Perbedaan Itu Sangat Sarat Dengan Hikmah-Hikmah Kehidupan

*Sebuah Wawancara Dengan Basyral Hamidy Harahap

Pengantar: Perjumpaan dan perkenalan Situs Yaahowu dengan tamu kita kali ini sungguh sangat kebetulan. Ketika berlangsung Diskusi Online I bertema “Menyambut dan Menyikapi Kelahiran Provinsi Tapanuli”, 10 Juli – 17 Agustus 2006, Redaksi berselancar di internet untuk mencari bahan atau tulisan yang relevan dengan topik diskusi. Bertemulah sebuah artikel berjudul “Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah” tulisan Basyral Hamidy Harahap, tulisan yang akhirnya turut meramaikan Diskusi Online I tersebut.

Isi tulisan tersebut memunculkan minat Redaksi untuk mengenal lebih dekat penulisnya. Melalui beberapa kali korespondensi lewat email, E. Halawa* dari Situs Yaahowu berhasil mengajak Bapak Harahap memaparkan buah pikirannya tentang budaya dan harmoni suku-suku di Sumatera Utara, masalah Ambon, dan berbagai hal lain yang terkait. Selamat mengikuti. (eh).

Bisakah Bapak ceritakan secara singkat sejarah lahirnya Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terkenal sebagai Provinsi multietnis di Indonesia?

Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1948 Nomor 10 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Provinsi, ialah: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masing mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Sumatera Utara meliputi tiga keresidenan ialah: Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi diketuai oleh Gubernur yang tidak mempunyai hak suara. Badan Eksekutif Provinsi terdiri dari lima orang yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPR Provinsi. Badan Eksekutif diketuai oleh Gubernur yang memiliki hak suara. Tugas-tugas mantan Gubernur Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan dijalankan oleh Komisariat yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang kemudian menyerahkan tugas-tugas itu kepada Pemerintah tiga provinsi tersebut di atas. Mr. Teuku Muhammad Hasan ditetapkan sebagai Ketua Komisariat Pemerintah Pusat berkedudukan di Bukittinggi. Sedangkan Mr. S.M. Amin dilantik oleh Presiden Sukarno sebagai Gubernur Sumatera Utara di Kotaraja pada tanggal 19 Juni 1948.

Nias adalah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi kepulauan di sekitarnya ialah Kepulauan Batu di selatan, Hinako di barat dan utara, dan pulau-pulau Lafau, Senau dsb. Penduduk Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, ialah Melayu, Minangkabau Aceh, Jawa, Batak (Karo, Simalungun, Dairi, Toba dan Angkola-Mandailing), Nias, Pesisir, Cina, Arab, India, Pakistan. Penduduk berbilang suku itu menganut berbagai agama pula, ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan berbagai agama tradisional. Sekalipun penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku dan agama, namun Provinsi Sumatera Utara termasuk paling tenteram di antara provinsi multi etnis dan agama lainnya.

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut merupakan kota multietnis yang hingga saat ini “aman-aman” saja, artinya keragaman etnis tidak menimbulkan masalah-masalah SARA. Kira-kira apa rahasianya?

Ketenteraman itu tercipta karena ada social equilibrium, keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar etnis, di mana semua komponen masyarakat berfungsi secara harmonis, sehingga masing-masing puak menjaga dirinya dan diri orang lain agar tidak terjadi benturan sosial (social conflict). Selain itu, telah terbukti masyarakat Sumatera Utara yang multi etnis itu mengamalkan nilai-nilai luhur budayanya masing-masing yang mengajarkan bahwa ada saling ketergantungan di antara mereka. Hal lain, ialah bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang rasional, berpikir pragmatis, tidak emosional. Di samping itu seluruh golongan itu menyadari kekuatan dan kelemahannya. Sehingga sudah terbiasa bergaya hidup berhitung tentang untung rugi, tentang manfaat dan mudarat sesuatu tindakan atau perilakunya terhadap kepentingan manusia. Singkatnya, masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang menyadari hikmah motto bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

Bolehkah kita berharap bahwa Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara akan tetap terhindar dari berbagai konflik SARA di masa depan? Bukankah masyarakat Ambon juga dulu sangat menikmati kerukunan, tetapi pada akhirnya menerima kenyataan tercabik-cabiknya keharmonisan dan kerukunan itu?

