Medan – Rekonstruksi dan rehabilitasi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2006 diperkirakan menelan dana hingga Rp 1,105 triliun.
“Diperkirakan untuk tahun ini dana yang akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu cukup besar yakni Rp 1.105.421.000.000,” ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut Eddy Syofian di kantornya, Jalan Mohammad Said, Medan, Kamis (24/8/2006).

Rincian penggunaan dana itu adalah pembangunan perumahan (Rp 528,06 miliar), pembangunan infrastruktur (Rp 297,11 miliar), pembangunan yang bersifat kelembagaan, pendidikan dan kesehatan (Rp 202,96 triliun), pembangunan di sektor agama, sosial dan budaya (Rp 34,862 miliar) dan pendanaan sekretariat (Rp 6,26 miliar).

Sedangkan total rencana pendanaan pembangunan Kepulauan Nias hingga tahun 2009 mendatang, lanjut Eddy, diperkirakan terdiri dari Rp 4,51 triliun melalui APBN Moratorium Hibah Luar Negeri (On Budget) serta Rp 1,45 triliun melalui Bantuan Luar Negeri (Off Budget).

“Alokasi per tahunnya yaitu tahun 2005 terdiri dari Rp 410 miliar (on budget) dan Rp 1,45 triliun dari off budget. Tahun 2006 sebesar Rp 1,105 triliun, rencana tahun 2007 sebesar Rp 1,4 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 500 miliar,” ujar Eddy.

Dikatakan, khusus pembangunan kembali di bidang perumahan dan penanganan pengungsi, dari jumlah 4.032 KK pengungsi yang dulu tinggal di tenda, kini jumlahnya menurun drastis dan hanya tersisa sebanyak 298 KK. Mereka ini tidak memiliki lahan dan sedang dalam proses pemindahan ke temporary shelter hingga akhir Agustus ini.

“Hingga saat ini sudah terbangun sekitar 2.317 unit rumah yang terdiri dari 1.403 unit dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), serta 914 unit oleh 14 Non Government Organisation (NGO). Kini juga dipersiapkan pembangunan sebany6ak 7.000 unit rumah baru yang diperkirakan selesai selama tahun 2006,” urai Eddy.

Disebutkan Eddy, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias tersebut juga menghadapi beberapa kendala di antaranya penanganan pengungsi, di mana dalam penyiapan lahan untuk penampungan pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda sangat terbatas. Demikian pula soal unit temporary shelter untuk penampungan sementara pengungsi, juga terbatas.

“Belum lagi soal kesiapan masyarakat di lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih kurang, serta terbatasnya transportasi ke Kepulauan Nias dalam mengangkut bahan-bahan material seperti pengangkutan feri dari dan ke Kepulauan Nias,” kata Eddy.

Sementara itu, menyangkut penanganan 6 kabupaten/kota lainnya yang juga terkena dampak tsunami dan gempa bumi seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Samosir dan Sibolga, menurut Eddy, sedang diupayakan untuk diusulkan pendanaannya ke pusat.

Pemerintah Provinsi Sumut berkoordinasi dengan pemerintah pusat/departemen terkait tengah menyusun rencana aksi yang diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2007 mendatang. (qom)

Sumber: Detik Finance

Facebook Comments