Batak Pos, 14 Desember 2006

SAMPAI kini belum jelas betul, berapa persenkah masyarakat yang menginginkan Provinsi Tapanuli? Belum ada yang tahu. Sebab yang ada masih berupa klaim-klaim. Klaim bahwa kabupaten ini dan itu mau bergabung, tetapi belum pernah ada pertanyaan langsung kepada masyarakat Tapanuli secara keseluruhan. “Untuk itu harus diadakan jajak pendapat guna mengetahui kehendak masyarakat. Tanpa jajak pendapat, sekali lagi semua hnya klaim,” kata warga Pulogadung Permai, Jakarta asal Dairi, Jansen Sinamo.
Jajak pendapat, menurut dia, merupakan kunci perlu tidaknya ada pemekaran. Masyarakat berhak menen-tukan nasib sendiri, bukan ditentukan oleh panitia yang hanya terdiri dari segelintir orang. Sebab pernah ada kejadian, tanpa permisi, panitia main pasang spanduk di daerah Dairi. Kaum muda marah dan sempat terjadi perkelahian. Jadi ungguh-ungguh (sopan santun) juga perlu dalam sosialisasi.

Jajak pendapat merupakan sarana memperoleh jawaban politis. Jadi memang masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan oleh panitia. Mereka harus mengkaji apa benar masyarakat sekarang merasa tidak dilayani oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Apakah benar Tapanuli dan Medan terlalu jauh? Padahal panitia juga banyak yang berasal dari Jakarta!

Sekarang jarak tidak menjadi halangan karena alat komunikasi sudah sangat maju. “Maka tidak benar kalau alasan pembentukan antara lain untuk memperpendek jarak,” katanya. Jansen menambahkan, ini tidak jauh dari kepentingan orang-orang tertentu untuk meraih kekuasaan.

Ketika ditanya, apakah dia tidak setuju karena tidak dilibatkan? Jansen menjawab bahwa awalnya pada tahun 2000 dirinya terlibat. Namun setelah ide pembentukan provinsi disosialisasikan ke masyarakat Dairi, ternyata mereka tidak setuju, saya keluar dari kepanitiaan,” katanya. Kemudian pada tahun 2003-2004 ide tersebut dihidupkan lagi oleh orang-orang yang sekarang menjadi panitia. wid.

Facebook Comments