Jakarta (SIB)

Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pihaknya memberikan otonomi yang lebih luas kepada BRR Nias untuk mempercepat proses pemulihan daerah tersebut pasca bencana tsunami 26 Desember 2004.

“Nias diberi otonomi yang lebih besar untuk membuat perencanaan dan mengelola proyeknya sendiri,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia hal itu dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias yang selama ini dinilai berjalan lebih lamban dibandingkan Aceh. Terkait dengan hal itu Kepala Perwakilan BRR Nias William Sabandar mengatakan, pemberian otonomi yang lebih luas sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan kembali Nias. “Karena memang ada bagian tertentu yang berbeda antara Nias dan NAD baik dalam konteks kewilayahan maupun pemerintahan. Karakter kedua daerah berbeda sehingga kebijakan tertentu yang baik untuk NAD belum tentu pas untuk Nias,” jelasnya.

Pemberian otonomi yang lebih luas untuk Nias, katanya, memungkinkan pihaknya untuk membuat kebijakan khusus guna mempercepat pencapaian target serta mengendalikan anggarannya secara mandiri. Menurut dia kebijakan tersebut sangat bagus pengaruhnya terhadap kemajuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

“Rentang kendali yang sebelumnya panjang menjadi lebih pendek dengan pendekatan ‘area base’ seperti ini. Mekanisme pengendalian dan koordinasinya akan lebih mudah dan efisien,” ujarnya. Ia mencontohkan, ketika kontrol pembangunan perumahan yang semula berada dibawah koordinasi BRR pusat diserahkan kepada BRR perwakilan Nias, percepatan yang signifikan dapat dicapai. “Begitu kontrol perumahan kita ambil kita bisa melakukan percepatan,” jelasnya.

Siapkan Kebijakan
Guna menindaklanjuti pemberian otonomi yang lebih luas tersebut, kata William, BRR Nias akan segera menyiapkan kebijakan baru untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. “Kami akan mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan dan merumuskan kebijakan baru yang lebih baik,” katanya.

Namun, ia melanjutkan, sebagai langkah awal pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat yakni pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan serta Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami berharap mereka akan lebih serius dan hanya memilih orang-orang terbaik untuk ditugaskan dalam satker (satuan kerja, red) karena selama ini ada kecenderungan penunjukkan petugas satker yang kurang baik,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penguatan kelembagaan dengan menambah sumber daya untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaganya serta mengendalikan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang besarnya Rp1 triliun secara ketat.

“Anggaran untuk Nias yang sebesar Rp1 triliun untuk tahun 2006 akan diawasi dengan ketat agar prestasi kerja kami tahun depan bisa lebih baik,” tuturnya.

Tentang perkembangan terakhir dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias William menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah membangun 500 rumah dari target 1.100 rumah yang hendak dicapai hingga April 2006. “Itu tidak termasuk sekitar 400 rumah yang dibangun oleh lembaga non pemerintah. Saya kira ini cukup progresif,” demikian William.

Sumber: hariansib online, Selasa, 9 Pebruari 2006

Facebook Comments