MEDAN (Berita):Tim Reses VII DPRD Sumut Dapem (daerah pemilihan) Kabupaten Nias dan Nisel (Nias Selatan) mendesak Gubsu Drs Rudolf Pardede segera mencopot kepala UPR-PJJ Propsu di Nias dari jabatannya, karena selama bertahun-tahun bekerja di Nias kinerjanya sangat ‘amburadul’, bahkan setiap ada proses tender proyek tetap terjadi keributan dan bermasalah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Reses VII DPRD Sumut Drs Amaano Fau, MSi, Aliozisokhi Fau, SPd (Ketua), Sobambowo Bu’ulolo (Wakil Ketua), Analiman Zalukhu, SSos dan Zaman Gomo Mendrofa (anggota) dalam laporannya pada paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan H Ali Jabbar Napitupuludidampingi Wakil Ketua Japorman Saragih, dihadiri Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse, Senin (18/12) di DPRD Sumut.

“Sekali lagi kami memohon agar Gubsu segera mengganti Kepala UPR-PJJ Propsu di Nias. Penggantinya sebaiknya pegawai yang enerjik dan mau peduli dengan pembangunan jalan dan jembatan propinsi di Kabupaten Nias dan Nisel yang sat uni banyak yang kupak-kapik,” ujar Amaano Fau.

Amaano juga menggambarkan secara umum kondisi Jalan dan Jembatan Propinsi di Nias yang sangat tidak layak, tidak terurus dan tidak ada perhatian pememrintah Propinsi dan hingga kini pegawai UPR-PJJ di Kabupaten Nias banyk yang tidake memiliki etos kerja, sehingga dikuatirkan pengerjan proyek Jalan dan Jembatan Propinsi tidak efektif dan kualitasnya diragukan.

“Dari situasi jalan yang ada, jalan kabupaten hingga kini belum ada jalan hotmix, jalan aspal 424,47 Km, jalan batu 266,45 Km dan jalan tanah sejauh 1279,3 Km. Sedangkan konstruksi jalan propinsi, hot mix sepanjang 65,96 Km, jalan batu 21,32 Km dan jalan tanah 67,22 Km yang hampir seluruhnya memerlukan perbaikan,” ujar Amaano.

Namun yang paling parah dan amburadul, tegasnya, Jalan Propinsi dari Nias Gunung Sitoli menuju Teluk Dalam (ibukota Kabupaten Nisel) melalui Nias Tengah (Kecamatan Lolowou) sudah sangat hancur total, bukan hanya sejak gmpa bumi, sebelumnya juga udah sangat kacau, tapi hingga kini belum ada perhatian Dinas Jalan dan Jembatan Propsu.

“Begitu juga ruas Jalan Lahewa Kecamatan Afulu hingga sekarang belum bisa dilalui kendaraan roda empat, sehingga sudah saatnya Pempropsu segera menempatkan Kepala UPR-PJJ Popsu di Nias seorang pejabat yang memiliki kredibilitas, agar proyek jalan bisa lebih berkualitas, bukan seperti selama ini sangat hancur-hancuran,” katanya.

Ditutup-tutupi

Di bagian lain laporannya, Tim Reses VII juga menemukan proyek Distarukimsu (Dinas Tarukim Sumut) yang dananya bersumber dri APBN yng diam-diam dilksanakan tanpa melalui proses tender terbuka, sehingga terkesan proyek yang nilainya mencapi miliaran rupiah itu ditutup-tutupi.

“Masyarakat Nias Selatan terutama masyarakat jasa konstruksi sangat heran, karena proyek miliaran rupiah itu tidak mereka ketahui. Karena itu, kami mengharapkan kepada Gubsu agar

mempertimbangkan kembali jabatan Kadis Tarukimsu dan kepada Kajatisu diharapkan segera memeriksa oknum-oknum pelaksana proyek dimaksud, karena diduga terjadi KKN,” katanya.

Selain itu, jelas Amano, Tim Reses VII juga menemukan adanya 6 paket proyek Distarukimsu yang bersumber dari APBD Sumut senilai Rp9 miliar yang diperuntukkan bangun proyek pengadaan air minum, hingga kini tidk bisa difungsikan sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi dan penerima proyek.

“Diminta kepada Pempropsu agar kasus ini segera ditindaklanjuti agar uang negara yang begitu besar tidak terbuang percuma,” tegas Amaano Fau seraya menambahkan kiranya aparat terkait juga segera menjemput bola melakukan pengusutan hingga tuntas.(irm)

*Sumber: Berita Sore, 19 Desember 2006

Facebook Comments