KONSEP WIN-WIN SOLUTION IBUKOTA PROPINSI TAPANULI: SIBOLGA-TAPTENG

Sunday, October 29, 2006
By nias

Sibolga (SIB)

Konsep distribusi komponen pembangunan berdasarkan potensi daerah masing-masing dalam proses pembentukan Propinsi Tapanuli, dinilai merupakan wacana yang diharapkan dapat menjadi solusi saling menguntungkan (win-win solution), yaitu dengan menempatkan kantor-kantor instansi teknis yang membidangi ekonomi dan bisnis secara khusus di kawasan Sibolga—Tapteng.

Pakar investasi yang juga pemerhati potensi dan pembangunan daerah Ir Raya Timbul Manurung, menyatakan solusi untuk mengakomodir aspirasi dan potensi kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan menjadikannya sebagai motor penggerak pembangunan, juga akan mengakomodir semua daerah pendukung propinsi Tapanuli, sehingga mendapat peran bahkan kompetisi yang sehat dalam mewujudkan objek-objek pembangunan dan pengembangan daerah.

“Untuk mengakomodir aspirasi Kota Sibolga atas potensi yang semula diprediksikan sebagai calon ibukota Propinsi Tapanuli, ada baiknya dibuat kompensasi politik dengan menjadikan Sibolga dan Tapteng sebagai motor pembangunan ekonomi dan sekaligus sebagai markas instansi bisnis. Misalnya, kantor dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perikanan & Kelautan (Disperla), Dinas Pertambangan & Energi (Distamben), dan instansi semacamnya, ditempatkan di kawasan itu (Sibolga-Tapteng),” ungkap Raya Timbul Manurung dari Medan kepada SIB di Sibolga, melalui pesawat HP-nya, Jumat pagi (6/10) pekan lalu.

Penempatan kantor-kantor dinas instansi teknis ekonomi dan bisnis itu, katanya, sangat urgen dengan potensi daerah Sibolga—Tapteng yang dominan dengan potensi kelautan dan perikanan, potensi aksesibilitas mulai dari sarana perhubungan dan angkutan udara, laut dan darat, potensi jasa dan perdagangan dengan skala lintas propinsi, plus potensi dan proyek energi listrik di Labuhan Angin dan PLTA Sipan Sihaporas yang sedang dikerjakan saat ini.

Selain dominan, potensi ke-empat sektor itu juga menjangkau akses perkembangam yang meliputi daerah se-potensi di Pulau Nias (Nias dan Nias Selatan). Sehingga, adanya kebijakan untuk menetapkan sejumlah kantor atau instansi teknis di Sibolga—Tapteng, sekaligus akan menjadikan daerah itu memiliki peran yang tak kalah pentingnya dibanding peran pusat pemerintahan di ibukota (Siborong-borong) yang akan ditetapkan nantinya. Lebih dari itu, distribusi peran sebagai markas instansi ekonomi itu juga akan memantapkan potensi dan posisi Sibolga—Tapteng sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Sedangkan di Siborongborong sebagai kandidat ibukota, katanya, cukup berperan sebagai pusat pemerintahan dengan distribusi lembaga-lembaga urgen seperti kantor gubernur dan wakil gubernur, sekretariat daerah (Sekda), kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM/Bainprom), Inspektorat atau Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), kantor Kapolda dan unsur Muspida lainnya yang berorentasi pada sektor birokrasi.

Tentang infrastrtuktur lain seperti pangkalan angkatan laut (Lantamal). Manurung menegaskan hal itu tak perlu lagi diusik, karena memang sudah ideal berkedudukan di Sibolga yang memang dihubungkan objek laut hingga ke Pulau Nias. Demikian juga dengan kantor bank Indonesia (BI) yang sejak dulu sudah ada di Sibolga, juga tak perlu dipindahkan ke kota lain karena sekaligus memungkinkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi kantor BI sekelas Medan nantinya, plus menjadi pusat perbankan di Propinsi Tapanuli kelak.

“Untuk alasan yang sama, daerah-daerah lain juga bisa mendapat peran serupa sesuai dengan potensinya. Misalnya, kantor Dinas Pariwisata dan Budaya ditempatkan di Samosir karena memang dominan objek wisata dan budaya, kantor Dinas Jalan & Jembatan di kawasan perbatasan Tarutung—Sibolga (Adian Koting atau Sitahuis), Dinas Kehutanan di kawasan Humbang Hasundutan yang dekat ke Dairi dan Tobasa yang memang dominan dengan objek hutan, kantor Bapedalda atau Lingkungan Hidup di Porsea karena di situ kebetulan sudah ada industri, dsb. Soal rentang kendali dari aspek jarak dan waktu, sebenarnya itu bisa diatur dengan penjadwalan yang terorganisir. Solusi ini, selain akan mewujudkan efektifitas dan fokus kerja, juga sekaligus menghindari ‘tradisi intervensi’ antara pihak ‘kroni gubernur’ dengan para kepala dinas.

Propinsi Tapanuli juga akan menjadi pionir pembangunan mandiri yang merata bila mampu menerapkan konsep ini,” katanya optimis. (A14/u)

*Sumber: SIB Online, Sabtu 28 Oktober 2006.

10 Responses to “KONSEP WIN-WIN SOLUTION IBUKOTA PROPINSI TAPANULI: SIBOLGA-TAPTENG”

  1. 1
    glory Says:

    menurut saya nias dan nias selatan akan lebih baik untuk tidak bergabung dengan protap, karena secara adat istiadat tidak sesuai dengan kebudayaan daerah2 lain yang bergabung dengan protap lagipula nias tidak termasuk dalam keresidenan tapanuli. Jika bergabung sebaliknya nias akan semakin jauh tertinggal karena tidak akan terperhatikan lagipula kebudayaan nias akan luntur karena pengaruh dari luar. Secara geografis nias akan beruntung sebagai daerah tersendiri karena akan mendapat keuntungan sebagai kota pelabuhan dan pariwisata.

  2. 2
    Petani Says:

    Perlu tuh diberikan pencerahan kepada Darnis Harita dan kawan-kawan yang memaksakan kehendaknya, dan mengatasnamakan rakyat Nias selatan, bahkan saya dengar-dengar rakyat Nias selatan sudah mulai gerah dengan serpak terjang mereka-mereka ini, baik masyarakat nias selatan yang berada di Nias maupun yang diluar Nias.

  3. 3
    Anak Muda Says:

    semakin banyak provokotoar…hihihihihi

  4. 4
    siabal2 Says:

    Potensi yang tepat untuk dijadikan ibu kota propinsi adalah sibolga, disamping sarana yang banyak juga potensi sumber daya yang handal…dari pada siborong-borong, banyak yang gak kenal…

  5. 5
    ekco sanjaya tamba Says:

    dari dulu tu, ibulota keresidenan tapanuli adalah sibolga. jadi wajar dunk kalau sibolga yang akan jadi ibukota provinsi tapanuli yang akan dibentuk. karena jika tidak…., ga usah masuk protaplah untuk sibolga

  6. 6
    Hasan Bakri Sinaga Says:

