* Wawancara Garansi dengan Alio Fau, Anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat. Sumber: SIB, 22 Januari 2007.

Terjadinya prokontra bergabung-tidaknya Kabupaten Nias ke Propinsi Tapanuli semakin menghangat. Bupati Nias jauh sebelumnya sudah sering membuat statemen mendukung Provinsi Tapanuli akhirnya menjadi kontradiktif dengan keputusan DPRD Nias menolak bergabung. Statemen yang dilontarkan Bupati Nias selama ini beralasan lagi “Mendukung belum tentu bergabung”.

Pemekaran merupakan amanah UU, masyarakat Nias sudah merasakan lahirnya Kabupaten Nias Selatan banyak kemajuan oleh karena itu masyarakat Nias harus memahami makna dan tujuan pemekaran yaitu untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat karena hasil pengamatan kita Pemekaran masih satu-satunya alternatif percepatan keterbelakangan. Jepang saja 3000 (tiga ribu) Kabupaten/Kota, Taiwan yang luasnya hanya 20% dari NKRI terdiri dari 70 (tujuh puluh) Provinsi, makanya kedua negara ini lebih cepat maju karena pusat pemerintahan lebih pendek, potensi daerah semakin diintensifkan dan peningkatan SDM semakin lama semakin membaik. Indonesia yang begitu luas hanya 33 Provinsi dan 400 lebih kabupaten/kota. Pemerataan Pembangunan sangat jauh perbedaannya. Provinsi Sumut yang penduduknya 12 juta lebih, mayoritas berdomisili di bagian Timur tentu perhatian di sana jauh lebih, makanya perhatian di bagian barat termasuk Nias selalu terabaikan. Dengan dua Kabupaten Nias sekarang ini, janganlah bermimpi menjadi provinsi dalam waktu yang lebih cepat. Kalau masyarakat Nias mau jadi provinsi tentu KANIRA dan KANISBAR sudah menjadi modal, atau harus kita menunggu tahun 2011 agar ada bahan kampanye yang ampuh?

Mengapa pentingnya Nias bergabung ke Tapanuli ? Inilah hasil wawancara wartawan Garansi dengan Anggota DPRDSU asal Nias dan Nias Selatan Aliozisokhi Fau, S.Pd di kediamannya 17 Januari 2007 di komplek Perumahan Pemda Tanjungsari, sbb:

Kami melihat dan membaca di media keikutsertaan Bapak dalam proses Pemekaran Tapanuli, apa latarbelakang Bapak getol memperjuangkannya?

Jawaban: Pemekaran melakukan perobahan total di daerah menuju kemajuan, terjadinya peningkatan di segala bidang baik perekonomian, SDM, Sosial Budaya dsb Perbedaan percepatan pembangunan bagian pantai barat terabaikan dan hanya kita yang bisa merobah itu. Selain itu masyarakat Nias cukup banyak berdomisili di Tapanuli terutama di Sibolga dan Tapteng sekitar 30% dari masyarakat Sibolga Tapteng, juga masyarakat Nias sudah ribuan telah berbaur dengan orang-orang Tapanuli, melalui perkawinan, bertentangga, sepekerjaan, separtai, seasosiasi profesi, dll dan hal itu harus dipupuk dan dijaga agar bisa lebih baik ke depan. Dan sebagai pejuang pemekaran Nias Selatan saya tahu dan saya telah rasakan makna pemekaran lebih banyak untungnya. Kalau dulunya 8 Kecamatan di Nisel mendapat anggaran dari Pemkab paling banyak 1 M, sekarang setiap kecamatan bisa mencapai 6 M, belum lagi DAK dan dana dekonstrasi.

DPRD Nias Selatan sudah membuat keputusan ikut bergabung sedangkan Nias menolak, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Anggota DPRD Nias Selatan banyak pejuang pemekaran, mereka sudah mengalami getir pahitnya perjuangan pemekaran Mereka tahu makna dan tujuan pemekaran secara praktis. Kalau DPRD Nias selalu menunggu perkembangan. Ada kemauan dan hanya sebagian kecil yang bisa gencar berjuang, dan penuh pertimbangan bahkan ada semacam timbul kecurigaan yang sulit dicerna. Ketika Nisel diperjuangkan banyak tokoh Nias dan Nias Selatan yang tidak mendukung bahkan banyak yang menghalang-halangi tapi setelah terwujud banyak berebutan untuk mencari kesempatan apakah menjadi pejabat atau mencari proyek, dsb.

Banyak yang mengatakan bahwa kalau jadi Protap rakyat Nias akan dinomorduakan di Tapanuli, betulkah itu?

