Medan, SIB
Dua kelompok mahasiswa mengatasnamakan GM Barani (Gerakan Mahasiswa Barisan Rakyat Nias) dan Fordepen (Forum independent peduli Nias) berunjukrasa ke DPRD Sumut, Selasa (14/11) menuntut BRR Nias dibubarkan beserta perangkatnya, karena kinerjanya dinilai sangat bobrok dan tidak mampu bekerja mengelola dana yang sudah tersedia untuk kesejahteraan rakyat, bahkan ekspolitatif dana ‘duka’ dalam penanganan Nias pasca tsunami dan gempa.
Barani menyebutkan BRR telah gagal di Nias. Hal itu dapat dilihat dari penyerapan dana APBN yang diberikan dari pusat untuk Nias dan Nisel pada tahun 2005 sebesar Rp410 miliar yang terealisasi/diserap hanya 46 persen (Rp188,6 miliar), APBN tahun 2006 sebesar Rp1,1 triliun yang terealisasi/diserap sekitar 36 persen (Rp360 miliar). Dari perhitungan angka dan persentase itu, dipastikan bahwasanya BRR gagal dan bobrok.
Selain itu, BRR telah mengabaikan sektor pendidikan di Nias dengan hanya meletakkan prioritas utama pada sektor fisik, janji-janji membangun perpustakaan untuk masyarakat tidak terealisasi hingga saat ini.

Diungkapkannya, SAK (Satuan Anti Korupsi) yang dibentuk BRR, ternyata ‘mandul’ dan terkesan menjadi tameng yang anti rakyat. Apalagi terjadinya perampasan tanah di Lahusa tanpa ganti rugi, untuk pengadaan loosd pekan yang dibangun oleh BRR.

Karena itu, sudah saatnya kehadiran lembaga seperti BRR di Nias ditinjau ulang keberadaannya. Sebab lebih besar kebobrokannya akan meninggalkan bom waktu di tengah-tengah masyarakat Nias.

Diungkapkan pengunjukrasa, Nias yang porak poranda dilanda gempa dan tsunami beberapa tahun lalu, tidak akan menjadi lebih baik dengan keberadaan BRR di Nias, karena semua proyek fisik dibangun asal-asalan dan rawan kerusakan.

Parahnya lagi, kata mereka, semua itu akan menyisakan ‘bencana sosial’ seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, konflik antar masyarakat karena ketidakadilan dalam pembangunan rumah, bencana rupiah karena kemewahan yang ditampilkan.

Sementara Fordepen minta DPRD Sumut memanggil Kapoldasu menjelaskan tindaklanjut kasus-kasus KKN di BRR dan menangkap para rekanan/kontraktor yang bermasalah/penyeleweng proyek diajukan ke meja hijau dan diblakclist, serta audit keuangan BRR perwakilan Nias dan seret ke pengadilan jika terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Menyikapi aspirasi itu, anggota dewan asal dapem Nias dan Nisel Analisman Zalukhu SSos, Aliozisokhi Fau SPd dan Drs Amaano Fau MSi menyatakan mendukung sikap mahasiswa terhadap BRR, karena persoalan yang terjadi di BRR sudah sangat mengganggu dan merugikan negara.

“Dewan asal Nias tetap komit agar dugaan korupsi maupun penyimpangan terhadap dana sosial pasca bencana Tsunami Nias dibongkar dan diusut tuntas. Jika ada DPRD yang bekerjasama dengan BRR tunjukkan, kita akan seret ke pengadilan,” tandas Analisman.

Demikian halnya Aliozisokhi dan Amaano Fau menyebutkan, pihaknya sejak Mei 2006 sudah ke BRR NAD dan ke Poldasu agar menangkap satker (satuan kerja), karena merugikan negara. “Kita menghargai BRR telah memecat 9 satker dan diminta diusut tuntas, karena ada dugaan tindak pidana dan kita akan croscek kebenaran tentang oknum Pemkab Nias/Nisel yang membungkam pihak-pihak yang akan membongkar kebobrokannya melakukan permainan proyek proposal dan sebagainya di BRR Nias,” tegas Alio dan Analisman.

DATANGI KEJATISU
Selanjutnya massa datangi Kejaksaan Tinggi Sumut, Selasa (14/11). Mereka menuntut pembubaran BRR Nias serta perangkatnya karena dinilai tidak mampu dan lamban bahkan exploitatif dana “duka” dalam penanganan Nias pasca tsunami/gempa.

Selain pembubaran BRR di Nias, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain diantaranya audit dana dan kinerja BRR termasuk oknum staf, tolak pengutipan liar dibidang pembangunan perumahan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa, usut perampasan tanah di Lahusa Nisel, tindak lanjuti proses hukum terhadap staf/Ka Satker yang telah dipecat.

Kasi Prodsarin Kejatisu Henry Nainggolan SH MHum yang menerima kedatangan para pengunjuk rasa pada intinya mengatakan, aspirasi yang disampaikan itu akan diteruskan kepada pimpinan. (A13/B-2/u)
Note: Sumber: Harain SIB Online, 15 November 2006

Facebook Comments