LSM Desak Presiden Ganti Kuntoro

Thursday, January 11, 2007
By nias

Banda Aceh, Kompas – Di tengah kesulitan menghadapi hambatan dari pemerintah pusat, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terus saja digugat. Empat lembaga swadaya masyarakat, yaitu Gerakan Antikorupsi Aceh (Gerak), Forum LSM Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (Mata), dan Greenomics Indonesia, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengganti Kuntoro Mangkusubroto sebagai Kepala Pelaksana BRR Aceh-Nias karena dinilai gagal melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Koordinator Gerak Akhiruddin Mahjuddin, Selasa (9/1) kemarin, mengatakan, “Jika Kuntoro dipertahankan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh hingga tahun 2009 terancam tidak memenuhi target, dari segi kualitas maupun kuantitas.”

Keinginan menuntut mundurnya Kuntoro, kata Akhiruddin, dibuat berdasarkan evaluasi dua tahun kinerja BRR pascatsunami. “Jadi bukan rekaan atau ada kepentingan lain,” ujar Wiratmadinata, Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh.

Mata menyoroti lemahnya transparansi BRR di bawah kepemimpinan Kuntoro. Prinsip transparansi dan akuntabilitas hanya dilakukan berdasar kepentingan BRR, bukan kepentingan publik. “Dia tak kredibel lagi di mata kami,” ujar Alfian, Koordinator Badan Pekerja Mata.

Kuntoro juga dinilai gagal menangani hambatan-hambatan internal BRR sendiri, termasuk menangani permasalahan pada tingkat kebijakan. Namun, keempat LSM itu juga mengakui proses rekonstruksi Aceh sering terhambat hanya karena tidak adanya dukungan kebijakan atau dasar hukum dari Jakarta.

Namun, mereka berkeras, “Tidak ada pilihan lain. Kuntoro harus diganti. Studi Greenomics menunjukkan Kuntoro tak mampu menangani hambatan implementasi dan kebijakan,” ungkap Vanda Mutia Dewi, Koordinator Nasional Greenomics Indonesia.

Justru baik di mata dunia
Kuntoro sendiri belum memberi tanggapan. Namun, Sekretaris Badan Pelaksana BRR T Kamaruzzaman membantah evaluasi itu. “Kami harap semua pihak menilai obyektif dan berimbang. Sejauh ini, dunia internasional justru menilai BRR telah melakukan tugas dengan baik dan sesuai target,” ujar Kamaruzzaman yang didampingi Juru Bicara BRR T Mirza Keumala.

Menurut Mirza, Kuntoro tengah cuti sehingga tidak bisa memberi tanggapan. BRR sendiri belum menerima surat dari empat LSM itu. “Kalau mereka ada masalah, jangan persoalkan Pak Kuntoro secara personal. Ini kan kinerja lembaga,” kata dia.

Kamaruzzaman mengakui ada beberapa proses rekonstruksi yang lamban, yaitu banyaknya korban tsunami yang belum mendapat rumah dan tersendatnya pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh.

“Pengungsi yang belum mendapat rumah kebanyakan adalah penyewa dan tak punya tanah. Pembangunan rumah untuk mereka terkendala regulasi tanah dari pemerintah pusat yang terlambat,” kata dia.

Soal terhambatnya pembangunan jalan, menurut Kamaruzzaman, justru terjadi karena lambannya pembebasan tanah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kamaruzzaman justru mempersoalkan mengapa keempat LSM itu tidak melihat persoalan secara lebih utuh dan hanya menyoroti pribadi Kuntoro. (AIK/MHD)

Sumber: Kompas, Rabu, 10 Januari 2007

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita