Pemberitaan SIB tgl 23 Oktober tentang harapan agar “dukungan legal” DPRD dan Pemda Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli itu segera direalisasikan terkesan berlebihan.

Sejak DPRD Sibolga melakukan penarikan dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli beberapa waktu yang lalu, Tim Pemrakarsa melalui SIB seakan “panik” dan melakukan manuver-manuver yang tekesan kurang elegan.

Mewawancarai beberapa gelintir orang di Nias lalu membuat “headline” dari hasil “wawancara” semacam itu bukanlah cara yang pas untuk menggolkan sebuah “pekerjaan” besar, luhur dan mulia seperti gagasan pembentukan Tapanuli ini.

Sebenarnya sudah mulai kelihatan cara-cara “gerilya” yang kurang “sedap” yang tercium, baik dari pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentang gagasan pembentukan Propinsi Tapanuli. Penetapan “Siborong-borong” sebagai calon Ibu Kota Tapanuli melalui cara-cara yang jauh dari ukuran demokratis adalah salah satu contoh, betapa dari awal, gagasan ini mulai dicemari oleh hal-hal yang tidak seharunsya terjadi.

Sibolga, ditinjau dari berbagai aspek, adalah jauh lebih pantas dari Siorong-borong. Sibolga adalah kota yang jauh lebih bersifat “majemuk” dari pada Siborong-borong. Sebuah Propinsi yang Ibu Kotanya cenderung “homogen” seperti Siborong-borong, bakal menjadi Propinsi yang sarat dengan masalah kelak.

“Kalau di Siborongborong jadi Provinsi Tapanuli bagaimana pula umat muslim mendirikan masjid di sana. Sedangkan di daerah itu hampir seratus persen satu golongan. Jadi idealnya, Ibukota Provinsi Tapanuli itu ya, Sibolga,” kata H. Syukran Tanjung, anggota DPRD Sumut (Analisa, 13 Oktober 2006). Tulisan ini tidak “membeo” ketika mengamini pernyataan yang disampaikan secara “blak-blakan” ini. Pesan tulisan ini jelas: hindarilah sedari awal segala bentuk keputusan yang kelak menjadi masalah yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli: “Kesejahteraan Rakyat”, dan bukan “pertikaian yang tak habis-habisnya”.

Sibolga adalah kota “pelabuhan”, “pintu gerbang” strategis bagi Propinsi Tapanuli untuk melakukan komunikasi dengan “dunia luar” dalam rangka mengintensifkan kegiatan perdagangan dan bisnis dengan propinsi dan bahkan dngan negara lain. “Sempitnya” lahan yang tersedia bagi perluasan kota Sibolga bukanlah alasan yang pas. Sibolga masih bisa diperluas sepanjang garis pantai, misalnya.

Lalu, kita juga “terkejut” membaca komentar “simpatik” yang dilontarkan di tengah-tengah ramainya perdebatan tentang gagasan pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Alangkah lebih baik kalau saat ini para tokoh Sumut memfokuskan diri untuk mengembangkan pembangunan di Nias … Kenapa, karena Nias ini sudah jauh dan lama tertinggal dibanding daerah lain di Sumut ini”, demikian pernyataan bernada “simpatik” mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, H Imral Nasution (Analisa, 12 Oktober 2006).

Aduh, Bapak, mengapa kok bukan dari dulu pernyataan “simpatik” ini disampaikan dan direalisasikan. Mengapa pernyataan itu baru muncul di saat- saat Nias sedang “dipinang” untuk menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli ? Bukankah Presiden SBY telah menugaskan BRR Nias untuk itu ? Ataukah ada dana tambahan yang menurut Bapak bisa disalurkan ke Nias untuk mempercepat proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang sedang berlangsung ?

***
Biarkanlah masyarakat Nias melalui DPRD dan Pemda Nias secara tenang memutuskan yang terbaik buat Nias: bergabung atau menolak bergabung. Biarkanlah masyarakat Nias secara tenang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan itu. Hendaknya semua pihak menghindari manuver-manuver yang justru semakin menjauhkan sikap simpatik.(eh)

Facebook Comments