Daliati H Gulö

Beberapa kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Sumatera Utara dengan Pendapatan Asli Daerah yang sangat rendah kini berusaha untuk membentuk sebuah propinsi baru. Pembentukan propinsi baru ini, dapat saya simpulkan sebagai hasil pemikiran yang didasarkan pada keinginan untuk mencari dan menemukan solusi atas semua masalah yang terkait dengan kemiskinan dan keterbelakangan itu melalui upaya bersama untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerah itu.

Lantas bagaimana kedua kabupaten di Nias menyikapi tawaran untuk bergabung dalam propinsi baru ini? Setelah menyimak pro-kontra yang dikemukakan di berbagai forum dengan segala argumentasinya, maka saya dengan tegas mendorong para pemimpin kedua kabupaten ini agar tidak menyia-nyiakan peluang untuk dengan Tapanuli tanpa perlu melalui referendum (sebab sebagian besar masyarakat Nias tidak memahami persoalannya dan pendapatnya akan subyektif).

Beberapa hal pokok yang menjadi dasar pemikiran dari sikap menyetujui ini dapat saya kemukakan sebagai berikut:

  1. Adanya perubahan itu sendiri sudah merupakan suatu langkah maju dari kondisi daerah Nias yang boleh dikata hampir stagnan selama ini.
  2. Walaupun disadari bahwa perubahan itu (mungkin) bukan merupakan langkah yang terbaik, namun setidaknya dapat memberikan harapan untuk dapat melangkah ke arah perbaikan, karena perubahan itu sendiri akan menciptakan peluang-peluang baru, tantangan-tantangan baru dan juga pilihan-pilihan baru.
  3. Bahwa cita-cita untuk membentuk satu propinsi baru, yang oleh sebagian orang dinamakan Propinsi Pantai Barat (mungkin lebih pas disebut Propinsi Nusa Barat), pada saat ini masih merupakan suatu yang utopis, mengingat syarat-syarat yang tidak mungkin akan terpenuhi dalam waktu dekat. Dari segi luas cakupan wilayah mungkin sudah terpenuhi, namun struktur masyarakatnya masih tergolong masyarakat agraris yang sederhana dan kegiatan perekonomian di kedua wilayah ini masih sangat tradisinal. Belum ada tanda-tanda pergeseran ke masyarakat industri. Penggabungan dua kabupaten di Nias ke dalam Propinsi Tapanuli pada hakekatnya dapat dijadikan sebagai sasaran antara sampai saatnya semua persyaratan untuk membentuk propinsi baru dapat terpenuhi.
  4. Alasan-alasan primordial yang bersifat SARA , sebagaimana yang sering dikemukakan banyak orang untuk memisahkan diri dari Propinsi Tapanuli, sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sangat penting, mengingat populasi yang mendiami daerah-daerah yang nantinya tergabung dalam Tapanuli (bila memang semua bekas keresidenan Tapanuli ikut bergabung) juga sangat pluralistik. Kabupaten Pakpak Barat, Madina, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan juga mempunyai alasan-alasan primordial, baik kesukuan maupun agama. Dari sudut pandang ini, sebenarnya apa bedanya kemajemukan ini dengan kondisi yang sekarang ada di Propinsi Sumatera Utara. Yang perlu ditonjolkan adalah kesamaan, yaitu karena by nature kita berada dalam kawasan yang sama dan mempunyai banyak permasalahan yang sama. Masalah proporsi dalam distribusi jabatan dan lain sebagainya dapat dirumuskan dan dibuatkan semacam komitmen bersama yang memuaskan semua pihak, tidak didominasi oleh satu daerah. Kota Sibolga yang netral, misalnya, dapat dijadikan ibukota propinsi dan nama Tapanuli yang bernuansa Batak dapat diubah dengan nama lain.
  5. Ada kemungkinan Propinsi Tapanuli akan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan di pelbagai bidang yang bisa saja tidak menguntungkan bagi daerah sekitar yang berada di luar propinsi itu. misalnya di bidang perhubungan laut, lalu lintas perdagangan antara daerah, pajak daerah, pengelolaan sumber-sumber alam dan perikanan di batas wilayah, dan sebagainya.
  6. Sejarah telah menunjukkan bahwa rentang kendali yang terlalu panjang, apalagi melompati wilayah lain, justru akan menyebabkan wilayah “filial” ini akan tertinggal. Propinsi Sumatera Utara yang menghadap ke timur tentu akan lebih memusatkan perhatian pada pengembangan ekonomi di wilayah timur dan berusaha melakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dan juga dengan negara-negara tetangga, sementara wilayah yang jauh di pantai barat menjadi “terlupakan”. Kalau selama ini daerah Nias kurang mendapat perhatian, bagaimana pula kalau sudah menjadi “kelas jauh” ?. Propinsi Sumut akan menganggap kabupaten Nias dan Nisel sebagai beban dan menempatkan orang-orang “buangan” atau “kelas dua” untuk mengisi jabatan-jabatan penting di Nias, sebagaimana yang terjadi selama ini.
  7. Kabupaten-kabupaten yang ada di Nias bila bergabung akan memiliki pressure yang lebih besar untuk mempengaruhi pelbagai kebijakan di tingkat propinsi, baik berupa peraturan daerah maupun keputusan gubernur, sehingga kepentingan daerah Nias akan lebih terperhatikan.
  8. Peluang bagi putra daerah Nias untuk menjadi anggota DPRD tingkat I dan jabatan-jabatan penting di tingkat propinsi menjadi lebih terbuka, sesuatu yang hampir mustahil terjadi di Propinsi SUMUT.
  9. Kedekatan wilayah menjadi penting kalau kita tidak hanya berbicara dari sudut transportasi personal dan komunikasi, tetapi lebih luas kepada pergerakan barang komoditas dalam skala yang besar.
  10. Ketidakpedulian seorang tokoh pemrakarsa propinsi Tapanuli apakah Nias bergabung atau tidak bukanlah merupakan faktor yang menentukan, tetapi Nias yang hadir sebagai katalisator justru berperan sangat penting dalam “melerai” konflik antara Tapanuli Utara dan Selatan. Tanpa kehadiran Nias, pembentukan Propinsi Tapanuli justru menjadi semakin sulit diwujudkan.
Facebook Comments