Ya, kita boleh berharap masyarakat Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara akan tetap terhindar dari berbagai konflik SARA sepanjang tidak ada kegiatan kelompok manapun yang berusaha merusak social equilibrium itu. Konflik di Ambon kata para ahli, mungkin terjadi karena masyarakat telah tercabut dari akar budayanya yang luhur, antara lain tergusurnya nilai-nilai luhur yang menjadi dasar keharmonisan masyarakat tradisional misalnya dalam hal tata pemerintahan desa tradisional yang diganti dengan tata pemerintahan desa sesuai undang-undang nasional, misalnya kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang terbuka bagi siapa saja termasuk yang bukan berasal dari masyarakat Ambon. Lurah menjadi lebih dominan daripada tokoh-tokoh adat yang arif, bijaksana, kharismatik yang mungkin juga memiliki pesona mistik dst. Jadi, masyarakat kehilangan pemimpin spiritual sejati yang selama ini menjaga kesejahteraan lahir dan batin mereka. Selain itu, kehadiran partai politik dan berbagai ormas juga mendorong masyarakat menjadi memiliki kawan dan lawan sekaligus. Sehingga tercipta titik-titik rawan yang menampung dan menyuburkan perbedaan pendapat yang pada saatnya dapat menjadi pemicu konflik. Hal itu ditambah lagi perbedaan dinamika yang nyata antara pendatang dengan penduduk setempat, yang dapat mendorong kecemburuan sosial yang berpotensi dapat menyentuh rambu-rambu SARA.

Dalam salah satu tulisan Bapak yang juga ditayangkan di situs ini, Bapak menyinggung sebaran penduduk menurut agama di Tapanuli. Apa artinya angka-angka ini dalam jangka panjang dalam hubungannya dengan harmoni yang hingga saat ini merasuk ke dalam jiwa masyarakat Sumatera Utara?

Seingat saya tulisan tentang sebaran agama di Tapanuli itu terkait dengan analisis hasil pemilu 1955 yang menunjukkan bahwa Tapanuli Utara mayoritas berpenduduk Kristen sedangkan Tapanuli Selatan mayoritas berpenduduk Islam. Itu adalah salah satu sisi social equilibrium.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai Perda Nuansa Syariah yang dibeberapa daerah telah diterapkan? Apakah advis Bapak terhadap penyelenggara pemerintahan daerah khususnya Sumatera Utara ─terkait dengan hal ini?

Saya berpendapat bahwa Perda bernuansa Syariah adalah bagus. Perda itu berkaitan dengan peningkatan kualitas keberagamaan umat Islam yang mendidik umatnya agar menjadi seorang muslim yang sejati. Nasihat saya kepada para penyelenggara pemerintahan daerah, agar mensosialisasikan perda bernuansa Syariah itu kepada warga daerahnya secara keseluruhan agar mereka yang memeluk agama selain dari agama Islam memahami benar-benar bahwa perda itu adalah untuk menjadikan umat Islam di daerah yang bersangkutan benar-benar menjadi pemeluk Islam yang sesungguhnya sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sosialisasi itu misalnya menunjukkan contoh bagaimana Piagam Madina pada zaman Nabi Muhammad SAW menata masyarakat Madina yang temperamental dari berbagai suku, kaum dan agama, termasuk Jahudi hidup rukun dan damai dengan umat Islam.

