Daerah dan Parpol Pendukung Propinsi Tapanuli Tetap Komit dan Konsisten

Wednesday, October 18, 2006
By nias

Medan (SIB)

Kalangan politisi di Sumut menilai potensi historis dan 3 (tiga) potensi futuristik yang dimiliki kota Sibolga dan kawasan Tapanuli Tengah (Tapteng) saat ini, dengan sendirinya akan menjadikan kota atau kawasan itu kelak akan se-populer ibukota bahkan sangat memungkinkan lebih populer dan lebih destinatif (menjadi tujuan utama untuk berbagai urusan dan kunjungan) setelah terbentuknya Propinsi Tapanuli yang juga meliputi daerah tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara (DPD PD SU)
Palar Nainggolan, menyatakan posisi yang telah mengarah ke “lampu hijau” dengan berbagai perkembangan positif dan konstruktif dalam proses pemekaran dan pembentukan Propinsi Tapanuli saat ini, hendaknya disikapi dengan komitmen awal semua pihak pendukung (daerah, warga, partai, LSM, dsb) yang konsisten dengan target utama terwujudnya realisasi propinsi baru tersebut.

“Daerah-daerah maupun partai-partai politik (Parpol) yang semula mendukung gerakan dan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli, idealnya memang harus tetap komit dan konsisten pada target awal, bahwa Propinsi Tapanuli harus jadi dulu. Soal dinamika yang muncul atas pengajuan nama-nama calon ibukota, mari sama-sama bersikap arif menunggu suatu keputusan baku yang benar-benar didasarkan parameter atas potensi dan kondisi maupun prospek masing-masing daerah.

Sibolga misalnya, potensi historisnya plus 3 (tiga) potensi futuristiknya saat ini justru akan dan pasti bisa menjadikan daerah atau kota itu sepopuler ibukota kelak. Lihat saja berbagai daerah di sejumlah negara di Eropa, daerah atau kota-kota sentral ekonomi justru lebih populer dan destinatif dibanding daerah ibukotanya sendiri,” ungkap Palar Nainggolan kepada SIB di Medan, Selasa (10/10).

Bersama rekannya Wakil Ketua DPD PD Sumut Drs Tahan M Panggabean dan Drs G Setyawan Sirait, dia memaparkan potensi historis kota Sibolga yang memang telah mengalami posisi sebagai ibukota ketika berstatus wilayah keresidenan pada zaman kolonial Belanda dulunya. Potensi itu antara lain perangkat pemerintahan dan infrastruktur ekonomi yang dinilai telah baku dan kecil kemungkinan akan digeser atau dipindahkan ke daerah lain yang akan menjadi lokasi ibukota pemerintahan setelah menjadi propinsi nantinya.

Dia mencontohkan, perangkat lintas pemerintahan seperti institusi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Sibolga dan Komando Resor Militer (Korem) 023, Kawal Samudera yang selama ini memang telah berkedudukan di Sibolga, dipastikan tak akan ‘mandah’ ke daerah lain yang menjadi pusat pemerintahan. Selain karena faktor dan urgensinya yang memang harus berlokasi di sekitar objek laut plus kebetulan menghubungkan dua pulau (Sumatera dan Nias), juga karena sistem penempatan perangkat instansi pemerintahan merupakan wewenang penuh gubernur (kepala daerah Propinsi Tapanuli) nantinya.

Demikian juga dengan potensi historis lainnya yang bersifat perangkat lintas ekonomi, seperti kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang mengelola jasa angkutan laut reguler rute Sibolga–Gunung Sitoli (Nias), atau kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Sibolga. Kedua sub-potensi itu juga dipastikan tak akan mandah ke daerah atau kota lain. Selain akan dan telah menjadi instrument ekonomi yang baku mendukung potensi futuristik kota Sibolga sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Propinsi Tapanuli, juga karena fakta urgensi kedua perangkat institusi tersebut yang telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan kota Sibolga hingga menjadi pesat seperti sekarang ini. Salah satu fakta tambahan adalah: Kantor BI cabang Sibolga ternyata dinilai lebih layak untuk dipertahankan dibanding kantor BI cabang kota Pematang Siantar (yang telah ditutup beberapa tahun lalu).

Sedangkan ke-3 potensi futuristik Sibolga yang dinilai akan mempercepat perkembangan dan pengembangan prospek dan status daerah sehingga berpeluang akan lebih populer dari daerah yang berstatus ibukota, adalah: (1). Prospek ekonomi Sibolga dengan proyek terpadu Tapanuli Growth yang akan menjadikan Sibolga sekelas kota metropolitan kelak. (2). Kondisi kawasan Sibolga-Tapteng yang kini ditetapkan sebagai bagian dan pilihan kawasan ekonomi khusus (special economic zone–SEZ) yang akan menjadikan Sibolga sebagai sentra bisnis agromarinepolitan bersama daerah Nias, dan (3), adalah potensi dasar kota Sibolga yang telah ditetapkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis untuk sektor jasa dan niaga masa depan (future main trade, baik yang meliputi konsumsi Propinsi Tapanuli sendiri maupun konsumsi berskala lintas Sumatera.

“Artinya, semua daerah punya potensi tersendiri untuk diajukan atau digodok menjadi ibukota, apalagi suatu propinsi baru. Ada kota atau daerah yang memang layak menjadi ibukota sebagai pusat pemerintahan, ada daerah yang ideal sebagai pusat pendidikan, ada daerah yang memang harus diprioritaskan menjadi pusat perdagangan atau ekonomi, dan sebagainya. Itu semua tergantung pada parameter baku yang telah ditetapkan pihak pusat. Hal terpenting sekarang bagi kita adalah perlunya sikap solid dan satu bahasa, baik di kalangan partai-partai politik yang semula mendukung perjuangan Propinsi Tapanuli, maupun di kalangan komunitas masyarakat di daerah mulai dari tingkat pimpinan daerah hingga ke baris warga. Ingatlah… partai-partai yang menolak pemekaran, bisa-bisa bahkan pasti akan ditinggalkan rakyat dan massanya. Terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 29 Thn 1999) yang meliputi pasal pemekaran daerah adalah buah aspirasi dan perjuangan rakyat. Itu berarti siapapun tak bisa menghempangnya, kecuali rakyat sendiri,” ujar Palar Nainggolan dan Tahan M Panggabean dengan nada optimis.

Sebagai contoh, telah terjadi aksi mosi tak percaya para warga beberapa daerah kecamatan di Tapanuli Selatan (Tapsel) kepada Bupati Ongku P Hasibuan dan Wakil Bupati Adlinz Rapollo Siregar, karena dinilai ingkar janji dalam upaya pemekaran daerah kabupaten untuk membentuk Kabupaten Angkola Sipirok, Kabupaten Padang Lawas. Namun, kedua tokoh Partai Demokrat itu enggan mengomentari hal ini dengan alasan memang begitulah warnanya demokrasi dan politik.

Mereka hanya menegaskan, terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu proses demokrasi dan politik, merupakan hal yang wajar. Namun, bila akhirnya telah diperoleh keputusan baku yang permanen, maka idealnya pihak yang semula berbeda argumen itu harus bisa berjiwa besar menerima putusan yang ada.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tapanuli Selatan Dharma Indra Siregar gelar Baginda Raja Gorga Pinayungan Sipirok Bagas Godang, selaku salah satu pendukung pemekaran daerah di Tapanuli Selatan, kepada SIB di kantor Sekretariat IMT-GT di Medan, menyatakan pihaknya selaku masyarakat Tapsel di beberapa daerah kecamatan seperti Parausoran, Baringin, Bunga Bondar dan Sipirok Godang, telah menyatakan mosi tak percaya kepada Bupati & Wakil Bupati Tapsel tersebut.

“Ketika kampanye Pilkada Tapsel tempo hari, kedua orang itu Ongku P Hasibuan dan Adlinz Rapolo Siregar) berjanji akan memprioritaskan pemekaran daerah untuk pembentukan Kabupaten baru Angkola Sipirok dan Padang Lawas jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Tapi, nyatanya mereka ingkar janji dan bahkan mengatakan tak akan mewujudkan pemekaran. Kami langsung menarik dukungan dan menyatakan mosi tak percaya dan sudah kami sampaikan kepada Presiden RI. Itu berarti, secara politis keduanya (Ongku P Hasibuan dan Adlinz Rapolo Siregar) bukan lagi Bupati & Wakil Bupati Tapsel karena menolak bahkan menghalangi pemekaran itu. Tunggu saja perkembangannya nanti,” ungkap Dharma Indra Siregar kepada SIB, disaksikan pemerhati pembangunan daerah Ir Raya Timbul Manurung. (A14/d)

Sumber: Harian SIB Online, 18 Oktober 2006

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

October 2006
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031