Pembentukan Provinsi Tapanuli yang diprakarsai Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kodya Sibolga, dan Toba Samosir, bertujuan mempercepat kemakmuran di wilayah Tapanuli secara adil dan merata. Meski harus ‘berpisah’ dari Sumatera Utara, Provinsi Tapanuli tidak akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan dengan provinsi induk tersebut serta provinsi-provinsi lainnya.

Republik Indonesia negaraku, Tapanuli Provinsiku, Indonesia Tanah Airku. Itulah motto para deklarator Provinsi Tapanuli saat pendeklarasiannya dihadiri anggota DPR dari Komisi II, Panda Nababan dan Tunggul Sirait dari Komisi VIII. Bahkan Panda ikut menjadi Panitia Khusus Pmbahasan Pembentukan Provinsi Tapanuli pada tahun 2000.

Menurut Panda, Provinsi Tapanuli merupakan utang sejarah yang sejak lama dinantikan masyarakatnya. “Ada bukti sejarah, bahwa Tapanuli adalah bagian khusus dari Provinsi Sumatera Utara,” kata Panda waktu itu.

Dia menunjuk pelat nomor kendaraan di Sumut ada dua macam, yaitu BK dan BB. Tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki dua macam pelat nomor kendaraan, kecuali Tapanuli. Pelat BK untuk wilayah Sumatera Timur dan sekitarnya, dan pelat BB untuk kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah Tapanuli. “Itu salah satu bukti sejarah yang tak bisa dipungkiri, dan harus ditindaklanjuti.”

Melihat semangat dan keinginan masyarakat Tapanuli yang menggebu-gebu, Panda pun berjanji akan memperjuangkannya di Badan Legislatif DPR. “Kita terus berjuang, dan optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil,” kata Panda.

Manosor Purba, Ketua Umum Panitia Kongres Rakyat Tapanuli mengatakan, era reformasi telah menumbuhkan semangat untuk bercita-cita dan berkreasi dalam berbangsa dan bernegara. Prakarsa Pembentukan Provinsi Tapanuli adalah salah satu dari cita-cita itu.

Tuntutan tersebut hal yang wajar dan positif, sesuai yang diamanatkan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. “Dengan berdirinya Provinsi Tapanuli, daerah yang dijuluki peta kemiskinan ini akan bangkit menuju kemakmuran, asal kita bersatu padu dalam kebersamaan,” ujar Manosor Purba.

Sementara itu, Torang Lumban Tobing yang kini menjadi Bupati Taput, mengatakan bahwa era otonomi memang memberi peluang untuk meraih kemajuan melalui pembentukan provinsi. Karena terbentuknya Provinsi Tapanuli memungkinkan timbulnya upaya yang lebih focus untuk menggali potensi yang ada.
Torang Lumban Tobing yang akrab dipanggil Toluto, menambahkan dalam perjuangan selalu ada rintangan dan tantangan, termasuk perbedaan persepsi. Apabila beda persepsi itu bisa diarahkan menjadi suatu kesatuan visi, perjuangan akan menuai hasil. Perjuangan enam tahun lalu telah menunjukkan hasil nyata. Draft pembentukan Provinsi Tapanuli sudah masuk Badan Legislatif DPR dan Menteri Dalam Negeri. Tinggal menunggu hasil akhir dari pemerintah pusat.

Semakin bergulirnya wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, figur-figur muda dan cerdas juga mulai tampak. “Itu pertanda menggembirakan.,” papar Ompu Joint Simanjuntak.

Ompu Joint Simanjuntak merupakan pemerhati masalah politik, pemerintahan, dan sosial masyarakat Tapanuli. Namun Simanjuntak mengingatkan, gegap gempita itu harus selalu disikapi dengan sikap fair dengan para deklarator Provinsi Tapanuli.

“Janganlah karena ramainya orang-orang bersuara saat ini, sehingga mereka yang dulunya ikut terlibat dalam gerakan ini, seperti dilupakan atau diabaikan.”

Ia lantas menyebut beberapa tokoh yang tidak boleh dilupakan dalam pembentukan Provinsi Tapanuli. Manosor Purba, tokoh Humbang dan Dorgis H. Hutagalung, dan masih banyak lagi lainnya telah memberi kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan perjuangan.

“Mereka yang aktif sekarang ini menggiring bola, jangan sampai anggap remeh atau lupa pada mereka yang dulunya ikut berjuang. Jangan ibarat pemain depan sepak bola, hanya berambisi mencetak gol sehingga lupa masih banyak pemain lainnya di lini sayap dan belakang yang harus diperhitungkan,” kata Simanjuntak mengambil perumpamaan permainan sepak bola. leo

*Sumber: Batak Pos, Jumat, 29 Desember 2006, halaman 7 kolom 2-6.


Tanggapan Pembaca

Dengan hormat,

Saya ingin mengoreksi kata-kata Panda Nababan dalam Batak Pos, edisi Jumat (29/12), halaman 7 kolom 2:

Menurut Panda, Provinsi Tapanuli merupakan utang sejarah yang sejak lama dinantikan masyarakatnya. “Ada bukti sejarah, bahwa Tapanuli adalah bagian khusus dari Provinsi Sumatera Utara,” kata Panda waktu itu. Dia merujuk pelat kendaraan di Sumut ada dua macam. Yaitu BK dan BB. Tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki dua macam pelat nomor kendaraan, kecuali Tapanuli. Pelat BK untuk wilayah Sumatera Timur dan sekitarnya, dan pelat BB untuk kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah Tapanuli.

Pernyataan Panda itu harus dikoreksi. Banyak provinsi yang memiliki sejumlah pelat nomor kendaraan. Seperti Jawa Barat ada 5: D (Priangan), E (Cirebon), F (Bogor), T (Karawang), dan Z (Priangan Timur). Jawa Tengah ada 6: H (Semarang), G (Pekalongan), K (Kudus), R (Banyumas), AD (Surakarta), dan AA (Magelang). Jawa Timur ada 7: L (Surabaya), W (Gresik), N (Malang), P (Besuki), AG (Kediri), AE (Madiun), dan S (Bojonegoro). Nusa Tenggara Timur ada 3: DH (Timur dan pulau-pulaunya), ED (Sumba), dan EB (Flores). Nusa Tenggara Barat ada 2: DR (Lombok), dan EA (Sumbawa). Sulawesi Utara ada 2: DL (Sangihe-Talaud), dan DM (Sulawesi Utara).

Selain itu, sering kita baca di Batak Pos bahwa Tapanuli adalah satu-satunya keresidenan yang belum dimekarkan menjadi provinsi. Ini juga tidak benar.

Banyak bekas keresidenan yang tidak dimekarkan menjadi provinsi. Contohnya: Bogor, Cirebon, Priangan, Banyumas, Kedu, Kediri, Surabaya, Madura, Bojonegoro, dan Palembang.

Sangat disayangkan intelektual Tapanuli sering memberikan pernyataan yang tidak benar. Apakah itu karena tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau sengaja berbohong hanya untuk membenarkan wacana Provinsi Tapanuli? Hanya yang bersangkutan yang tahu.

Hj. Aisyah Siregar
Jl Rajungan I, Pulogadung, Jakarta Timur

Sumber: Batak Pos, Kamis, 4 Januari 2007, halaman 7 kolom 7.

Facebook Comments