Bukankah sebuah Perda seharusnya dibuat untuk kepentingan seluruh warga suatu daerah, dan tidak seharusnya ditujukan kepada sekelompok tertentu dari warga yang diam di daerah itu? Berterimakah pada Bapak apabila misalnya Pemda Papua atau Pemda lain yang mayoritas Nasrani membuat Perda khusus buat pengikut Nasrani, dan sekaligus menguntungkan golongan Nasrani? Bukankah ini awal dari kehancuran Negara Kesatuan RI yang jelas-jelas tidak kita kehendaki? Bagaimana kelak -kalau para akhirnya terbentuk- penyelenggara daerah Provinsi Tapanuli mengikuti anjuran Bapak, lantas membuat Perda Bernuansa Nasrani?

Setahu saya tidak ada aturan yang menetapkan suatu perda harus memenuhi kepentingan seluruh warga. Ada SKB tentang peraturan yang menetapkan pembangunan rumah ibadah dalam hal ini gereja. Adalah baik jika Pemda ikut memberi arahan bagaimana penduduknya menjalankan perintah agamanya, sehingga masyarakatnya benar-benar menjalankan agamanya dengan baik. Silahkan Pemda Papua membuat Perda Bernuansa Nasrani agar masyarakat Nasrani di Papua lebih mantap menjalankan agamanya sebaik-baiknya. Perda semacam itu tentu saja sangat menguntungkan bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Semakin beragama seseorang, semakin baik dia, baik sebagai penganut agamanya maupun sebagai anggota masyarakat yang berbilang kaum. Pertanyaan Anda sangat aneh. Mengapa kalau setiap orang menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran kitab sucinya dianggap akan menghancurkan NKRI? Silahkan Pemda Provinsi Tapanuli itu membuat Perda Bernuansa Nasrani, Hindu, Buddha jika dimaksudkan agar pemeluknya menjadi lebih mengamalkan ajaran agamanya sebaik-baiknya. Anda tentu paham, jika orang tidak menjalankan agamanya dengan baik sesuai dengan tuntunan kitab sucinya, itulah awal kehancuran. Sebagai contoh, dalam ajaran Islam adalah wajib hukumnya menghargai, mencintai, melindungi dan membantu tetangga yang dalam kesulitan hidup. Ajaran Islam menyebutkan tidak masuk sorga orang yang menyakiti tetangganya. Tetangga ada tiga kelompok, ialah:

Pertama, tetangga, kerabat dan seagama. Tetangga ini mempunyai tiga HAK dalam urusan sebagai kerabat, sebagai sesama seiman dan sebagai tetangga.

Kedua, tetangga bukan kerabat tetapi seagama. Tetangga ini mempunyai dua HAK dalam urusan sebagai tetangga dan yang seiman.

Ketiga, tetangga, bukan kerabat dan bukan pula seiman. Tetangga non-Muslim ini hanya mempunyai satu HAK dalam urusan sebagai tetangga saja. Seorang Muslim wajib membantu tetangga non-Muslim dalam mengatasi kemiskinan, kesulitan hidup, menolongnya dalam keadaan sakit dll. Tidak ada kewajiban keluarga Muslim untuk turut campur dalam masalah-masalah kerabat dan agama tetangganya yang non-Muslim. Sebab urusan agama adalah urusan masing-masing: Qur’an Surah 109 ayat 2-6

Laa a’budu maa ta’buduun. Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud. Wa laa ana ‘aabidum maa ‘abattum. Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud. Lakum diinukum wa liya diin, artinya Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. [I woship not that which you worship. Nor will you worship that I worship. And I shall not worship that which you are worshipping. Nor will you worship that which I worship. To you be your religion, and to me my religion].

Ayat ini menunjukkan keluasan ajaran Islam yang tidak memaksakan Islam kepada orang lain, masing-masing melaksanakan tuntutan agamanya dan tidak mencampur-adukkan ajaran agama satu dengan yang lainnya.

