Jakarta (NiasIsland.com)

Sikap tersebut mengemuka saat dilaksanakan dengar pendapat antara “Komite Pemrakarsa Propinsi Tapanuli di Jakarta” dengan berbagai organisasi Masyarakat Nias (Ono Niha) yang ada di Jakarta. Alasan yang dikemukakan antara lain: nama propinsi yang tidak universal, ibukota propinsi yang cenderung diarahkan ke Siborong-Borong, keinginan Nias untuk membentuk propinsi sendiri (Propinsi Nias), dan tidak adanya nilai lebih bagi Nias bila bergabung dengan Propinsi Tapanuli, malah “kerepotan” yang didapatkan kelak.

Dengar Pendapat Diprakarsai oleh Komite Pemrakarsa Propinsi Tapanuli di Jakarta
Pertemuan yang diadakan Hari Jumat malam (8/12) di salah satu tempat di kawasan Jl. Saharjo ini diprakarsai oleh Ketua Komite Pemrakarsa Propinsi Tapanuli di Jakarta “Sabar Martin Sirait” dengan didampingi oleh Lumban Gaol (Penasehat Komite) dan bebeberapa anggotanya.

Pada sambutannya, Sabar Martin Sirait menjelaskan panjang lebar latar belakang dan usaha-usaha yang terus dilakukan untuk menggolkan Propinsi Tapanuli. Untuk itu dia mengajak Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan) untuk bergabung sehingga usaha-usaha ini bisa cepat terealisasi.

Sirait juga mengemukan bahwa Komite Pemrakarsa Propinsi Tapanuli jauh lebih bergembira bila Nias menjadi satu propinsi kelak, Karena hal ini sesuai dengan yang diwacana oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli dan Nias sekitar tahun 2000/2001. Wacana saat itu adalah keinginan menjadikan Tapanuli sebuah propinsi dan Nias juga satu propinsi. Namun untuk mencapai hal itu maka kita bersama-sama dulu membentuk Propinsi Tapanuli dan kemudian baru kita bersama-sama membentuk Propinsi Nias.

Dengar Pendapat Dipandu oleh HIMNI
Dengar pendapat yang dipandu dengan baik oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, Ir. Ichtiar Nduru, memberi kesempatan kepada beberapa wakil ormas Nias untuk menyampaikan pendapatnya. Beberapa hal yang mengemuka dan sempat dicatat NiasIsland.Com adalah sebagai berikut.

Törö Mendröfa, Ketua IKMNT (Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Tangerang), dengan nada keras menyampaikan kekecewaan kepada Panitia Pemrakarsa Pendirian Provinsi Tapanuli dan juga kepada Harian Sinar Indonesia Baru yang dengan terang-terangan melakukan intervensi dan pemaksaaan kehendak supaya Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan) bergabung dengan Propinsi Tapanuli. Khusus terhadap kasus Bupati Nias, Binahati Baeha, Törö juga menyampaikan supaya kasus tersebut jangan dijadikan sebagai alat penekan agar Kabupaten Nias terpaksa bergabung dengan Propinsi Tapanuli.

Markus Sinufa Zebua, SH sebagai Ketua Umat Katolik Nias Jakarta, dan juga mantan Ketua Keluarga Masyarakat Ono Niha Jakarta, meminta supaya jangan memaksa Nias bergabung dengan Propinsi Tapanuli. Biarlah Tapanuli menjadi propinsi sendiri dan biarlah Nias kelak menjadi sebuah propinsi juga.

Lebih lanjut Zebua mengemukakan, bahwa ada keraguan kami terhadap niat tulus panitia pemrakasa kepada Nias. Mulai dari nama propinsi dan calon ibukota propinsi. Kalau memang tulus, pertama-tama silakan merubah nama propinsi menjadi “Propinsi Tapanuli Nias” dan nama kepanitiaan menjadi “Panitia Pemrakarsa Pendirian Provinsi Tapanuli Nias”.

Nada yang sama ditegaskan kembali oleh Agus Gea (Ama Tara). Kami pasti mendukung Propinsi Tapanuli, tapi soal bergabungnya Nias adalah persolan lain. Ama Gefo Waruwu, Ketua Umum PKLN (Persatuan Keluarga Lahewa Nias), juga mengharapkan supaya perjuangan harus didasari atas kejujuran untuk kemajuan bersama. Hendaknya “jangan ada dusta di antara kita”, ungkapnya pula.

Sedangkan Drs. Arisman Zagötö kembali mengusulkan supaya Ibukota Propinsi dipastikan dulu di Sibolga, baru ajak Nias bergabung dengan Propinsi Tapanuli.

Pada penghujung acara dengar pendapat (Jam 23.30 WIB), Ketua Umum HIMNI, Drs. Sökhi’atulö Laoli, merangkum pendapat beberapa komunitas Nias yang telah dikemukakan. Laoli menjelaskan, bahwa dari uraian rekan-rekan tadi terungkap bahwa Nias akan mendukung Propinsi Tapanuli, namun apakah Nias bergabung atu tidak, itu hal yang terpisah. Bila Nias tidak bergabung ke Propinsi Tapanuli, toh tidak akan mempengaruhi usaha masyarakat Tapanuli dalam pembentukan Propinsi Tapanuli kelak, karena jumlah kabupaten yang telah bergabung telah melebihi jumlah syarat minimal, yaitu 5 kabupaten. Tegas Ama Yorin Laoli.

*Sumber: NiasIsland.com, 11 Desember 2006

Facebook Comments