* Demo Di DPRDSU

Medan, WASPADA Online

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Mahasiswa Pakpak berunjuk rasa ke DPRDSU, Kamis (14/12), menolak Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat bergabung dengan Provinsi Tapanuli (Protap) yang saat ini pembentukannya tengah diwacanakan dan terjadi kontra. Dalam aksinya, pengunjuk rasa dikoordinatori Sanif Hamzah Kaloko, Lulu P Cibro, dan Sutrisno Bancin, menilai jika kedua kabupaten di atas dipaksakan untuk bergabung ke dalam wilayah Protap dan memisahkan dari Provinsi Sumatera Utara, akan mendatangkan polemik dan penderitaan bagi masyarakat di kedua kabupaten tersebut.
“Jika Pakpak Bharat dan Dairi dipaksakan bergabung akan mendatangkan polemik bagi masyarakat di sana jika ditinjau dari berbagai aspek. Seperti ekonomi, infrastruktur, historis dan aspek lainnya,” kata Kaloko. Dari aspek ekonomi, sebut dia, potensi ekonomi kedua daerah itu tersedot untuk pembangunan Provinsi Tapanuli. Dengan demikian, untuk pembangunan kedua kabupaten akan berjalan sekitar 15-20 tahun akan datang.

“Begitu juga dari aspek infrastruktur. Tidak tersedianya infrastruktur memadai di provinsi akan dibentuk menjadi kendala mengingat sarana jalan kurang memadai dan sangat jauh antara Sidikalang ke Siborong-borong dan Salak ke Siborong-borong,” ujar Kaloko.

Dari aspek historis juga begitu. Menurut Kaloko, sejarah telah mengukir kisah pahit atas pembantaian besar-besaran terhadap suku Pakpak pada 1958 di Dusun Gupa Pandeangan Kecamatan Silima Pungga-pungga sebagai usaha pembersihan etnis Pakpak dari bumi Indonesia oleh etnis lain berkuasa atas suku Pakpak.

“Bergabungnya Dairi dan Pakpak Bharat ke Provinsi Tapanuli berarti menoreh luka lama sudah dikubur pelaku sejarah saat itu,” sebut pengunjuk rasa.

Menurut pengunjuk rasa, penggabungan Dairi dan Pakpak Bharat ke Provinsi Tapanuli yang berhak memutuskannya adalah rakyat di kedua daerah itu selaku pemegang hak ulayat/wilayah.

“Dari hasil pertemuan mewakili marga pemegang hak ulayat di kedua kabupaten tersebut pada 3 Oktober 2006 di kantor DPP IKPPI Jalan SM Raja Sidikalang menyepakati menolak Dairi dan Pakpak Bharat bergabung ke Provinsi Tapanuli,” tegas Kaloko.

Unjuk rasa mahasiswa tersebut diterima anggota Komisi A DPRDSU Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Ketua Komisi E DPRDSU Timbas Tarigan. Menurut dewan, soal pembentukan Provinsi Tapanuli memiliki 43 item harus dicermati. Di antaranya usulan provinsi baru harus mendapat dukungan dari masyarakat.

“Untuk itu, DPRDSU dalam hal ini Komisi A sebagai panitia khusus untuk itu, tengah mengkaji secara independen item-item tersebut apakah Provinsi Tapanuli layak untuk dimekarkan sebagai provinsi baru atau tidak.”

Jika akhirnya item-item tersebut lebih cenderung Protap tak layak dibentuk, diminta semua pihak khususnya bagi ingin pembentukan harus berlapang dada, ujar Ikhyar yang mendapat aplaus pengunjuk rasa. (m47) (sn)

*Sumber: Waspada Online (http://www.waspada.co.id)

Facebook Comments