Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Thursday, September 21, 2006
By nias

Kamis, 28 September 2006
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. “Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” katanya kemarin.

Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.

Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.

Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.

Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. “Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO

Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)

4 Responses to “Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat”

  1. 1
    Rosyidi Hamzah Says:

    Efektifitas dan efisiensi adalah tujuan pokok dari sebuah pemekaran daerah. Menilai secara komunal bahwa pemekaran tidak perlu merupakan sebuah kesalahan yang sangat fundamental sekali. kita harus meninjau dulu keadaan yang sebenarnya. salah satu contohnya ialah sebuah daerah yang sangat jauh sekali dari ibukota kabupaten, untuk menuju ke ibukota kabupaten tersebut harus melalui kabupaten lainnya, adapun jarak daerah tersebut lebih dekat pula ke ibu kota propinsi dari ibukota kabupaten, sehingga daerah tersebut menjadi anak tiri, pembangunan tidak merata, informasi yang minim, inilah keadaan yang dialami oleh 7 kecamatan di rantau kampar kiri Proponsi Riau yang akan memekarkan diri, namun mendapat penolakan dai kabupaten induk.

  2. 2
    mwiyono Says:

    aduh bagus banget ini, memeng pemekaran yang tidak seimabang dengan SDM akan menambah deretan panjang ksesengsaraan sebuah mimpi bangsa.

  3. 3
    wiy Says:

    kita mah setuju aja lah

  4. 4
    Amien Saliwu Says:

    memang sih, pemekaran lbih besar pd kpentingan para elite daerah…

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

September 2006
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930