E. Halawa*

Membaca berita dukungan Kabupaten Nias Selatan untuk pembentukan propinsi Tapanuli (baca di sini), kita dihadapkan pada dua “kesan bercampur”. Pertama, kita bergembira bahwa Pemda dan DPRD telah mengambil inisiatif politik: Mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli. Kegembiraan kita bukannya tertuju pada “isi” inisiatif itu, melainkan pada “inisiatif” itu sendiri. Dua hal ini (isi dan inisiatif) berbeda.

Inisiatif politik adalah sikap, tindakan atau manuver yang harus diambil oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kedudukan politis mereka. Mengajak investor ke daerah, menggratiskan biaya pendidikan, membuat berbagai peraturan daerah adalah contoh-contoh inisiatif politik. Dan memang, adalah tugas para pemegang jabatan politis untuk melakukan inisiatif politis – karena mereka dipilih rakyat dan mendapat gaji dan berbagai fasilitas resmi berkaitan dengan itu.

Jadi, kita selalu bergembira setiap kali para penyelenggara pemerintahan dan DPRD di kedua Kabupaten Nias dan Nias Selatan berinisiatif secara politis, tetapi tentu dengan catatan: apabila inisiatif itu memang mengarah pada penggenapan janji-janji, visi dan misi mereka untuk membangun Nias dan Nias Selatan. Inisiatif politis di luar ini hendaknya mereka jauhi.

Mari kita anggap bahwa dukungan politis bagi pembentukan Propinsi Tapanuli ini terkait dengan pemenuhan “janji-janji, visi dan misi” tadi yang bermuara untuk keejahteraan rakyat Nias di kedua Kapupaten. Sejauh itu, kita merasa “Oke” saja.

Akan tetapi kita, ketika membaca berita soal dukungan politis itu, kegembiraan tadi berubah menjadi “kerutan dahi”. Ada apa ? Inilah kesan kedua itu: suara dukungan itu disampaikan dengan nada mengiba.

Tolonglah aspirasi kami ini diperjuangkan, Pak. Kami bimbang sekali karena kalau Bapak GM tidak campur tangan, tidak menasehati kami, semua bisa menjadi sia-sia,” ucap Hadirat Manao kepada Pak GM dengan nada haru.

Nada permintaan itu benar-benar tidak mencerminkan posisi kesetaraan dan keyakinan diri. Ini adalah nada mengiba, nada orang yang tak berdaya. Nada semacam ini barangkali hanya keluar dari orang-orang yang benar-benar sedang terpuruk, seperti ketika bencana tsunami dan gempa melanda Nias beberapa waktu yang lalu.

Pada hal, suara dukungan itu sendiri sebenarnya menandakan bahwa pihak penyampai dukungan merupakan pihak yang setara dengan pihak yang didukung.

Dan yang membuat dahi semakin berkerut ialah pernyataan yang menyamakan antara suara dukungan tadi dengan “suara rakyat”, dan selanjutnya menyamakan “suara rakyat” dengan “suara Tuhan”. Yang pertama (mengidentikkan suara dukungan tadi dengan “suara rakyat”) barangkali masih bisa kita terima. Mengapa ? Penyampai dukungan itu dipilih oleh rakyat, jadi mewawakil rakyat. Namun, dalam negara yang paling demokratis sekali pun, seorang wakil rakyat (senator atau anggota DPR) akan sangat berhati-hati mengatasnamakan rakyat yang diwakilinya dalam setiap sikap dan tindakan politisnya. Hanya kalau yang bersangkutan merasa sungguh-sungguh mewakili rakyat sewaktu bersikap dan bertindak, dia mau “mengatasnamakan rakyat”.

Benarkah “suara rakyat” identik dengan “suara Tuhan” ? Slogan ini berasal dari bahasa latin: Vox Populi (the voice of the people (suara rakyat). Versi panjangnya adalah: Vox populi vox Dei (“the voice of the people [is] the voice of God” – suara rakyat adalah suara Tuhan).

Dari Wikipedia kita dapat membaca keterangan agak lengkap tentang asal-usul slogan itu. Di sana dikatakan, dalam konteks aslinya, versi panjang tadi sebenarnya justru bermakna sebaliknya. Flaccus Albinus Alcuinus alias Ealhwine, ketika menasehati Charlemagne, berkata: nec audiendi qui solent dicere vox populi vox Dei quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit (Janganlah engkau mendengar orang-orang yang terus menerus berkata: “Suara rakyat adalah suara Tuhan”, karena hiruk-pikuk kerumuman rakyat banyak hampir sama dengan kegilaan.

Baiklah, kita anggap saja “suara rakyat” adalah “suara Tuhan”. Akan tetapi, suara yang terkesan “mengiba” atau bahkan “mengemis” bukanlah “suara Tuhan”, tetapi suara yang patut dikasihani.

DR. GM Panggabean adalah tokoh masyarakat Tapanuli, tokoh masyarakat Sumatera Utara, tokoh nasional, seorang tokoh anti judi. Beliau dikenal sebagai sosok yang dekat kepada pihak mana pun, dihormati oleh kawan dan juga oleh lawan-lawan politiknya (baca: kelompok yang berseberangan secara politik dengan beliau). Dari atribut ini, maka wajarlah bahwa beliau “dikedepankan” oleh masyarakat Tapanuli dalam menggolkan pembentukan propinsi Tapanuli ini. Dalam rangka itu, beliau berusaha merangkul semua pihak yang kiranya mau atau berpotensi mendukung gerakan pembentukan propinsi Tapanuli. Kalau di awal-awal wacana pembentukan propinsi Tapanuli, masyarakat Nias seperti tak diperhitungkan (baca tulisan Apollo Lase), maka kini, melalui inisiatif Pak GM, masyarakat Nias diajak berpartisipasi secara aktif. Ajakan positif selalu kita sambut dengan baik, dengan sikap yang bersahabat tetapi selalu kritis. (Tentu saja kita boleh mengajukan sebuah pertanyaan: mengapa tidak dari dulu ?)

Akan tetapi suara dukungan seperti “Suara Tuhan” dari Nias Selatan ini justru bisa menempatkan Pak GM dan masyarakat Nias sendiri (termasuk para pemimpinnya) dalam posisi serba salah.

Mari kita menjaga, agar sikap dan tindakan kita tidak justru menjadi penghambat bagi usaha-usaha positif yang sedang digotong bersama.

*Dimuat di Blog Yaahowu, 23 Agustus 2006

Facebook Comments