Nilai DPRD Tak Komitmen, Lagi, Ribuan Masyarakat Sibolga Lakukan Aksi Menolak Protap

Wednesday, January 10, 2007
By nias

Sibolga, (Analisa)

Mengetahui adanya rencana pembahasan ulang tentang pembentukan Provinsi Tapanuli oleh DPRD Sibolga, sedikitnya ribuan masyarakat yang tergabung dari berbagai elemen berunjukrasa di depan kantor DPRD Sibolga Jalan S. Parman Kota Sibolga, Senin (8/1).

Tujuan aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu, tak lain guna menolak dengan tegas rencana Provinsi Tapanuli (Protap).

Selain DPRD Sibolga telah mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang penolakan Kota Sibolga bergabung ke Provinsi Tapanuli, pengunjuk rasa juga menganggap tim pemrakarsa telah melakukan pembohongan publik dengan pernyataan yang menyatakan bahwa menolak Protap adalah menghianati rakyat.

Dalam orasi yang disampaikan pengunjuk rasa tersebut, ada delapan butir yang dinilai sebagai dasar penolakan Provinsi Tapanuli, Rafandy Malau mewakili ribuan pengunjuk rasa menyerukan beberapa dasar penolakan Protap, bahwa Kabupaten Tapsel, Madina dan Kota Padang Sidimpuan (Tabagsel) menolak bergabung dengan Protap.

Padahal wilayah tersebut termasuk dalam eks residen Tapanuli. Selain itu, tim pemrakarsa Protap tidak dikenal oleh masyarakat Sibolga dan Kab. Tapteng ini.

Dalam orasinya mereka juga mengatakan, tim pemrakarsa telah melakukan pembohongan publik dengan pernyataan, bahwa yang menolak Protap adalah menghianati keinginan rakyat eks residen Tapanuli.

Fakta nyata, kata Rafandy Malau, masyarakat Kabupaten Tapsel, Madina, Kota P. Sidimpuan, masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah menolak Protap tersebut.

”Keinginan Protap hanya kepentingan segelintir orang atau kelompok, yang berpotensi memecah belah kerukunan umat di Provinsi Sumatera Utara,”sebut mereka.

Masih menurut para aktivis daerah tersebut, Protap tidak memenuhi syarat kewilayahan karena berada di tengah Provinsi Induk.

Apabila Protap terbentuk, maka akan sangat tidak efesien dan efektif dalam membangun infrastruktur dan rencana tata ruang Provinsi induknya.

“Selain itu, pembentukan Protap membutuhkan biaya dan anggaran rutin yang besar, sehingga akan menimbulkan penambahan beban bagi masyarakat. Disamping itu, sosial budaya masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah terbagi dua antara Tabagsel dan Tapanuli bagian Utara,” ujar Rafandy.

Disebutkannya, secara ekonomi justru 80 persen masyarakat Sibolga dan Tapteng berhubungan dengan Tabagsel, di antaranya kelautan, transportasi, perbankan, pendidikan dan perdagangan.

Sedangkan masalah penetapan ibukota Provinsi juga berpotensi konflik akibat keinginan beberapa daerah yang menyatakan bergabung dengan Protap.

ABAIKAN HAK

Hal yang hampir senada juga dilontarkan oleh Koordinator LSM SAKSI Dedy Sutomo S.Ag yang megatakan, alasan dan ketentuan ditolaknya Protap berdasarkan dari keputusan DPRD Kota Sibolga dengan mencabut surat keputusan No 19 tahun 2002 tentang dukungan pembentukan Protap. Hal tersebut sudah sangat tepat sesuai tuntutan aspirasi masyarakat Kota Sibolga.

Pemekaran Provinsi, kata Dedi, hanya bertujuan pada pembangunan fisik yang terkadang dalam pelaksanaannya mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pembentukan provinsi baru akan dimanfaatkan oleh elite politik dan birokrasi yang akan duduk di jajaran eksekutif pemerintah dan legislatif semata.

Sedangkan kepentingan ekonomi publik sangat kecil kemungkinannya. Pemekaran provinsi akan berdampak pada sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Massa yang dikawal aparat keamanan itu, sebanyak 9 orang perwakilan elemen masyarakat langsung berdelegasi kepada wakil rakyat mereka, diantaranya Koordinator GEMAPETA Sibolga Kusnan Effendi S, Ketua PD Muhammadiyah Sibolga Nadzran SE, mantan Ketua PD Muhammadiyah H Kahnir Pasaribu, Sekretaris PC NU Sibolga Zulkifli, Ketua DPD PPP Kota Sibolga Kamil Gulo SAg, Ketua DPD PAN Sibolga Manahan Dalimunte, mewakili tokoh masyarakat Sibolga Abdul Wahid Manulang, mewakil Pengurus Remaja Mesjid Kota Sibolga dan beberapa orang lainnya.

Dihadapan 14 anggota DPRD Sibolga, ke 9 orang perwakilan tersebut berharap agar pembahasan Protap tak lagi menjadi agenda DPRD Sibolga. Karena mereka menilai, masih banyak yang sangat penting dibahas oleh DPRD Sibolga termasuk membahas kemisikinan masyarakat.

“Untuk itu, kepada anggota DPRD Sibolga agar tak lagi membahas agenda tentang Provinsi Tapanuli, karena masalah tersebut bukanlah hal yang penting bagi kami,” kata mereka kepada anggota dewan.

PENGARUHI

Pantauan Analisa saat itu, beberapa anggota DPRD Sibolga terkesan mempengaruhi beberapa orang perwakilan yang berdelegasi agar DPRD tetap membahas masalah Protap. Akibatnya, nyaris terjadi ketegangan antara perwakilan aksi dengan anggota DPRD Sibolga.

Bahkan karena kuatnya desakan dari para perwakilan agar DPRD Sibolga tak mengagendakan tentang pembentukan Protap, beberapa anggota DPRD Sibolga keluar ruangan itu, karena terus di desak para perwakilan agar tak membahas lagi tentang Propinsi Tapanuli.

Pertemuan yang berlangsung tegang tersebut, diakhiri dengan kesimpulan bahwa Komisi I DPRD Sibolga yang menerima perwakilan tersebut akan menyampaikan aspirasi dari elemen masyrakat kepada Ketua DPRD Sibolga.

Selanjutnya, anggota DPRD Sibolga Wajib Saruksuk yang mewakili Komisi I DPRD Sibolga menyampaikan hasil keputusan pertemuan antara DPRD Sibolga dengan para perwakilan kepada ribuan pengunjuk rasa yang tetap berada di luar gedung DPRD Sibolga yang terus melakukan aksinya.

Dalam kesempatan itu, beberapa anggota DPRD Sibolga di antaranya H Yusran Pasaribu, Erwin Simatupang, Arifin Azwar Tampubolon, Jansul Perdana Pasaribu Sag dan Hj Nur’arifah mengatakan kepada para peserta aksi bahwa mereka tetap komit untuk mempertahankan keputusan DPRD Sibolga No 15 tahun 2006 tentang penolakan Kota Sibolga untuk bergabung ke Provinsi Tapanuli. (yan)

Sumber: Analisa Online, 9 Januari 2007

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita