Aliansi Nias Tolak Gabung dengan Protap

Saturday, January 13, 2007
By nias

*Warga Dairi Siap Perang Jika Dipaksakan

Gunungsitoli, (Analisa)

Elemen masyarakat Nias yang tergabung dalam Aliansi Nias Baru melakukan demonstrasi damai ke gedung DPRD Nias, Jumat (12/1). Mereka menyampaikan pernyataan sikap menolak bergabung dengan Propinsi Tapanuli (Protap).

Pengunjuk rasa juga mendesak DPRD Nias dalam mengambil keputusan politisnya melalui sidang paripurna yang berlangsung pada hari itu menetapkan Kabupaten Nias tolak bergabung dengan Protap.

Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Nias Baru terdiri dari berbagai elemen masyarakat Nias diantaranya LSM Nias Corruption Watch (NCW), LSM Bina Peduli Pembangunan Nias (BPPN), LSM Lembaga Penegak Keadilan dan Reformasi (LP-Kran), LSM Gerakan Pembaharuan Pembangunan Nias (GPPN) dan masyarakat dari seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias.

Dalam orasinya, para demonstran meminta DPRD Nias dan Bupati Nias agar menampung dan mempertimbangkan aspirasi murni masyarakat untuk menolak bergabung dengan Protap.

Karena, bergabung dengan Protap sama artinya Nias ingin menderita, menambah penderitaan masyarakat Nias dan berbagai slogan lainnya yang tertulis dalam spanduk.

Para demonstran, diterima Ketua DPRD Nias M. Ingati Nazara, A.Md, Wakil Ketua DPRD Nias Arisman Harefa bersama anggota, dan Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa bersama unsur Muspida di ruangan sidang DPRD Nias, karena pada jam tersebut bertepatan sedang dilaksanakan sidang paripurna antara eksekutif dan legislatif, dengan mengutus wakilnya yang menyampaikan pernyataan sikap dan aspirasi lainnya.

HARGAI
Dalam pertemuan tersebut, Yuliman Zalukhu mewakili para demonstran membacakan pernyataan sikap antara lain, menghargai dan mendukung proses pembentukan Protap. Menolak Kabupaten Nias bergabung di Protap dan untuk sementara tetap menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara.

Meminta kepada DPRD Nias dan Bupati Nias untuk tidak membenturkan keputusannya terkait rencana pemekaran Protap dengan aspirasi murni masyarakat Nias yang menyatakan menolak bergabung dengan Protap.

Menyikapi penryataan sikap para demonstran ini, Ketua DPRD Nias M. Ingati Nazara mengatakan, hal ini akan menjadi pertimbangan kepada segenap anggota DPRD Nias dalam mengambil sikap dan putusan politik bergabung tidaknya dengan Protap.

Sementara itu, dua anggota DPRD Henoki Waruwu dan Damili R. Gea baik secara pribadi maupun partai dengan tegas menyatakan menolak Nias bergabung dengan Protap.

Mendukung pemekaran daerah di wilayah negara RI dan Provinsi Sumatera Utara, yang langsung mendapat sambutan dari perwakilan Aliansi Nias Baru.

Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa pada kesempatan itu mengemukakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias memberikan dukungan sepenuhnya apa yang diputuskan DPRD Nias melalui rapat paripurna dalam penetapan keputusan tentang pernyataan sikap terhadap pembentukan Protap.

Wakil Bupati juga menyambut baik aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi yang tergabung dalam Aliansi Nias Baru, yang secara tegas melalui pernyataan sikapnya menolak Kabupaten Nias bergabung dengan Protap.

SIAP PERANG
Sementara pada hari yang sama sekira lima ratusan warga Kabupaten Dairi dari berbagai etnis dan organisasi kemasyarakatan mendatangi gedung wakil rakyat di Sidikalang. Mereka menyampaikan kebulatan tekad menolak penggabungan Kabupaten Dairi ke Provinsi Tapanuli (Protap).

Pada pertemuan diterima Ketua DPRD Leonard Samosir didampingi Wakil Ketua Benpa Hisar Nababan dan beberapa anggota lainnya. Para juru bicara mengancam akan perang hingga titik darah penghabisan bila memaksakan tanah leluhur mereka dimasukkan ke Protap.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia Agus Ujung SH mengatakan, berdasarkan kajian ilmiah termasuk oleh akademisi Universitas Sumatera Utara dan Unimed, dari semua sisi yakni ekonomi, sosial, budaya, tak ada alasan menyetujui penggabungan dimaksud.

Justru penyertaan Dairi ke Protap hanya akan memisahkan penduduk Dairi. Selain itu, pola pemaksaan berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal.

Padahal selama ini kerukunan umat beragama dan berkeluarga sungguh terjalin baik. Antar etnis sudah merasa satu keluarga sebab di sana sudah berlangsung assimilasi.

Bersamaan itu, didesak agar dewan tidak gegabah mengambil keputusan yang merugikan masyarakat.

DIPERTIMBANGKAN
Nusin Lingga dari unsur Sulang Silima Silima Suak mengatakan, beberapa peristiwa sebelumnya yang membuat terjadinya bentrok hendaknya turut dipertimbangkan dewan.

Pertengkaran bukanlah tradisi Pakpak namun bila ada aksi, mereka selaku pemegang hak ulayat pasti memberi reaksi. Mereka sangat kecewa atas ulah oknum tertentu yang mengedepankan kekuatan dan mengesampingkan hukum yang mengusik ketenteraman selama ini.

Senada uraian di atas, Raja Usman Efendi Capah Ketua Lembaga Kebudayaan Pakpak berharap agar pepatah “si jalo soluk do naro” hendaknya diterjemahkan secara baik oleh seluruh elemen masyarakat. “Di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung,” pintanya.

M Sinuraya, Apollo Manik dan Mukmin Lingga asal Kecamatan Tigalingga, Tanah Pinem dan Gunung Sitember kembali menekankan dengan alasan apapun ketiga kecamatan itu tidak bisa disatukan ke Protap.

Leonard Samosir merespon singkat berbagai argumentasi itu. “Dewan tidak akan mengeluarkan keputusan yang merugikan satu pihak. Hak pemangku adat akan tetap dihargai. Legislatif tidak pernah membuat statemen yang membingungkan,” katanya. (yh/kap/esp/ ssr)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita