Kompas Online,

”Kalau saja Tuhan mau, sudah dikutuklah banyak lembaga dunia maupun lembaga nonpemerintah yang berkeliaran di Nias. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan pun bisa dipasung-Nya,” ujar relawan Koordinasi Relawan Kemanusiaan, Golap Silaban.

Golap tidak habis pikir mengapa di tengah bantuan yang hilir-mudik di depan mata tiba-tiba terdengar kabar tentang balita-balita di Nias yang mengalami gizi buruk.

Akan tetapi, inilah Nias. Sebuah pulau berjarak 120 kilometer dari sisi barat Pulau Sumatera yang terkenal akan keindahan pantai dan ombaknya. Kini di pulau ini apa yang mustahil di daerah lain dapat terjadi. Nias termarjinalkan sejak dulu dan kehidupan di pulau ini tidak seindah alam dan budayanya.

Terlambat
”Kami mengakui rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Nias ini terlambat. Tetapi, memang banyak persoalan yang harus dihadapi dan butuh banyak bantuan. Apalagi, banyak bantuan baru berupa komitmen, belum ada realisasinya,” ungkap Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias William Sabandar.
Membangun Nias memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Menurut data BRR Nias, bencana yang terjadi di Nias, 28 Maret 2005 lalu, menyebabkan 12.000-16.000 rumah rusak total, 29.000-32.000 rumah rusak sedang (50 persen rusak), 12 pelabuhan dan dermaga hancur, 403 jembatan rusak, belum lagi kehancuran 800 titik jalan kabupaten dan 266 titik jalan provinsi.
Ini masih diperparah rusaknya 1.052 gedung pemerintahan, 755 bangunan sekolah, dua rumah sakit, 173 puskesmas, 215 pasar, dan 1.938 tempat ibadah. Para petani dan nelayan pun menjerit karena harga komoditas mereka sempat turun hingga 70 persen karena tidak adanya sarana angkutan.

Ketika bencana tsunami menghantam Pulau Nias 26 Desember 2004, sekitar 122 orang meninggal dunia, 18 orang hilang, dan 2.300 jiwa terkena dampak langsung. Sementara gempa bumi dahsyat yang terjadi 28 Maret 2005 menyebabkan 839 penduduk meninggal dunia, sekitar 6.300 orang terluka, dan sekitar 70.000 jiwa terkena dampak langsung terutama kehilangan tempat tinggal.

BRR dan World Bank menghitung kerugian tsunami dan gempa bumi di Pulau Nias sekitar Rp 5 triliun. Dibutuhkan setidaknya Rp 10 triliun untuk membangun kembali Nias—tidak sekadar mengembalikannya ke posisi awal sebelum bencana, dengan perkiraan pembangunan sekitar empat tahun.

Membangun kembali Nias tentu tidak mudah. Apalagi, Pulau Nias seolah punya ”dosa asal” ketika statistik menyatakan sekitar 70 persen penduduk berada tidak jauh dari garis kemiskinan, jauh sebelum tsunami dan gempa bumi datang.

”Dengan kekuatan dan gaya membangun seperti saat ini, pembangunan Nias takkan selesai dalam empat tahun. Saya meminta badan PBB, lembaga dunia, LSM memberikan lebih banyak relawan dan dana agar Nias cepat pulih,” papar William Sabandar.

William menjabarkan, untuk rekonstruksi Nias, dibutuhkan sekitar 200.000 meter kubik kayu yang harus didatangkan dari luar Nias. Ini berarti, kalaupun BRR Nias mempunyai 20 truk besar, pendistribusian kayu baru tuntas dalam 6-7 tahun. Tentu dengan catatan infrastruktur jalan di Pulau Nias ini dalam kondisi baik.
Saat ini rekonstruksi fisik di Pulau Nias harus diakui belum banyak terlihat. Yang ada barulah penanganan tanggap darurat, meski diakui ada kekurangan. Mulai dari ketidaklancaran pembagian logistik hingga kurangnya jumlah logistik, terutama bahan pangan.

Sangat memprihatinkan ketika satu per satu lembaga swadaya masyarakat menarik diri dari Pulau Nias. Entah menganggap Nias sudah teratasi, Nias tidak menarik, atau bahkan Nias minim sorotan media sehingga mereka lebih khawatir kinerjanya tidak diketahui dunia luar.

Pemerintah pun setali tiga uang dengan LSM-LSM itu karena sampai kini belum mendistribusikan jatah hidup bagi warga pengungsi, sebagaimana diterima sesama pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
”Mengapa ada perbedaan antara pengungsi Nias dan pengungsi Aceh? Kami dengar pengungsi di Aceh mendapat Rp 3.000 per jiwa, mengapa kami tidak?” gugat pengungsi di Jalan Soepomo, Yusman Effendi.
Menurut William Sabandar, dari banyak LSM di Nias, secara kasatmata, pada tahap rekonstruksi baru beberapa LSM meninggalkan jejak nyata, antara lain Lembaga Studi Advokasi dan Kebijakan yang membersihkan puing gempa di Gunung Sitoli dan Teluk Dalam.

Di Sirombu yang dihantam tsunami, sekitar 150 rumah dibangun oleh Pemerintah Monako. Di samping itu, puluhan rumah dibangun donor Katolik, Charitas, sedang rumah-rumah lainnya dibangun oleh Church World Services (CWS).

Akhir Desember ini, BBR Nias berencana memulai rekonstruksi dengan dana APBN senilai Rp 431 miliar (anggaran tahun 2005). William meminta lembaga-lembaga dunia dan LSM tidak meninggalkan kerja tanggap darurat (emergency) mereka.

Alasannya, sekitar 1.500 keluarga masih berdiam di tenda-tenda. Bukan saja di Gunung Sitoli, tetapi di Teluk Dalam dan wilayah pesisir barat maupun pedalaman Nias. Adapun BRR Nias berhasrat memusatkan perhatian pada pembangunan fisik Nias. (Haryo Damardono)

Sumber: Kompas Online, Senin, 5 Desember 2005

Facebook Comments