul.

Dikatakan Nailul yang juga Wakil Ketua DPC PPP Langkat ini, pressure terhadap kinerja Pansus ini sekaligus juga sebagai warning agar semua pihak dapat memahami keinginan masyarakat Tapanuli yang sudah bertahun-tahun berjuang mengibarkan panji-panji pemekaran dan jangan sekali-kali ada kesan lembaga legislatif di Sumut ingin menghalanginya dengan bahasa politis, sebab bisa melahirkan kemarahan rakyat.

“Lihatlah betapa antusiasnya masyarakat Tapanuli berkumpul dan menyampaikan kebulatan tekad kepada Ketua Komisi II DPR-RI EE Mangindaan baru-baru ini di Tarutung. Ini menandakan aspirasi pembentukan Propinsi Tapanuli murni datangnya dari rakyat, bukan seperti yang dituduhkan selama ini, bahwa pemekaran hanya kepentingan sekelompok elit tertentu,” ujar Mahmuddin Lubis.

Karena itu, ujar Mahmuddin, tidak ada alasan siapapun, termasuk DPRD Sumut untuk menghempang aspirasi masyarakat yang menuntut direalisasikannya Propinsi Tapanuli dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebab akan melahirkan reaksi dan protes dari masyarakat yang tampaknya sudah sangat rindu lahirnya Propinsi Tapanuli yang merupakan satu-satunya bekas keresidenan belum jadi propinsi.

“Melihat membludaknya massa dalam kongres rakyat mendukung Propinsi Tapanuli di Tarutung, saya yakin 100 persen, Propinsi Tapanuli akan terwujud paling lambat di tahun 2007 ini, sehingga Pansus yang sudah dibentuk diingatkan jangan main-main membahasnya, jika perlu segera ‘dikebut’ alias tancap gas, agar keinginan masyarakat bisa tercapai pada 2007 ini,” tegas Mahmuddin yang kini duduk di Komisi C ini.

Ditambahkan Nailul, sudah saatnya semua pihak berfikir positif terhadap keinginan masyarakat mendirikan Propinsi Tapanuli dan janganlah terus ‘dicekcoki’ hanya beralaskan sentimen, sebab pemekaran ini tujuannya tidak lain hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sekaligus peningkatan pembangunan. “Pemekaran bukan sesuatu yang haram, kenapa harus dihempang elite politik tertentu,” ujarnya. (A13/u)

sumber dari : www.hariansib.com
tanggal : Jan 29, 2007 at 09:40 AM

Facebook Comments