Jawaban: Sulit bagi saya menterjemahkan pemikiran demikian. Berlebihan dan opurtinitis. Waktu Pemekaran Nias ada empat kecamatan yang menyampaikan menolak bergabung ke Nisel terutama Kec. Gomo, Kec. Lahusa, Kec Pp. Batu dan Kec. Hibala, bahkan seorang camat pada saat itu membawa warganya ke Depdagri menyampaikan penolakan bergabung akan tetapi sekarang beliau menjadi kepala Dinas. Mereka mengumbar kata bahwa orang-orang Telukdalam (warga ibu kota) akan menindas orang-orang dari luar Telukdalam. Sekarang justru orang-orang dari luar Kecamatan Telukdalam yang menguasai Pemerintahan di Nisel dan tidak ada penindasan di sana. Jika tidak mau dinomor duakan tentu kita perlu persiapan terutama kemampuan SDM, skill bukan hanya menuntut saja padahal kemampuan tidak ada. Kebiasaan mencurigai orang, suka mengkritik namun tidak mampu memberi solusi atau tak mau bersaing sehat mulai sekarang harus dikikis dan melakukan pembaharuan. Kita mempunyai sebuah tabiat “karena bukan aku” maka yang diperbuat orang itu salah kapan bisa majunya.

Kalau ibu kota di Sibolga Nias pasti bergabung, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Kalau perlu ibu kotanya di Gunungsitoli. Semua Kabupaten/Kota di wilayah Tapanuli, Ok, tentu kita melihat kelayakan. Saya beri contoh andaikan Nias sudah memenuhi syarat menjadi satu provinsi dimanakah ibu kota yang paling representatif? Tentu masyarakat Nias dari Utara menginginkan di “Gunungsitoli”. Bagaimana kalau Nias Selatan tidak setuju di Gunungsitoli? Inikan suatu problem? Makanya kita harus memetakan manakah lebih layak dan lebih representatif dan itu yang disetujui, bukan selera satu, dua orang. Sekarang Panitia Pemekaran Protap mengajukan alternatif ibu kota Sibolga dan Siborong-borong untuk menampung aspirasi yang masuk dalam wilayah yang bergabung. Toh tidak juga mengubah sikap Pemkab Nias, bahkan menolak, kan?

Benarkah bahwa Bapak mendukung Tapanuli sebagai sikap kekecewaan kepada Bupati Nias menyangkut pemekaran Nias Barat dan Utara?

Jawaban: Tidak. Kalau pemekaran Nias Barat (KANISBAR) dan Nias Utara (KANIRA) saya perjuangkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Nias dan itu tugas saya sebagai wakil rakyat, Keputusan Dewan itu sudah lama dieram dan belum dimajukan ke Gubernur, anggaran untuk persiapan pemekaran itu tahun 2005 sebesar 500 jt mungkin sudah dialihkan ke pos lain. Padahal andaikan berkas itu sudah maju bisa lebih cepat diproses karena rencana pemekaran ini merupakan inisiatif DPR RI hasil loby dan perjuangan Firman Jaya Daely putra Nias di Gedung Senayan. Pemekaran Nias Barat dan Nias Utara juga merupakan keputusan DPRD Nias dan ini marwah dewan walaupun pada akhirnya keputusan Dewan tersebut tak berarti apa-apa sementara pejuang-pejuangnya tak tahu lagi rimbanya.

Jarak antara Gunungsitoli-Medan hanya satu jam sedangkan Gunungsitoli-Siborong-borong 12 jam, maka Nias memilih tidak mau bergabung.

Jawaban : Pandangan itu alasan murahan, yang naik pesawat hanya pejabat dan pengusaha dari Nias paling banyak 5% saja. Memang Medan dan Binaka 1 jam akan tetapi kalau dibuka penerbangan Binaka-Silangit nantinya hanya 20 menit bukan 60 menit.

Dari segi ekonomi apa yang menguntungkan Nias jika bergabung dan bagaimana jalur pelayaran Sibolga Gunungsitoli kelak jika Nias tak mau bergabung?

Jawaban : Banyak untungnya. Sibolga/Tapteng akan menjadi Kota pelabuhan dan menjadi sentra perdagangan di pantai barat Sumatera. Maka Nias-lah yang akan diuntungkan. Hasil komoditi daerah harganya akan meningkat. Jika Nias tak mau bergabung maka jalur pelayaran selama ini tidak mengalami perubahan, namun peningkatannya tentu akan dibuka jalur yang lebih besar Sibolga-Telukdalam dan Sibolga-P. Tello. Tentu Telukdalam dan Tello menjadi prioritas.