Adab bertetangga banyak sekali, termasuk di antaranya menjaga penciuman tetangga. Jika kita memasak lauk atau yang lain yang harumnya semerbak ke tetangga, maka wajib kita memberikan makanan itu kepada tetangga agar ikut mencicipinya. Karena dia sudah menciumnya dan sudah membayangkan nikmatnya makanan itu. Kepada semua tetangga, yang tiga kelompok itu, seorang Muslim mempunyai kewajiban memberikan pertolongan apabila dia mengalami kesulitan sesuai HAK yang dimilikinya itu.

Untuk diketahui, Perda bernuansa syariah antara lain berisi: agar setiap pemeluk Islam wajib fasih membaca Al Qur’an, setiap warga Muslim wajib menutup auratnya sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al Qur’an. Anda bisa menyaksikan pakaian Muslimah yang dipakai oleh siswi SLTP, SLTA, mahasiswa Muslim di Tapanuli Selatan, Pemkot Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagai contoh baiklah saya kutip beberapa pasal Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal itu sbb.:

Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Membaca Huruf Al Qur’an Bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin. Ada 4 UU yang menjadi dasar Perda ini, ialah: UU No. 12/1998, UU No. 1/1974, UU No. 2/1998 dan UU No. 22/1999 ; dua Peraturan Pemerintah ialah: No. 28/1990 dan No. 29/1990 ; Kepres No. 44/1999 ; dua SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ialah: No. 128/1982 dan No. 44/1982 ; dan Perda Kabupaten Madina No. 1 Tahun 2001. Pasal 4 Perda No. 5 Tahun 2003 itu menyebutkan bahwa fungsi pandai membaca Al Qur’an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT bagi murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat adalah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Konsiderans Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah antara lain Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Konsiderans lainnya ialah: bahwa salah satu perwujudan pelaksanaan ajaran agama Islam, adalah cermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Menutup aurat dalam ajaran Islam wajib hukumnya. Selain itu ada sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar rujukan Perda ini, ialah: enam UU, yakni: UU No. 56Drt/1956, UU No. 12/1998, UU No. 22/1999, UU No. 8/1981, UU No. 25/1999, UU No. 2/1989 ; dua Peraturan Pemerintah yakni: PP No. 30/1980 dan PP No. 27/1983 ; satu Peraturan Menteri Kehakiman No. M.18-PW.07.03/1993 ; satu Kepmen Kehakiman No. M.18-PW.07.03/1984 ; satu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4/1997 ; satu Kepmen Dalam Negeri No. 30/1999 dan Perda Kabupaten Mandailing Natal No. 1 Tahun 2001. Pada Pasal 2 Perda No. 6/2003 ini disebutkan, bahwa maksud berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta taat mengamalkan agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat. Pada Pasal 3 disebutkan empat tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah, ialah:
1) Membentuk sikap sebagai orang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia,
2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di hadapan masyarakat umum,
3) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Mandailing Natal, dan
4) Melestarikan fungsi adat sesuai dengan adat Kabupaten Mandailing Natal. Perda ini berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Kita beralih kepada gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Dalam tulisan Bapak yang disebutkan di depan, Bapak jelas-jelas mementang gagasan ini. Sedemikian burukkah gagasan itu?

Gerakan pembentukan Provinsi Tapanuli terutama dimotori oleh segelintir masyarakat Batak Toba. Beberapa kaum intelektual Batak Toba di Jakarta yang pernah saya minta pendapatnya tentang gagasan Provinsi Tapanuli, menyatakan bahwa gagasan itu tidak baik, antara lain karena dapat memicu keresahan sosial di Tapanuli. Sejarah telah mencatat, masyarakat Tapanuli Selatan, dalam hal ini Tapsel sekarang, Kota Padangsidimpuan dan Mandailing Natal, menolak pembentukan Batakraad pada akhir tahun 1930-an dan masyarakat Mandailing tetap menolak bersatu dengan orang Utara sekalipun nama dewan itu diganti menjadi Tapanoeliraad. Semangat itu tetap subur berkaitan dengan gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Perbedaan agama dan mentalitas Utara Selatan merupakan bagian dari titik rawan SARA yang potensial. Hal ini juga dipaparkan oleh sosiolog Prof. Usman Pelly dalam artikelnya dalam Harian Analisa pada tahun yang lalu.

