Salak, Pakpak Bharat (SIB)
Bupati Pakpak Bharat Ir Muger Herry I Berutu menyatakan siap berdiri di baris depan untuk mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli bila segenap masyarakat atau rakyat kabupaten baru itu telah setuju bergabung ke dalam Propinsi Tapanuli sebagaimana telah disikapi daerah-daerah lainnya di kawasan Tapanuli untuk mencapai kesejahteraan melalui proses percepatan pembangunan daerah.“Saya sangat menyadari bahwa aspirasi masyarakat untuk mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli ini terus berkembang, dan saya sebagai Bupati akan siap berdiri di baris depan kalau memang rakyat Pakpak Bharat ini sudah setuju dan bergabung ke dalam Propinsi Tapanuli, dan demikian pula sebaliknya, saya harus berdiri di depan juga kalau ternyata rakyat menolak. Saya harus netral karena seorang Bupati itu sifatnya mengayomi semua warga yang pro maupun yang kontra”, katanya kepada SIB di ruang kerjanya, Senin petang (6/11).

Dia mengungkapkan hal itu ketika menerima kunjungan audiensi Tim Sosialisasi Pembentukan Propinsi Tapanuli Wilayah Daerah Pakpak Bharat, yang dipimpin Hendra Habeahan. Para audiens yang disertai wartawan SIB Drs Ads Franse Sihombing itu terdiri dari sesepuh masyarakat Benni Padang dari Kecamatan Kerajaan (Sukaramai), Sehat Habeahan dan unsur pemuda (PMK), Monar Bancin dari dunia usaha di Kecamatan Salak, Dapot Munthe dari kalangan politisi (Parpol – PDS).

Acara pertemuan itu semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan semula para audiens sudah sempat lebih banyak. Namun, karena jadwal acara di DPRD Pakpak Bharat baru selesai lewat pukul 15.00 WIB plus kondisi alam sedang hujan deras, pertemuan Bupati Pakpak Bharat dengan Tim Sosialisasi berlangsung pukul 16.10 WIB. Bupati Muger Herry Berutu antara lain didampingi Sekda Kab. Pakpak Bharat Drs Gandi Wharta Manik SE ME, Kepala Bappeda Ir Tumpal Banurea, Asisten I Pemerintahan Drs E Bangun SH dan beberapa staf lainnya.

Acara pertemuan dan suasana dialog di ruang kerja Bupati Pakpak Bharat itu ternyata berlangsung akrab dan terbuka. Setiap peserta audiens diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan ide dan “suara hati” serta pendapatnya tentang plus-minus pembentukan maupun perjuangan mendukung Propinsi Tapanuli Hendra Habeahan selaku pimpinan audiens misalnya memaparkan tiga pointers dasar dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli, yang meliputi Abstraksi, Aspirasi, dan Urgensi.

Abstraksi meliputi pengenalan barisan pendukung Propinsi Tapanuli di daerah Pakpak Bharat yang dimulai dengan kehadiran Tim Sosialisasi atas bentukan panitia induk dari Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) di Medan, plus peluang dan dasar untuk menghimpun serta menggalang potensi dan atensi masyarakat lainnya untuk bergabung bersama-sama dalam satu barisan formal pendukung pembentukan dan perjuangan Propinsi Tapanuli.

Poin Aspirasi antara lain memaparkan argumen plus-minus gerakan dan perkembangan volume komponen masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli di wilayah Pakpak Bharat, yang telah dimulai pihak Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) dan ternyata diresponi oleh berbagai pihak lain seperti beberapa LSM dan Parpol yang ikut mendukung. Lalu, poin Urgensi antara lain meliputi aspek dan faktor historis maupun geografis dan strategis bahwa Pakpak Bharat idealnya langsung mendukung dan bergabung ke dalam Propinsi Tapanuli. Faktor historis misalnya dicontohkan, bahwa Pakpak Bharat yang mekar menjadi kabupaten baru (mandiri bersama kabupaten Humbang Hasundutan dan Nias Selatan) pada 28 Juli 2003 lalu berdasarkan UU No.9/2003, berasal dari Kabupaten Dairi yang ‘nota bene’ adalah hasil pemekaran daerah Tapanuli Utara pada 1964.

Atas paparan tersebut, Bupati Pakpak Bharat Muger Herry I Berutu tampak serius menanggapi dan kemudian memberikan pendapat dan respon yang bersifat sangat konstruktif walaupun mengakui bahwa ada kandungan yang terbilang sensitif, sehingga dalam perkembangan aspirasi pada proses pemekaran daerah tersebut harus mengutamakan iklim daerah dan warganya agar tetap kondusif. Soal dukungan legal sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sejumlah kepala daerah lainnya yang mendukung Propinsi Tapanuli, Muger menyatakan hal itu sangat tergantung pada sikap wakil rakyat di DPRD Pakpak Bharat melalui proses paripurna.