Manakah lebih mudah bagi Nias untuk menjadi Provinsi apakah di Tapanuli atau di Sumut?

Jawaban: Tentu di Tapanuli. Kalau ditanya mengapa pertama anggota DPRD Propinsi pada saat itu sudah 12 orang lebih, kedua kita bisa menjabat Gubernur atau Wakil Gubernur. Populasi masyarakat Batak dan Nias di Tapanuli 4 : 5 (jadi untuk Pilkada siapa saja calon Gubernur akan mencari pasangannya orang Nias dan pasti jadi), ketiga minimal satu orang anggota DPD RI dan satu atau dua orang anggota DPR RI. Belum lagi di jajaran dinas dan biro Pemvrotap. Seluruh komponen ini akan mengawal perjuangan pembentukan Provinsi Tanoniha paling lama akhir tahun 2015.

Katanya banyak orang Nias yang tidak senang kepada Bapak karena sangat getol mendukung Protap, bagaimana sikap Bapak?

Jawaban: Tidak benar itu, sikap saya memang susah tergoyahkan dalam setiap perjuangan, memang ada yang tidak senang karena merasa terusik kepentingannya. Kalau Propinsi Tapanuli terwujud banyak kepentingan masyarakat Nias terakomodir. Misalnya akan ada calon gubernur/wakil gubernur, satu atau dua anggota DPR RI, minimal satu anggota DPD RI, 12 anggota DPRD Protap, minimal 4 kepala Dinas dan 4 Kepala Biro, termasuk pejabat berprestasi yang sudah terparkir sekarang ini akan tampil jadi pejabat Protap hal ini diduga akan menjadi lawan politik.

Benarkah Bupati Nias menolak bergabung karena permintaannya menjadi calon Cawagubtap tidak dikabulkan?

Jawaban: Saya tidak tahu, apalagi jika perjuangan Protap ini terwujud pencalonan Gubtap/Wagubtap masih lama lagi. Memang isu itu pernah saya dengar, tetapi andaipun hanya calon wagub yang diminta beliau tak cukup, Bapak Bupati Nias harus Calon Gubernur agar putra Nias dapat mengendarai mobil BB-1 bukan lagi BB-1 VA sayapun akan mendukung penuh apalagi kami sama-sama kader Partai Demokrat.

Namanya Provinsi Tapanuli dan Nias tidak merasa bagian dari masyarakat Tapanuli, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Memang masyarakat Nias bukan dari bagian dari suku Tapanuli, yah sama saja selama ini Nias bagian dari Sumatera Utara dan tetap suku Nias.

Maukah orang Tapanuli memperjuangkan Nias menjadi Provinsi kelak?

Jawaban: Bukan faktor mau atau tidak mau. Memang itu adalah hak rakyat Nias nantinya dan mengapa tidak bisa kita ambil. Kita bukan minta merdeka, kita meminta “Kami mau jadi bagian dari Negara Kesatuan RI. Kalau Sumut bagian dari NKRI, Tapanuli bagian dari NKRI tentu Nias akan menjadi bagian dari NKRI bukan lagi bagian dari Provinsi Tapanuli atau bagian dari Propinsi Sumatera Utara.

Kapankah Tapanuli akan disahkan DPR RI?

Jawaban: Tergantung rakyat Tapanuli, kalau mau cepat tentu cepat terwujud atau kalau mau lambat juga pasti lambat hasilnya. Kalau penyampaian kebulatan tekad di hadapan anggota Komisi II DPR RI tanggal 12 Januari di Tarutung adalah campur tangan Tuhan, karena itu saya yakin Tapanuli akan disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pada saat kedatangan Komisi II DPR RI di Nias ada demo menolak bergabung apa komentar Bapak?

Jawaban : Dalam alam demokrasi apalagi era reformasi biarkan saja teman-teman menyampaikan aspirasinya, Pro-kontra biasa dan bukan untuk dipertajam, hanya saja jika Provinsi Tapanuli sudah menjadi inisiatif DPR RI, mau tak mau Nias bergabung, dan semua pihak harus legowo. Masalah kepentingan negara adalah urusan pemerintah pusat yaitu DPR RI dan Presiden karena mereka pembuat UU. Bukan urusan pengunjuk rasa.

Mengakhiri pembicaraan kita ini pak, apa pesan-pesan bapak kepada masyarakat Nias?

Jawaban: Agar tidak terlambat kereta “Segeralah menyatakan bergabung”. Ya’ahowu! (f)

Facebook Comments