Apakah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan tidak bisa bersatu dalam sebuah Provinsi (Tapanuli) karena perbedaan agama? Atau adakah faktor lain yang lebih mendasar?

Kedua daerah itu sulit untuk bersatu dalam sebuah Provinsi Tapanuli. Alasannya antara lain sudah saya sebutkan pada jawaban Pertanyaan 6 di atas. Faktor lain adalah agresivitas Utara, semangat mencari tanah yang sangat kuat (land hunter), perbedaan tentang norma-norma kepatutan, sikap yang berbeda terhadap nilai konflik yang bagi orang Selatan konflik adalah aib tetapi pada masyarakat Utara konflik adalah bagian dari dinamika hidup. Mungkin hal itu juga dirasakan oleh masyarakat Nias.

Dalam Diskusi Online yang baru saja kami selenggarakan di situs ini, ada beberapa opsi bagi Nias, antara lain: tetap menjadi bagian Provinsi Sumut, bergabung dengan Provinsi Tapanuli (atau dengan nama Tapanuli-Nias), membentuk Provinsi sendiri, atau membentuk Provinsi Kepulauan Pantai Barat. Adakah kemungkinan lain yang lebih berterima, misalnya: Provinsi Tapanuli Selatan-Nias? (Catatan: Menurut pengamatan pewawancara, hubungan masyarakat Nias dengan masyarakat Mandailing dari dulu selalu baik, walau masyarakat di kedua daerah itu menganut agama yang berbeda).

Pilihan pertama, agar tetap berada dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Pilihan kedua, membentuk Provinsi sendiri misalnya Provinsi Kepulauan Nias. Provinsi Tapanuli Selatan-Nias kurang tepat sekalipun ada kerukunan yang kuat dalam pergaulan dua masyarakat yang berbeda suku dan agama itu. Yang pernah saya ketahui ada gagasan Provinsi Tasmanlaba (Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Labuhan Batu) yang dipandang dari segi sejarah, agama, tradisi dan mentalitas memiliki persamaan yang menonjol.

Bisakah Bapak jelaskan asal-usul istilah “Tapanuli”? Apakah istilah ini melekat erat dengan Batak?

Setahu saya, istilah Tapanuli berasal dari bahasa Batak: tapian na uli, artinya tepian yang indah. Yang dimaksudkan dengan Tapian Na Uli adalah teluk di pantai Barat Sumatera Utara yang menghadap Pulau Nias. Kata “Tapian Na Uli” kemudian berproses menjadi “Tapanuli”.

Menurut Bapak, adakah hubungan budaya antara Batak dan Nias?

Menurut pendapat saya Nias adalah suatu cultural island, ialah suatu daerah yang memiliki ciri-ciri kebudayaan yang khas dan unik. Sedemikian rupa keunikan itu, sehingga tidak tampak warna Batak di dalam kebudayaan Nias. Banyak sekali perbedaan Nias dengan Batak, misalnya bahasa, tradisi, ungkapan tradisional, arsitektur, upacara adat, tatakrama hubungan muda-mudi, agama tradisional, dll., selain itu adalah orangnya sendiri yang berbeda secara fisik dengan orang Batak. Demikian juga sejarah jalur migrasi leluhur mereka yang berbeda.

Beberapa penulis Batak mengklaim bahwa suku Nias itu adalah bagian dai suku Batak. Jadi, menurut mereka: ada Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, … dan Batak Nias. Pendapat Bapak?

Pendapat yang seperti itu adalah tampilan dari semangat habatahon (kebatakan) yang menggebu-gebu. Pendapat saya ada pada jawaban pertanyaan di depan>.

Apa kira-kira resep mujarab yang bisa mempertahankan keharmonisan antar etnis dan antar agama di Sumut khususnya, dan di Indonesia umumnya?

Menghargai perbedaan adalah salah satu cara memelihara keharmonisan masyarakat yang berbeda agama, tradisi, bahasa dll. Perbedaan itu sangat sarat dengan hikmah-hikmah kehidupan. Dengan menjiwai perbedaan, kita akan lebih mengenal diri kita dan diri orang lain. Resep lain ialah agar semua pihak menjalankan agama dan tradisinya sebaik-baiknya dengan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar perilaku masing-masing. Secara nasional, perlu ada kurikulum yang memasukkan keanekaragam etnis, bahasa dan kebudayaan Indonesia yang jumlahnya lebih 300, dalam mata pelajaran sejak anak-anak Indonesia memasuki sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi. Bahasa dan kebudayaan daerah harus diajarkan di sekolah-sekolah dan oleh orang tua dan masyarakat di dalam keluarga dan masyarakat. Orang tua seharusnya berbahasa daerah di dalam rumah tangga, agar anak-anak mereka dapat berujar dalam bahasa daerah mereka. Ini merupakan harta budaya yang tinggi nilainya. Sebagai contoh, baru-baru ini saya berkenalan dengan seorang bermarga Sembiring yang lahir dan besar di rantau. Sudah pasti bahwa dia adalah orang Karo. Tetapi saya menjadi kaget ketika dia bertanya apakah marga Harahap termasuk marga orang Karo?

Apa pesan Bapak buat pengunjung Situs Yaahowu, khususnya pembaca wawancara ini?

Pesan saya, marilah memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita tentang keragaman suku, agama dan kebudayaan bangsa kita. Dengan demikian, kita akan memperoleh bekal untuk bergaul dan hidup berdampingan secara serasi penuh kasih sayang sesama anak bangsa.