    Kalau dinas-dinas terpencar maka jadi akal2an perjalanan dinas. Biaya perjalaan dinas akan membengkak, seharusnya dinas-dinas itu kalau boleh satu lingkungan saja (kalau bisa buat gedung 21 tingkat). Toh juga silangit bertentangan dengan undang-undang, kok ngotot amat dipaksakan jadi ibukota, dan jika jadi ibukota berapa lagi uang rakyat menata kampung itu biar layak jadi ibu kota propinsi (proyek korupsi lagi). Binatang peliharaan aja masih keliaran di siborong-borong mau dijadikan ibukota propinsi, apa kata dunia. Sibolga adalah yang cocok buat ibukota, bangun aja gedung 21 tingkat untuk propinsi tapanuli (ex gedung pembantu gebernur). Gubernur dan wakil gubernur di lantai 20, dewan di lantai 19, dinas-dinas dilantai 18-7, uptd2 lantai1-4, auditrorium lantai 5, basement untuk parkir. bila penting buat fasilitas kolam renang, agar PNS semangat kerja. Nantinya akan menjadi kator Gubernur pertama di Indonesia yang konsepnya satu gedung , kan bisa masuk diusulkan masuk Muri…., Dan kalau mau lantai 21 buat restoran dan tempat rekreasi kalau mau lihat kota sibolga, akan menjadi sumber PAD bagi provinsi tapanuli. karena satu gendung sistem akuntasi online akan lebih murah karena satu gedung. permasalahan biaya pembangunan gedung bisa disiasati dengan multy year atau pinjam ke bank,

  7. 7
    zul azmi sibuea Says:

    krtiteria-kriteria yang pantas diperhitungkan

    on arrival to destination, anda tiba tepat ditempat yang anda tuju, matra perhubungan apapun yang anda gunakan (perhubungan laut, udara, darat).

    secara geografis relatif berada pada posisi tengah region yang mendukunganya, ongkos, biaya atau bensin yang dikeluarkan hampir sama dari semua wilayah regionnya, (tidak ada perbedaan yang ekstrim.

    karena kota sibolga mempunyai permasalahan wilayah kota, untk dirinya sendiri tidak dapat dipenuhi dengan mulus, maka pilihan yang paling rasional adalah Pandan.

  8. 8
    Advent Richardo Says:

    Begini, berita per hari ini tanggal 4 Februari 2009. Aku baca di Jawa Pos bahwa tragedi yang meninpa ketua DPRD Sumut ampe meninggal itu sangat merugikan, dengan adanya kasus ini rencana pemekaran Sumut dengan ProTap bisa jadi dibekukan atao miimal tertunda. Bagaimana tidak? Ini jelas pelanggaran prosedur.

    Masalah kota mana yang pantas jadi Ibukota, jelas Sibolga unggul dari sisi manapun dibandingkan kota kandidat lainnya. Infrastruktur Sibolga udah ada tinggal finishing touch aja, palabuhan, udara, kantor2 pemerintahan, BI dan instansi udah lengkap, jadi jangan lagi buang2 duit buat jadikan Silangit or Siborong2 jadi Ibukota. Kata lae2 yang diatas, bakal lama, jadi sarang korupsi dll.

    Potensi Sibolga pun pasti lebih cepat untuk dikembangkan dan mendukung wilayah lainnya.

    Mengenai Nias, jelas harus masuk ProTap kalo Sibolga jadi Ibukota ProTap. Malah kalo ga jadi, itu yang merugikan, memang pola pikirnya yang perlu diubah. Karna Nias punya potensi besar unuk dikembangkan. Mulai dari potensi agribisnis, perdagangan, dan pariwisata.

    Ok, mudah2an jadi lah ProTap terwujud. biar jangan merantau lagi aku dikampung orang nan jauh ini.

    Jahowu! Horas!

  9. 9
    Lisda Butarbutar Says:

    Saya seorang guru yang lahir dan dibesarkan di Sibolga sangat setuju jika Sibolga dijadikan Provinsi Tapanuli karena daerahnya kaya dengan sumber daya alam,ladudnya juga sudah ada lebih diperhatikan atau dikembangkan oleh pemerintah yang peduli saja.Mantan pejabat pejabat yang lahir di Sibolga mari dukung agar keinginan rakyat Sibolga tercapai.

  10. 10
    putra Says:

    terlalu muluk – muluk gambaran dan konsep yang kalian berikan. toh hasil nya nanti adalah untuk calon pemimpin yang akan menghabiskan duit negara…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Kalender Berita

October 2006
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031