“Artinya, ‘bola persetujuan’ pembentukan Propinsi Tapanuli itu ada di tangan pihak DPRD. Kalau DPRD bilang setuju Propinsi Tapanuli, ya kami selaku pemerintah tentu harus ikut mendukung. Saya yang Bupati ini kan hanya eksekutor atas apa yang telah digariskan pihak DPRD (legislator). Tapi yang jelas, terobosan pihak Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) daerah ini yang telah menyatakan dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli, sangat saya syukuri karena telah mengawali proses dan sosialisasi soal apa dan bagaimana Propinsi Tapanuli itu. Bahwa pro dan kontra terhadap suatu rencana dan target itu biasa, namun ada proses pencerahan dan penambahan wawasan atas pernyataan sikap dan pemaparan aspirasi seperti yang telah dimulai PMK itu”, paparnya bernada memuji pihak PMK Pakpak Bharat.

Dia menambahkan, adanya sikap dan pandangan pro dan kontra terhadap rencana dan perjuangan Propinsi Tapanuli, termasuk di kalangan sebagian masyarakat Pakpak Bharat sendiri, hendaknya bisa disikapi secara arif oleh semua pihak. Bagi pihak yang pro, ujar dia, hendaknya jangan memaksakan kehendak kepada pihak yang kontra, dan bagi pihak yang kontra pun jangan sampai melakukan tindakan anarkhis atau teror mental dan semacamnya yang bertentangan dengan hukum. Sehingga, situasi pro dan kontra itu akan menjadi medium dan proses seleksi akan gerakan pihak mana yang memang berhasil.
Soal saran tim audiens agar Bupati dapat memfasilitasi forum dialog lintas pihak yang melibatkan Muspida Plus dan DPRD serta seluruh komponen masyarakat mulai dari barisan tokoh masyarakat serta para politisi, cendekiawan, tokoh agama, pemuda, pengusaha dsb untuk diskusi dan sosialisasi Propinsi Tapanuli, Muger Berutu menyatakan siap untuk hal-hal teknis, namun idealnya gagasan atau rencana itu lebih ‘pas’ dari pihak DPRD selaku wakil rakyat atau representasi masyarakat.

RESPON SPONTAN

Sejumlah elemen masyarakat Pakpak Bharat dari berbagai kalangan langsung “menyerbu” Tim Sosialisasi seusai audiensi ke Bupati yang didampingi Sekda bersama Kepala Bappeda dan Asisten I Pemerintahan. Ada yang menunggu mereka di depan kantor Bupati sampai para audiens keluar. Ada yang ‘sibuk’ menelepon melalui HP untuk menanyakan hasil audiensi, ada yang langsung mendatangi dan mencegat mobil tim audiens tersebut, dan banyak yang telah menunggu di satu kantor (Aspekindo Pakpak Bharat), salah satu tempat mangkal Hendra Habeahan di Sukaramai, dan di kantor Aspekindo dan kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pakpak Bharat di Salak, sejumlah warga dari kalangan dua partai politik (Parpol: Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrat) langsung menyerahkan dukungan resmi pembentukan Propinsi Tapanuli berupa surat resmi.

Pihak asosiasi pengusaha dari Aspekindo juga langsung mempersiapkan jadwal sosialisasi di kalangan pengusaha setempat dalam waktu dekat ini. Pihak LPM melalui pengurus intinya di tempat itu juga langsung membuat daftar dan tabulasi dukungan masyarakat yang akan disebar ke masyarakat melalui LSM-LSM, Parpol, asosiasi pengusaha, Ormas-Ormas, OKP, dll.

“Dukungan sepenuhnya pembentukan Propinsi Tapanuli oleh DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat, telah pula kami tindak lanjuti pada 2 November 2006 kemarin dengan mengajukan surat resmi kepada DPRD Pakpak Bharat agar segera menggelar paripurna untuk menerbitkan rekomendasi. Selain sifatnya mendesak, Propinsi Tapanuli juga agaknya mutlak didukung untuk segera terealisir”, ungkap Dapot Munthe, Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat, didampingi Sekretaris DPC Derma Sri Yanti, kepada SIB, dengan nada optimis. (A14/c)

*Sumber: SIB Online, 8 November 2006

Facebook Comments