Apollo Lase

Ketika deklarasi pembentukan Provinsi Tapanuli, sekitar tahun 2002 lalu, di sebuah tempat di Cikini, Jakarta Pusat, saya kebetulah hadir. Beberapa teman yang lain, seperti Sokhiatulö Laoli, Amosi Lahagu, dan Fenueli Zalukhu juga hadir pada acara itu.

Pekik deklarasi membahana. Utusan-utusan dari Tapanuli yang khusus datang ke Jakarta ter­lihat sedikit emosional menyampaikan aspirasinya. Intinya, ada keinginan yang besar se­kali untuk membentuk provinsi sendiri, Provinsi Tapanuli. Dengan berbagai ke­un­tung­an yang akan didapat terbeberkan pada saat acara tersebut.

Saat itu, saya sempat berbincang-bincang dengan Panda Nababan, yang ketika itu masih se­bagai anggota DPR. Dari perbincangan singkat itu, saya melihat bahwa Kabupaten Nias memang tidak terlibat atau dilibatkan dalam rencana pembentukan provinsi baru ter­se­but. Panda Nababan, sebagai salah seorang deklator, mengatakan, “Kita terbuka untuk Nias. Silakan, apakah warga Nias ingin bergabung, silakan saja.

Setelah acara pendeklarasian itu, saya tidak lagi begitu mengikuti perkembangan berita soal ini. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Nias bergabung dengan Provinsi Tapanuli?

Pertanyaan ini tentu sangat tergantung kepada para pengambil keputusan di Nias, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati Nias. Namun, sebagai warga baiklah saya juga sedikit memberi pendapat kepada para pengambil keputusan di Nias sebagai masukan sebelum mengambil keputusan final mengenai hal ini.

Menurut hemat saya, masyarakat Nias harus menolak untuk bergabung dengan Provinsi Tapanuli karena dengan bergabung pada Provinsi Tapanuli itu kelihatannya Nias tidak akan memperoleh manfaat dan tidak mengalami perubahan apa-apa dibanding dengan saat ini. Adapun argumen saya mengapa harus menolak bergabung adalah sebagai berikut.

Pertama, bila kita melihat proses “perjuangan” pembentukan Provinsi Tapanuli ini, maka kita harus mengakui bahwa ide ini murni lahir dari saudara-saudara kita orang Tapanuli. Ini penting kita pahami sehingga orang Nias “tentu tidak berhak” mengklaim bahwa ini perjuangan orang Nias juga.

Kedua, adalah wajar bila tokoh-tokoh Tapanuli mengutamakan daerahnya sendiri (Tapanuli). Apa pun program dari Jakarta yang berhubungan dengan Nias nantinya akan diproses dulu di pusat pemerintahan Provinsi Tapanuli, tidak akan langsung sampai ke Nias. Bukan rahasia umum lagi bahwa akan terjadi penggerusan, manipulasi, sehingga Nias akhirnya dapat sisanya saja. Hal ini tentu tidak berbeda dengan keadaan yang sekarang kita alami sehingga lebih baik kita mempertahankan kondisi saat ini dan tetap berada di bawah Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, orang Nias harus memiliki semangat untuk berjuang mewujudkan Provinsi Nias sehingga nantinya segala urusan bisa langsung berhubungan dengan pusat. Kalau tidak salah dulu pernah ada wacana ini. Ada baiknya kita dukung dan persiapkan diri ke sana sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk membangun Nias bisa tercapai.

Facebook Comments