Medan (Kompas)

Kegiatan rekonstruksi pascagempa di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, dikhawatirkan berlangsung lambat. Jumlah kontraktor lokal yang mampu mengerjakan proyek bernilai lebih dari Rp 100 juta sangat minim sehingga butuh waktu tambahan untuk tender ulang.

”Untuk tahun anggaran 2005, dari tujuh proyek jalan kabupaten yang ditenderkan, hanya dua dimenangkan kontraktor lokal. Selebihnya terpaksa diulang karena kami ingin mengembangkan potensi ekonomi lokal,” kata Manajer Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Perwakilan Nias, Emanuel Migo, di Medan, Rabu (4/1).

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, setiap proses tender butuh waktu minimal dua bulan. Dengan mengulang tender, berarti pelaksanaan proyek mundur.

Menurut Migo, kontraktor lokal selama ini lebih sering menangani proyek pemerintah bernilai di bawah Rp 100 juta. Mereka kesulitan modal besar dan alat berat yang menjadi syarat pengerjaan proyek tersebut.

Pada tahun anggaran 2005, yang habis pada bulan April 2006, nilai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Nias mencapai Rp 436 miliar. Tahun 2006 anggaran meningkat 150 persen menjadi Rp 1 triliun.

Kontraktor payung
Untuk mengatasi minimnya kontraktor lokal, BRR berharap pemerintah mengizinkan kerja sama dengan kontraktor payung dari luar. Kontraktor payung ini menyediakan material dan alat berat untuk kontraktor lokal.

”Kalau semuanya langsung dikerjakan kontraktor dari luar Nias, kapan potensi lokal bisa berkembang,” kata Migo.

Kendala seperti itu juga dirasakan lembaga swadaya asing. Administrator German Technical Cooperation untuk Nias, Elfis Pandiangan, mengatakan, lembaganya—kerja sama Pemerintah Jerman dan Indonesia—kesulitan mendapat tenaga kerja untuk pembangunan jaringan pipa utama air bersih 20 kilometer dari Binaka ke Gunungsitoli. (ham)

Sumber: KOmpas Online, Kamis, 5 Januari 2006

Facebook Comments