Bupati Nias Minta Tuntaskan Tuduhan Korupsi

Tuesday, December 19, 2006
By nias

Medan (WASPADA Online)

Bupati Nias, Binahati B Baeha meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntaskan kasus yang dituduhkan kepadanya. Jika benar ada, segera limpahkan ke pengadilan, tapi jika tidak segera dihentikan agar tidak mengambang.

Hal itu dikemukakan tim kuasa hukumnya di Medan, Se-hati Halawa, Jumat (15/12), kepada wartawan. Menurutnya, berkaitan tuduhan yang di-arahkan kepada Binahati, jika ada fakta maupun bukti, jangan diambangkan karena masalah-nya sudah cukup lama.

“Namun, menurut Bupati, jika memang tidak ada dan tidak layak dilimpahkan ke Penga-dilan, maka segera dilakukan penghentian agar dirinya tidak tertekan, serta memperoleh ke-pastian,” ujar Sehati.

Dia juga mengemukakan, karena tidak adanya kepastian dituntaskan, maka hal tersebut menjadi pembunuhan karakter. ”Jangan karena ada tekanan dari pihak tertentu, maka kondisinya seolah-olah sengaja diambangkan.”

Sementara, adanya pemberitaan maupun informasi yang menjadi opini publik bahwa DPRD Nias telah mengadakan Rapat Paripurna dengan keputusan memberhentikan Bupati Nias, Binahati B. Baeha dari jabatannya, adalah kebohongan. Karena, sampai saat ini DPRD Nias tidak ada mengadakan Rapat Paripurna.

”Setahu kami yang menga-dakan persidangan adalah DPRD Nias Selatan yang kini se-dang menyelenggarakan Hak Angket, bukan DPRD Nias. Se-mentara, ada pihak tertentu yang menyebarkan opini itu seolah-olah DPRD Nias yang Paripurna lalu memberhenti-kan Bupati,” jelasnya.

Menyinggung tentang isu dukung-mendukung mengenai pembentukan provinsi baru, kata Sehati, kami sampai saat ini tidak mengetahui itu, dan hingga sekarang pun belum ada mandat apapun dari rakyat serta DPRD Nias. Makanya, perlu dipahami, apakah Nias Selatan atau Nias.

Binahati B. Baeha selaku Bupati Nias, lanjutnya, sangat berharap jangan sampai timbul pro dan kontra, sementara Nias sendiri masih dalam taraf rehabilitasi akibat gempa bumi dan Tsunami.

Menjawab pertanyaan mengenai tuduhan korupsi Proyek Sumber Daya Alam (PSDA) Rp2,3 miliar lebih, kuasa hukum Bupati Nias ini menjelaskan, hal itu terkait dengan beberapa instansi yang berhubungan dengan kebijakan Otonomi Daerah. Perihal tersebut telah dipertanggungjawabkan kepada DPRD Nias, telah diaudit serta sudah disalurkan.

“Dengan kondisi sekarang yang dialami Binahati, disinyalir ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkannya dari kedudukan sebagai Bupati, bahkan orangnya pun sudah diketahui, cuma kami tidak bersedia mem-beberkannya,” tegas Sehati.

Sedangkan langkah-langkah yang dipersiapkan tim kuasa hukum bupati, adalah langkah hukum, guna meminta perlindungan hukum, dan kini sedang dipelajari mana yang menjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan mana yang menjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Dia juga menambahkan, perihal kejelasan dan ketegasan kejaksaan dalam kasus Bupati Nias, sudah pernah dimintakan, akan tetapi sampai sekarang belum memperoleh jawaban, justru itu segera dipertanyakana kepada Kejaksaan Agung.(m34)(sn)

*Sumber: Waspada Online, 17 Desember 2006.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2006
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031