****
BIODATA
Basyral Hamidy Harahap, lahir di desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, 15 November 1940. *Pengajar tetap Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1964-1975, *Tenaga honorer pada Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta 1964-1965, *Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1965-1967, *Pengajar pada Latihan Jabatan Lembaga Administrasi Negara 1965-1967, *Bibliografer Ikatan Penerbit Indonesia Pusat 1967-1969, *Tenaga honorer pada Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) di Jakarta 1969-1975, *Diperbantukan pada Rektor Universitas Indonesia untuk persiapan Perpustakaan Pusat UI 1970, *Wartawan Pendam V Jaya 1970, Perwakilan Pengadaan Publikasi Indonesia untuk Perpustakaan Universitas – Universitas Malaysia: UM, UKM, USM, UPM dan UTM 1970-1976, *Mengundurkan diri dari Pegawai Negeri 1975, *Pustakawan KITLV 1975-1995, *Pengajar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1976-1977, *Meneliti biografi dan karya Sati Nasution gelar Sutan Iskandar (Pidoli Lombang Maret 1840 – Amsterdam 8 Mei 1876) yang lebih terkenal dengan nama Willem Iskander, penyair dan pelopor pendidikan guru Indonesia yang mendirikan Kweekschool voor Inlandsch Onderwijzers di Mandailing tahun 1862. *Penelitian arsip tentang Willem Iskander di Belanda 1975, 1981, 1985, 1989 dan Juli-Agustus 2006. *Wartawan Selecta Group 1976-1985, *Ikut mendirikan Yayasan Adam Malik 1985, kemudian *Sekretaris Yayasan Adam Malik 1985-1998, *Pembantu Redaksi Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1986-1987, *Anggota Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 1992-1995, *Kepala Sekretariat Pengurus Besar IPI 1997-1998, *Nara Sumber Badan Warisan Sumatera (Sumatra Heritage Trust ) sejak Oktober 1998 – sekarang, *Anggota Dewan Kelurahan Jati, Jakarta Timur 2001-2006. *Meneliti biografi dan karya Willem Iskander (1840-1876) di Negeri Belanda tahun 1975, 1981, 1985, 1989 dan Juli-Agustus 2006. *Menulis di berbagai media massa, buku, dan makalah tentang Willem Iskander dan masalah sosial budaya Tapanuli Selatan dan Mandailing-Natal, antara lain makalah berjudul The Political Trends of South Tapanuli and its Reflections in the General Elections 1955, 1971 and 1977 disampaikan pada International Interdisciplinary Symposium on Cultures and Societies of North Sumatra di Universität Hamburg, Jerman, November 1981, dimuat dalam buku Cultures and Societies of North Sumatra diterbitkan di Berlin oleh Dietrich Reimer Verlag tahun 1987, ISBN 3-496-00181-X. *Makalah berjudul Islam and Adat Among South Tapanuli Migrants in Three Indonesian Cities: Jakarta, Medan and Bandung disampaikan pada Tenth Annual Indonesian Studies Conference di Ohio University, Athens, USA, Agustus 1982, dimuat dalam buku Indonesian Religions in Transition diterbitkan di Tucson, Arizona, oleh The University of Arizona Press tahun 1987, ISBN 0-8165-1020-2. *Menulis Kumpulan Puisi: Perjalanan, diterbitkan oleh Penerbit Puisi Indonesia di Jakarta tahun 1984, antara lain berisi sajak berjudul New York diterjemahkan oleh John H. McGlynn yang diterbitkan dalam buku Manhattan Sonnet: Indonesian Poems, Short Stories, and Essays about New York diterbitkan di Jakarta oleh The Lontar Foundation, 2001. – ISBN 979-8083-40-7. – p. 44-45. *Sejak 1979 Asisten Prof. Dr. Bernhard Dahm penelitian tentang tradisi dan modernisasi masyarakat Tapanuli Selatan. Sudah melakukan penelitian lapangan pada tahun 1979, 1980, 1989, 1994. Anggota Tim Penyusun Buku 60 Tahun Indonesia Merdeka diterbitkan oleh Sekretariat Negara, Agustus 2006.

Web Site: http://basyral-hamidy-harahap.com

Beberapa Karya Tulis:
2006a: “Syekh Abdul Halim Hasan dan Perubahan Sosial” . – Dalam: Tafsir Al-Ahkam / oleh Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. – Jakarta : Prenada Media Group, 2006. – pp. xlix – lv. – ISBN 979-3925-40-X [Peranan Ulama Mandailing di Sumatera Timur]

2006b “Ulama dan Perubahan Sosial”: makalah pada Seminar Peluncuran Tafsir Al-Ahkam [karya Syekh Abdul Halim Hasan Binjai] di Hotel Graduda Plaza Medan, 17 Juni 2006. – 12 p. – [Peranan Ulama Mandailing di Malaysia]”

2005a: Fakta dan Angka Statistik Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal 2005. – Panyabungan : Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2005. – xii, 88 p. – ISBN 979-99704-0-7.

2005b: Rakyat Mendaulat Taman Nasional Batang Gadis. – Panyabungan : Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2005. – xvi [16], 132 p. – ISBN 979-98376-1-8.

2004a: Pemerintah Kabupaten Madina Membangun Masyarakat Yang Madani: Suatu Studi Perbandingan. – Panyabungan : Pemerintah Daerah Kabupaten Mandina, 2004. – 424, [62] p. – ISBN 979-98376-0-X

2004b: Siala Sampagul : Nilai-Nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidimpuan. – Padangsidimpuan : Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2004. – xvi, 203 p. – ISBN 979-98049-1-4.

