Dinilai Terlalu Lama “Mengambang”, LPM Garansi Minta KPK Ambil alih Penanganan 3 Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nias

Saturday, January 27, 2007
By katitira
Medan (SIB)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pemberantasan Korupsi dan Diskriminasi (LPM Garansi) melalui suratnya Nomor 02/LPM-Garansi/I/2007 tertanggal 21 Januari 2007 melaporkan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Bupati Nias Binahati B Baeha SH untuk segera diambil alih penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Direktur LPM Garansi Y Restu Gulo, didampingi sejumlah pengurus parpol dan LSM di Kabupaten Nias di antaranya Sekretaris Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Nias Hadirat ST Gea, Presiden Eksekutif Forum Independent Pemantau Pembangunan Nias (FIPPN) Emanuel Daeli ST, Rabu (23/1) di Medan upaya tersebut dilakukan karena ketiga kasus yang dilaporkan telah cukup lama ditangani oleh aparat kejaksaan namun hingga kini status hukumnya masih mengambang.
Ketiga kasus dugaan korupsi yang dilaporkan LPM Garansi ke KPK dan diminta untuk diambil alih penanganannya oleh lembaga tersebut adalah dugaan korupsi dana bantuan bencana alam di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2001/2002 di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Nias Rp500 juta dengan cara membuat tanda terima fiktif, dan kasus dugaan korupsi dana PSDA Rp2,3 miliar serta dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias Tahun 2005 yang dinilai tidak transparan menyangkut jumlah bantuan yang diterima Pemkab Nias dan berapa yang telah disalurkan.
Dijelaskannya sesuai data yang diperoleh pihaknya, pada kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam Rp500 juta, pihak Kejari Gunungsitoli telah mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor Print/454/N.2.21/Fd.1/09/2004 tertanggal 28 September 2004 ditandatangani Kajari Imanuel Zebua SH MH kepada tim jaksa penyidik masing-masing S Hia SH dan RO Panggabean SH serta R Nazara SH untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka oknum Bupati Nias, Kabag Sosial dan 2 staf Pemkab Nias. Sehingga jelas status oknum Bupati Nias dengan keluarnya surat tersebut telah menjadi tersangka.
Begitu juga dalam kasus dugaan korupsi dana PSDA, oknum Bupati Nias dan oknum Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias melalui surat Kajari Gunungsitoli Nomor 1/N.2.21/Fd.1/05/2003 tertanggal 17 Mei 2003 ditandatangani Kajari Gungungsitoli juga saat dijabat Imanuel Zebua SH MH, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ironisnya dalam kasus dugaan korupsi dana PSDA hingga Januari 2006 status oknum Bupati Nias Binahati B Baeha SH masih sebagai tersangka sesuai surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kajatisu Hartoyo SH Nomor 08/N/2.5/Fd.1/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006, namun hingga kini perkembangan penanganan kasus tersebut masih juga “kabur”.
“Berdasarkan penilaian tersebut, LPM Garansi menyurati KPK untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam TA 2001 di Kabupaten Nias dan dana PSDA bila dalam waktu dekat status hukum penanganannya tidak mengalami perubahan alias tetap “jalan di tempat”, tandas Restu Gulo.
Sedangkan dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana bencana alam gempa dan tsunami di Kabupaten Nias tahun 2005 yang dinilai LPM Garansi jumlah yang diterima dan yang telah disalurkan tidak transparan, diharapkan dapat diusut oleh KPK, dan bila memang ditemukan adanya indikasi korupsi pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu Sekretaris Partai PKPI Nias Hadirat ST Gea menilai, lamanya penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Bupati Nias Binahati B Baeha SH merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, meski telah bertahun-tahun ditangani, namun status hukumnya tidak berujung ke pengadilan.
“Wajar masyarakat beranggapan “macam-macam” berkaitan dengan lamanya proses penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Bupati Nias Binahati B Baeha SH, karena hingga kini tak satupun yang dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hadirat.
Penilaian yang sama juga diungkapkan Presiden Eksekutif FIPPN Emanuel Daeli ST yang menyatakan, dengan begitu lamanya proses penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Bupati Nias namun belum satupun yang diajukan ke pengadilan menimbulkan kesan, oknum Bupati Nias Binahati B Baeha SH “kebal hukum” sehingga meski telah dijadikan tersangka tidak juga diadili.
Berkaitan dengan hal itu Restu Gulo, Hadirat ST Gea, Emanuel  Daeli, sangat mengharapkan ditegakkannya supremasi hukum dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Bupati Nias.
“Bila memang tidak ditemukan pelanggaran hukum oleh oknum Bupati Nias pihak kejaksaan juga harus tegas menyatakannya, sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara ini, sehingga status hukum yang bersangkutan jelas dan tidak “terkatung-katung,” harap Restu Gulo yang juga pengusaha muda itu. (B1/m)

Sumber:

Harian SIB, ONLINE [26/01/2007],URL:<http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21776&Itemid=9>

3 Responses to “Dinilai Terlalu Lama “Mengambang”, LPM Garansi Minta KPK Ambil alih Penanganan 3 Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nias”

  1. 1
    sonata Says:

    alai ndao ami

  2. 2
    Aktivitas Sarumaha Says:

    Ah sudah basi…aparat hukum terkesan sulit bertindak masalahnya tersandung politik balas budi.

  3. 3
    Fasaeli Zega,SH. Says:

    Saya heran kok sampai sekarang kasus dugaan korupsi di Pemkab Nias itu belum satu yang di adili di meja hijua. Ada apa dengan Kapolres dan Kejari hingga saat ini belum mempunyai keberanian untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang sudah menyusah masyarakat nais itu.Akan tetapi Hanya satu harapan untuk bisa membidik kasus itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)yang di sebut-sebut Lembaga super body.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita