Medan (SIB)
Ketua KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)  Taufiqurrahman Ruki menegaskan,tidak semua kasus korupsi memerlukan hasil audit dari BPKP atau BPK menyangkut kerugian keuangan negara.Hanya yang terkait dengan ketentuan pasal 2 dan 3  UU Tindak Pidana Korupsi yang ada memasukkan tentang kerugian keuangan negara.
Dalam menyelesaikan  penyidikan kasus korupsi, Kepolisian maupun Kejaksaan tidak perlu menunggu hasil audit dari BPKP ataupun BPK karena sudah diatur mekanismenya,tetapi cukup dari hasil penyidikan tentang kuatnya indikasi korupsinya tersangka.
“Jadi tidaklah benar alasan Kepolisian atau Kejaksaan  karena menunggu hasil audit tentang kerugian keuangan negara lalu penanganan kasus korupsi menjadi terkendala.Di KPK tidak lebih 60 hari bisa tuntas penyidikan satu kasus korupsi, karena memang sudah ada polanya. Sebaiknya teman-teman di Kepolisian dan kejaksaan melakukan hal yang sama,” kata Ketua KPK dalam seminar nasional di FH-USU Medan, Kamis (25/1) yang diselenggarakan kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan bersama FH USU.
Penegasan itu disampaikannya ketika salah seorang peserta seminar, Drs M Harianja dari aktivis LSM menginformasikan sekaligus meminta tanggapan dari Ketua KPK, bahwa di Sumut ada penanganan kasus korupsi yang terkendala dalam arti penyidikan belum tuntas meskipun sudah memakan waktu lama sehingga belum diajukan Kejaksaan ke persidangan pengadilan dengan alasan menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.
Sehubungan dengan lambannya penuntasan penyidikan korupsi di daerah, dalam kesempatan itu Harianja dari GP-DIP Kota Medan juga mengusulkan kepada Ketua KPK agar secepatnya dibentuk KPK-KPK di daerah Tk I atau di daerah-daerah yang mendapat skala perioritas seperti di Sumut. Menanggapi hal ini, Ketua KPK mengatakan, KPK memang perlu dibentuk di daerah tetapi masih perlu penyelesaian dan persiapan personilnya dulu.
Ia tidak menargetkan apakah tahun ini KPK dibentuk di daerah tetapi persiapannya tahun 2007 ini  sehingga Ketua KPK yang baru nanti bisa bekerja dengan tenang, tidak seperti pada masa dirinya pertama kali jadi Ketua KPK berangkat dari persiapan nol. “Dari mana kita dapat personil untuk di daerah  sedang di Jakarta saja KPK masih kekurangan personil. Tentunya kita lihat juga daerah daerah tertentu dan supervisinya kita perioritaskan,” kata Taufiqurrahman purnawirawan Polri ini.
Ketua KPK itu tampil sebagai pembicara bersama anggota DPR-RI dari Komisi III Dr Yasonna Laoly Ph D dengan topik: “Kritik dan harapan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”, dengan moderator  Dr Mahmud M SH MHum.
Seusai seminar ketika ditanya pendapatnya, bahwa di Sumut ada penanganan kasus sampai 4 tahun belum tuntas seperti kasus dugaan korupsi oknum Bupati Nias di Kejatisu, Ketua KPK ini tidak menanggapinya.
“Saya tidak menanggapi soal itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan, berdasarkan Rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI kemarin, Komisi III meminta kepada KPK agar memperioritaskan supervisi terhadap kasus kasus yang sudah lebih dari 1 tahun. Itu jawaban saya,” ujar Ketua KPK sambil bergegas dan  berjalan.
Ketika ditanyakan lagi, bagaimana tentang 27 kasus korupsi di Sumut yang disupervisi KPK, kasus apa saja dan apakah ada menyangkut Pemko Medan, Ketua KPK ini lagi lagi mengaku tidak hafal secara teknis. “Soal kasus di Sumut yang dilaporkan ke KPK saya tidak hafal detail secara teknis. Itu semua berdasarkan pengaduan masyarakat,” kata Taufiqurrahman.
Namun diinformasikannya, untuk sementara ini KPK baru mengambil-alih penanganan dua kasus yaitu  kasus Bupati Kutai Kartanegara diambil alih dari Polda Kaltim dan kasus Bupati Kendal diambil alih dari Polda Kalteng. Sedangkan dari Sumut belum ada kasus yang diambil alih KPK.
Dr Yasonna Laoly selaku anggota DPR RI Komisi III (bidang hukum), yang ditanyakan wartawan pendapatnya seputar penanganan kasus yang memakan waktu lama di Kejaksaan seperti kasus oknum Bupati Nias, justru mengatakan bahwa penanganan kasus itu ada tahapannya. “Soal kasus Bupati Nias tentu Kejaksaan punya alasan. Saya mendengar perkara itu sudah digelar di Kejagung dan dari hasil gelar itu Kejagung belum ada sampai ke arah Bupati ditingkatkan tetapi baru di tingkat bawah.
Tapi sudah ada ijin Presiden dulu untuk memeriksa Bupati sebagai tersangka, tanya wartawan. “Azas praduga tak bersalah kan ada. Itu persoalannya, kalau sudah masuk koran sebagai tersangka, otomatis bersalah kan repot kita? Jadi ada tahapannya. Yang di bawahnya  belum selesai.Dari gelar perkara itu masih yang di bawah yang terlibat, gitu. Belum mengarah ke sana (ke Bupati). Kecuali dalam persidangan ada bukti lain,itu lain persoalannya,” ujar Yasonna putra Nias dari F-PDIP ini sambil jalan.
Sebelum masuk ke mobil ia sempat ditanyakan pendapatnya, soal Propinsi Tapanuli sudah 66 anggota DPR-RI menandatangani pengajuan hak inisiatif. Dengan tegas ia mengatakan,”termasuk saya”. Tapi Bupati Nias sepertinya kurang mendukung,tanya wartawan. “Oh itu hanya salah pendekatan. Mudah mudahan tahun ini Propinsi Tapanuli bisa  kita selesaikan,” katanya.
Seminar yang dibuka resmi oleh Dekan FH-USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum dengan peserta kalangan mahasiswa, dosen, praktisi hukum, anggota Polri, pejabat Pempropsu/Kab/Kota, notaris dan kalangan bisnis itu terlihat berlangsung serius dengan memunculkan berbagai pertanyaan.Seorang peserta Roy F Ginting SH mengusulkan kepada KPK agar mengusut adanya dugaan suap sampai ratusan juta untuk jadi hakim atau jaksa. (A-4/u)
Sumber: Harian SIB, ONLINE [26/01/2007] URLhttp://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21777&Itemid=9>
Facebook Comments