2003: Pemerintah Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman. – Padangsidimpuan : Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2003. – 241 p. – ISBN 979-98049-0-6.

2002a: Pengantar tesis Krismus Purba Opera Batak Tilhang Serindo Pengikat Budaya Masyarakat Batak Toba di Jakarta. – Yogyakarta : Kalika Budaya, 2002. – pp. vii – xvii. – ISBN 979-9420-13-X.

2002b: Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk / Willem Iskander ; pengantar dan terjemahan oleh Basyral Hamidy Harahap ; Edisi ke-3. – Jakarta : Sanggar Willem Iskander, 2002. – 109 p. – ISBN 979-8067-01-0.

2001: Pengantar untuk Edisi Indonesia disertasi Lance Castles: Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra : Tapanuli 1915-1940 / Lance Castles. – Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. – pp. vii – xxxi. – ISBN 979-9023-65-3.

2000: Resolusi Nuddin Lubis Tonggak Sejarah Demokrasi. – Jakarta : 2000. – xvii, 543 p. (Naskah siap cetak).

1998: Kejuangan Adam Malik (1917-1984). – Jakarta : Yayasan Adam Malik, 1998. – 64 p.

1997a: Mengenal Kaum Angkola-Mandailing / oleh Basyral Hamidy Harahap ; diadaptasi untuk khalayak Malaysia oleh Prof. Madya DR. H.M. Bukhari Lubis. – Kuala Lumpur : Ikatan Kebajikan Mandailing Malaysia, 1997.- 129 p.

1997b: “Orientasi Pembangunan Mandailing”. – Dalam: Derap Langkah Mandailing Natal: Sarasehan Masyarakat Mandailing di Hotel Kemang, 12 Juli 1997. – 58 p. – Jakarta : Himpunan Keluarga Mandailing (HIKMA), 1997.

1997c: Willem Iskander (1840-1876) Sebagai Pejuang Pendidikan dan Pendidik Pejuang Daerah Sumatera Utara. – Medan : Kanwil Depdikbud bekerjasama dengan Pemda Sumatera Utara, 1997. – 207 p. – (Naskah siap cetak).

1996: “Willem Iskander: Guru yang Terlempar Jauh ke Masa Depannya”. – Dalam: Nalar dan Naluri: 70 Tahun Daoed Joesoef / penyunting Kadjat Hartojo, Harry Tjan Silalahi, Hadi Soesastro. – Jakarta : CSIS, 1996. – pp.185 – 227. – ISBN 979-8026-44-6.

1993: Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu. – Jakarta. – xxxiii, 598, [60] p. – ISBN 979.8847-00-X.

1987a: Islam and Adat Among South Tapanuli Migrants in Three Indonesian Cities: Jakarta, Medan and Bandung disampaikan pada Tenth Annual Indonesian Studies Conference di Ohio University, Athens, USA, Agustus 1982, dimuat dalam buku Indonesian Religions in Transition diterbitkan di Tucson, Arizona, oleh The University of Arizona Press tahun 1987. – p. 221-237, Notes p 273. – ISBN 0-8165-1020-2.

1987b: Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing / oleh Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan. – Jakarta : Sanggar Willem Iskander. – xvi, 344 p. – ISBN 979-8067-00-9.

1987c: The Political Trends of South Tapanuli and its Reflection in the General Elections 1955, 1971 and 1977 disampaikan pada International Interdisciplinary Symposium on Cultures and Societies of North Sumatra di Universität Hamburg, Jerman, November 1981, dimuat dalam buku Cultures and Societies of North Sumatra diterbitkan di Berlin oleh Dietrich Reimer Verlag.

Note: Wawancara ini dimuat pertama kali di Blog Yaahowu tgl 28 September 2006. Dua pertanyaan susulan tentang Perda Bernuansa Syariah dan istilah Tapanuli diajukan kepada (dan dijawab oleh) Bapak Harahap dan dimuat dalam artikel ini.

Komentari